DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: “Bola panas” Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) saat ini berada di “cengkeraman” empat Partai politik (parpol) pengusung pemenangan Pilkada 2020, yaitu Partai Demokrat, PAN, Gerindra dan PDI-P.
Namun rencana pelaksanaan Pilwabup Koltim hingga kini tak kunjung jua terwujud, alias molor terus dan belum jelas samasekali kapan akan dilangsungkan. Padahal DPRD Koltim jauh-jauh hari sudah membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) yang menandakan kesiapan untuk segera menyelenggarakan Pilwabup.
Sayangnya, DPRD dengan Panlih yang telah terbentuk tersebut tak bisa berbuat banyak, sebab hingga saat ini pula keempat Parpol pengusung pemenang Pilkada 2020 itu belum juga menyodorkan figur Cawabup kepada Panlih.
Tidak sedikit kalangan pun diliputi pertanyaan. Di antaranya, apakah keempat Parpol itu masih memiliki kepedulian besar terhadap nasib atau kondisi daerah Koltim yang hingga kini masih belum memiliki pemimpin definitif?
Atau, apakah keempat Parpol itu saat ini masih “sibuk bersandiwara” (berspekulasi) dalam memainkan politik dagang sapi agar dapat memunculkan keuntungan bagi kelompok atau Parpol mereka masing-masing?
Entahlah! Yang jelas, masyarakat Koltim saat ini benar-benar berharap agar sebisa mungkin segera dilahirkan pemimpin definitif di daerah ini. Para pelaku elit politik sejatinya bisa membuang atau paling tidak mengenyampingkan ego sektoral, sehingga daerah Koltim tak lagi laksana “boneka badut”.
Di mata publik, nuansa kepentingan para Parpol itu hingga saat ini masih tampak saling tarik-menarik. Belum ada sinkronisasi dan juga titik temu di antara keempat parpol pengusung agar dapat berujung pada kesepakatan bersama.
Menurut sejumlah kalangan, pergulatan kepentingan politik yang alot di Koltim, tentu sangat jelas hanya merugikan daerah dan rakyat Koltim sendiri. Para elit partai pengusung bahkan kelihatannya masing-masing terobsesi, saling “ngebut dan ngotot” untuk menduduki kursi 02 di Koltim tersebut. “Ambisi” itu sangat jelas dapat terlihat dari lahirnya rekomendasi yang telah diterbitkan oleh beberapa parpol pengusung.
Seperti Gerindra merekomendasikan “Jenderal” Azis (Abdul Azis); PDI-P memberikan rekomendasi kepada Diana Massi (DM), istri almarhum Bupati Samsul Bahri Madjid; serta Demokrat memberikan restunya kepada Dalle Effendy, seorang pengusaha asal Koltim yang sukses di Jakarta. Sementara sikap PAN sampai dengan detik ini masih bersikap tertutup.
Pertanyaannya, apakah PAN bersikukuh juga bakal mengeluarkan rekomendasi kepada figurnya sendiri, atau akan nebeng (koalisi) dengan salah satu Paprol yang telah memiliki kandikat?
Kepala Biro DM1 Koltim mencoba menggali kepada salah seorang kader PAN, Andi Musmal, terkait sikap diam yang diperlihatkan PAN. Sayangnya, Musmal belum bisa membocorkan figur yang akan diusung oleh partai belambang Matahari bersinar itu. Ia hanya menyerahkan kewenangan tersebut kepada Ketua DPD PAN Koltim, Rahmatia Lukman.
“Saya kira ada yang lebih berkompeten untuk menyampaikan hal itu, yaitu ketua DPD. Sebab, ketua selama ini yang melakukan komunikasi dan konsultasi baik di DPW maupun DPP terkait posisi PAN pada Pilwabup Koltim. Yang pastinya, PAN akan berada pada posisi pemenang,” kata Musmal, Rabu (23/2/2022), di kantor DPRD Koltim.
Terkait dengan kondisi pergulatan politik sampai dengan hari ini, menurut Musmal, masih sebatas isu belaka. Meski sudah ada tiga partai yang dikabarkan sudah mengeluarkan rekomendasi.
