DM1.CO.ID, GORONTALO: Majunya sejumlah figur yang akan mengerahkan dan menumpahkan kekuatan serta kemampuan secara all-out, membuat beberapa pihak pun angkat bicara.
Setelah Juru bicara (Jubir) Bupati Gorontalo, Nasir Tongkodu, melontarkan nada “tantangan” bahwa Nelson Pomalingo sebagai petahana tidak akan takut sedikit pun bertarung dengan figur siapa dan dari mana saja. Kini, giliran Tommy Pakaya selaku kader Partai Golkar yang menyingsingkan lengan.
Tommy yang juga pernah mengecap empuknya kursi DPRD Provinsi Gorontalo itu menegaskan, sejauh ini Partai Golkar tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun dalam setiap pertarungan politik.
Ditanyai tentang bakal adanya sejumlah figur yang akan ditopang dengan pendanaan “super-money” sebagai cost-politic, membuat Tommy Pakaya pun akhirnya buka suara.
Tommy membeberkan, calon bupati pada Pilkada Kabupaten Gorontalo dari Partai Golkar sudah ada. Sayangnya, Tommy enggan menyebutkan nama calon yang ia maksud.
“Kita tunggu saja 2020, dan kita di Golkar melihat ini biasa-biasa saja. Calon kita lebih hebat dari semuanya. Sudah muncul, tapi tidak bisa saya ungkapkan di sini,” ujar Tommy kepada wartawan DM1, di Warkop Amal-Kota Gorontalo, Rabu (27/11/2019).
Saat coba didesak untuk menyebut nama calon yang dimaksud, Tommy hanya mengungkapkan sedikit bocoran dengan memberi penggambaran secara diplomasi.
“(Calon dari Golkar) Sudah muncul tapi di kalangan internal partai, tapi tidak bisa saya ungkapan di sini. Yang pasti Ketua Partai (Golkar) Kabupaten Gorontalo, itu dia fatsun politik. Tolong Anda catat itu! Dia fatsun politik, apa dia mau dicalonkan atau mencalonkan, itu harus didukung,” jelas Tommy seraya tersenyum lebar.
Tommy mengingatkan, kalau pada periode yang lalu kursi di DPRD Kabupaten Gorontalo hanya diisi 4 kader Partai Golkar, maka periode kali ini berhasil ditingkatkan menjadi 6 kursi. Kiranya ini salah satu sisi yang harus dikategorikan sebagai fatsun politik bagi ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo.
Meski begitu, Tommy mengakui, bahwa Partai Golkar tidak menutup diri kepada semua figur yang ingin meraih peluang untuk maju dijadikan calon. Misalnya, upaya mengambil calon dari luar itu harus perlu melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur, seperti survei yang harus dilakukan secara bottom-up system.
Menyinggung mengenai adanya figur yang berasal dari kalangan PNS (birokrat), menurut Tommy Pakaya, itu tidak jadi masalah. Hanya saja ia mengingatkan, bahwa figur dari PNS atau dari kalangan mana saja tidak boleh hanya mengandalkan modal keyakinan saja.
Ia pun menyarankan bagi calon yang ingin bertarung harus benar-benar fokus dulu lebih awal memastikan adanya kendaraan politik yang benar-benar siap digunakan untuk bertarung. “Kalau tidak, ya sia-sia. Jadi harus linier antara keyakinan dan kepastian adanya kendaraan politik, serta kekuatan cost-politic. Tidak bisa hanya dengan keyakinan saja,” pungkas Tommy. (ams/dm1)
Komentar anda :
