DM1.CO.ID, JAKARTA: Berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, ribuan karyawan honorer kategori dua (K2) yang mayoritas guru, menggelar aksi demonstrasi di seberang Istana Merdeka sejak Selasa (30/10/2018), mereka menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, meminta pemerintah untuk berpihak kepada guru honorer dan menghargai apa yang sudah dilakukan para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa.
Saat aksi berlangsung di Taman Pandang seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/10/2018) seperti dikutip dariAntara, Titi mengungkapkan, “Kami menolak konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendesak agar diangkat menjadi CPNS”.
Sementara itu, Koordinator lapangan aksi, Nurbaiti, terus memotivasi para honorer untuk tidak lelah berjuang. Ia mengatakan, pihaknya tidak akan beranjak pergi jika tidak ada kepastian dari pemerintah.
“Bahkan semalam kami tidur di sini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurbaiti mengatakan, FHK2I harus tetap solid memperjuangkan keinginan untuk menjadi CPNS.
“Kami tidak bisa lagi bekerja, jika tidak diberikan gaji yang cukup”.
Selama ini, para guru honorer mendapatkan gaji sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan. Gaji tersebut tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung, jelas Nurbaiti.
Sehari sebelumnya, Faisal selaku Koordinator aksi K2 dan non-K2 yang berangkat ke Jakarta dari Cianjur, mengatakan ingin tuntutannya dipenuhi Presiden RI dan Pemerintah RI harus mengeluarkan aturan yang sesuai dengan kondisi setiap daerah, tidak hanya di kota besar.
“Sampai tuntutan kami dipenuhi Presiden RI, pengangkatan tanpa ada batas usia,” ungkapnya.
Faisal juga menambahkan, Sebelumnya, selama beberapa pekan terakhir mereka pun menggelar aksi mogok mengajar di Cianjur. Aksi itu dilakukan untuk mendesak Bupati Cianjur mengeluarkan SK sebagai legalitas kepastian untuk mereka.
Di sisi lain, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengharapkan, adanya pemenuhan hak untuk honorer oleh pusat, dan mengimbau para guru, agar tidak mogok mengajar atau meninggalkan tugasnya.
“Harapan kami para honorer tetap mengajar karena tuntutannya pasti disampaikan, jangan mengorbankan siswa. Jangan ada lagi aksi lanjutan mogok mengajar”. Ungkap Herman
Pada 2 Oktober 2018, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan di Indonesia saat ini setidaknya ada 736 ribu guru honorer. Dalam seleksi CPNS tahun ini, pemerintah hanya menerima 112 ribuan guru melalui CPNS.
Sementara itu, hanya 80 ribuan guru honorer K-II yang memenuhi syarat untuk mengikuti CPNS, sisanya terhambat oleh usia maupun pendidikan yang disyaratkan dalam UU ASN yakni 35 tahun.
Oleh karena itu, Muhadjir menyatakan pemerintah akan memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut melalui Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).
Meski Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak mendapat uang pensiun, pihak Muhadjir bekerja sama dengan BKN dan yayasan dana pensiun, mengupayakan pengelolaan gaji PPPK agar mendapatkan jaminan hari tua.
penggodokan CPPPK diakuinya sudah selesai di Kemendikbud dan tinggal menunggu penggodokan di Kemenkeu.
“Di Mendikbud sudah tuntas tinggal di Kemenkeu. Jadi CPPPK dilaksanakan setelah CPNS,” tutur Muhadjir. (dbs/dm1)
Sab Nov 3 , 2018
Wartawati: Dewi Mutiara Kartika~ Editor: Avi|| DM1.CO.ID, BONEBOLANGO: Hidup berlima dengan empat anaknya di sebuah rumah pitate (rumah dari anyaman bambu) yang hanya ditopang dengan sebatang pohon, Fatma Kantu menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga.