“Kami beranggapan bahwa itu masih sebatas isu yang belum (juga) dijamin kepastiannya. Sebab buktinya sampai dengan detik ini ketika Panlih selesai dibentuk bersama Tatib (tata-tertib) belum satupun (Parpol) yang mendaftarkan diri ke DPRD. Jangankan itu, Pj Bupati saja sampai sekarang juga belum menerima rekomendasi dari partai pengusung,” jelas Musmal.
“Kemarin saja waktu Musrenbang di Uluiwoi, kebetulan juga kami sedang reses, sempat saya pertanyakan kepada Pj Bupati. Katanya sampai saat ini dari empat parpol pengusung belum ada satu pun yang datang mengajukan usulan Cawabup Koltim. Malahan, pak bupati seraya berguyon bahwa apanya yang mau diteruskan ke DPRD karena sampai sekarang saja belum ada satupun rekomendasi yang masuk kepadanya,” tambahnya.
Musmal berharap agar empat parpol pengusung dapat duduk musyawarah bersama untuk mencapai mufakat, sehingga agenda Pilwabup Koltim tidak sampai berlarut-larut. Apalagi, DPRD Koltim secara struktur sudah siap melaksanakan Pilwabup.
“Kalau misalnya Parpol pengusung sudah menemukan titik temu melalui mufakat, maka minggu depan DPRD sudah bisa melaksanakan pemilihan. Karena kami sudah siap, baik dari sisi penganggarannya maupun tata tertibnya,” ucapnya seraya menyatakan sepakat bahwa Pilwabup Koltim sangat perlu untuk segera dilakukan. Sebab, dua pimpinan eksekutif yang ada di Pemda masih berstatus penjabat.
“Koltim ini butuh pemimpin yang definitif sehingga konsep pembangunan daerah bisa terarah sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ini loh pemimpin Koltim yang sebenarnya. Walaupun sebetulnya kita juga tidak bisa menyepelekan kesungguhan Penjabat bekerja untuk Koltim. Tetapi kan sifatnya hanya sementara, kita kan butuh pemimpin definitif yang akan membawa daerah Koltim ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” sambungnya.
Terlepas sebagai politisi, Musmal mengaku sebagai masyarakat sangat berharap agar Pilwabup di Koltim ini hendaknya jangan dipolitisasi. “Karena baru satu-satunya di Indonesia, (hanya Koltim) semua pejabat utamanya berstatus Penjabat, mulai bupati sampai Sekdanya. Mudah-mudahan Koltim ini tidak menjadi komoditas untuk menjadi ajang perebutan kekuasaan para elit politik yang ada di provinsi,” tandasnya.
Musmal juga berharap agar pemimpin ke depan adalah orang yang paham tentang kondisi daerah Koltim, bukan baru mau datang belajar. Apalagi, masa kepemimpinan yang ada tinggal sekitar dua tahun lagi.
“Kalau orang yang tidak paham dan kenal Koltim, maka jabatan waktu yang dipergunakan saja akan kebanyakan habis untuk beradaptasi. Kami tidak katakan menolak calon dari luar, karena tidak ada larangan dalam aturan untuk menolak calon Warga Negara Indonesia (WNI). Tapi sebaiknya, kalau bisa orang yang “dikirim” ke Koltim adalah orang yang paham dan mengetahui kebutuhan daerah dan masyarakat Koltim,” pintanya.
Musmal pun mengajak kepada rekan-rekan sesama anggota DPRD yang berasal dari berbagai warna untuk tetap mengedepankan nasib daerah. “Karena tanggungjawab 25 anggota dewan Koltim saat ini sangat luar biasa. Apapun yang akan terjadi di belakang hari, ini akan tetap menjadi tanggungjawab 25 anggota dewan. Mau hancur atau mau sukses semua berada di tangan 25 anggota dewan Koltim. Salah dalam memilih, maka DPRD juga rusak namanya, sukses kita memilih maka DPRD juga yang sukses namanya,” tutup Musmal. (rul/dm1)
