Wartawan : Vita & Anton~ Editor : Brigfly C. Tatipang
DM1.CO.ID, GORONTALO: Mulai Januari 2018 yang lalu, Pemerintah pusat telah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan Dana Desa se-Indonesia.
Alokasi Dana Desa (ADD) ini difokuskan ke sektor padat karya. Demikian keputusan yang diambil oleh Presiden Republik indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Salah satu contoh padat karya adalah proyek infrastruktur. Proyek itu dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat. Dengan demikian, dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja.
Saat ini, beberapa desa di setiap Kecamatan se Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan program padat karya tersebut.
Salah satunya di Desa Hutabohu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, yang telah melaksanakan program padat karya untuk menggarap pembangunan badan jalan sepanjang 1,350 meter di Dusun IV.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Iriyanto Ishak menjelaskan, tujuan dari program padat karya, “proyek padat karya ini untuk meningkatkan sarana transportasi di Desa kami, sekaligus menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan karena proyek melibatkan masyarakat setempat,” kata Iriyanto, saat ditemui awak DM 1 di lokasi pembangunan badan jalan, Rabu (14/3/2018).
Iriyanto mengatakan, dalam proyek sistem padat karya, masyarakat setempat dilibatkan dalam pembangunan proyek sesuai dengan kebutuhan mereka dan mendapat upah (imbalan) sejumlah Rp.80.000 perhari. Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana dengan sistem proyek padat karya merupakan solusi terbaik untuk memberdayakan masyarakat.
“Padat karya ini salah satu langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat dengan konsep oleh, dari, dan untuk masyarakat. Sistem ini juga menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam pembangunan,” ujar Iriyanto
lanjutnya, “Ini adalah proyek Padat Karya yang pertama kali dilaksanakan di Desa Hutabohu, teknisnya memang ada sedikit keterlambatan karena kita sebagai aparat desa memang harus menunggu instruksi terlebih dahulu dari pemerintah pusat, karena sebelumnya 20% anggaran dana untuk pembangunan desa ini sudah ada sebelum program Padat Karya ini diputuskan oleh Presiden januari lalu,” Jelas Iriyanto.
Iriyanto kembali menyampaikan bahwa keterlambatan ini bukan karena ada unsur kesengajaan dari Aparat desa, melainkan karena harus menunggu putusan dari Pemerintah Pusat yang merubah sistem pembangunan infrastruktur di Desa, yang harus dikelola melalui program ini.
Selain itu, masih ada warga Desa Hutabohu yang menyayangkan pembangunan Jalan Desa tersebut yang masih kurang rapi. “Sangat disayangkan pembangunan jalan desa ini, lihat saja kondisinya, timbunannya dipenuhi batu-batu besar seperti ini, seharusnya pembangunan jalan seperti ini tidak dikerjakan secara manual melainkan harus dikerjakan dengan mesin dan alat,” tukas salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Meskipun begitu, Iriyanto menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang mau bersama-sama membangun Desa mereka melalui program Padat Karya, walaupun ia mengakui masih ada masyarakat yang berbeda pemahaman. (vit/dm1)
