Oleh: Kisman Abubakar*
Oleh: Kisman Abubakar*DM1.CO.ID, OPINI: Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kebupaten (Pemkab) Boalemo, saat ini dirundung kesedihan yang amat mendalam. Sebab sudah memasuki bulan keempat (Januari-April) 2023 ini, mereka belum juga menerima TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
Bahkan, mendekati berakhirnya bulan Suci Ramadan tahun ini, pihak Pemkab Boalemo belum juga memperlihatkan tanda-tanda untuk segera mencairkan TPP tersebut. Akibatnya, para ASN di Boalemo ini pun berkeluh kesah, batin meronta-ronta, dan hanya mampu menjerit-jerit di dalam hati yang sudah pasti terluka.
Ya, terluka karena di saat kewajiban mereka sudah ditunaikan, namun hak-hak mereka belum juga dibayarkan. Terlebih diketahui saat ini begitu banyak kebutuhan jelang lebaran Idul Fitri yang harus dipenuhi, namun pihak pengambil kebijakan di Pemkab Boalemo seakan masih menutup mata dan telinga.
Jika Pemkab Boalemo beralasan bahwa kondisi keuangan daerah yang saat ini tidak memungkinkan, maka seharusnya Pemkab Boalemo sudah mengantisipasi dan mencari jalan keluarnya jauh-jauh hari. Bukan malah membela diri dan pura-pura tidak tahu-menahu, atau bahkan akan saling melempar kesalahan di saat kondisi telah mendesak seperti sekarang ini.
Dengan belum terbayarkannya TPP ASN Boalemo selama jelang 4 bulan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa ini semua adalah bukti ketidak-becusan pihak-pihak pengambil kebijakan di lingkungan Pemkab Boalemo, yakni Penjabat Bupati (Penjabup), dan yang terutama adalah Sekda serta Kepala BKAD setempat.
Ada keyakinan, Penjabup boleh jadi sesungguhnya telah memberi desakan kepada Sekda beserta Kepala BKAD. Tetapi bisa-bisa saja Sekda dan pihak BKAD yang tak mampu mengeksekusi desakan Penjabup tersebut.
Sebab sejauh ini publik tahu, bahwa kemampuan Penjabup Boalemo dalam mengelola keuangan daerah, tak perlu diragukan. Ia seorang yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II, yakni sebagai Direktur Pendapatan Daerah di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sangat memalukan jika Penjabup yang memiliki jabatan dan reputasi di Kemendagri seperti itu, tak mampu mencari jalan keluar terhadap persoalan yang saat ini sedang menjadi kesulitan pada diri ASN Boalemo.
Olehnya itu, untuk memanfaatkan waktu tersisa pada beberapa hari jelang Idul Fitri ini, Penjabup Boalemo harus bisa memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang yang ahli dalam mengelola keuangan daerah, dan juga sebagai pemegang kendali utama di Kabupaten Boalemo saat ini. Yakni, dengan cara terus mendesak dengan serius kepada Sekda beserta Kepala BKAD untuk segera mencairkan TPP ASN Boalemo, tentu saja diikuti dengan solusi-solusi yang tepat dan normatif.
Dan jangan menunggu hingga seluruh rakyat Boalemo menarik kesimpulan, bahwa pejabat-pejabat berkompeten di Boalemo seperti Sekda dan Kepala BKAD sejauh ini ternyata boleh ditebak masih bobrok dan tidak becus mengurus pemerintahan. (opn/dm1)
———-
Penulis adalah Pengamat Sosial, dan Ketua DPC PBB Boalemo
Redaksi menerima artikel dari semua pihak sepanjang dianggap tidak berpotensi menimbulkan konflik SARA. Setiap artikel yang dimuat adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh penulis.
