DM1.CO.ID, GORONTALO: Pasca mengambil sikap walk-out dari Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-59, pada Senin (23/8/2021), Fraksi Nasdem-Amanat (PAN) langsung mendapat “serangan” dan juga beberapa tudingan miring dari sejumlah oknum tertentu.
Ada dua hal yang menonjol dan menjadi sorotan Fraksi Nasdem-Amanat sampai harus melakukan walk-out. Yakni pertama, menolak pengadaan tanah terkait pembangunan Islamic-center, dan kedua adalah menolak pengadaan 4 unit mobil dinas buat para pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo.
Kedua hal tersebut di mata Fraksi Nasdem-Amanat adalah bukan menjadi prioritas atau tidak urgen untuk dipaksakan agar segera dilakukan, sebab rakyat Gorontalo saat ini di depan mata sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid19.
Terlebih lagi, terdapat penegasan bahwa pembelanjaan anggaran dalam APBD-Perubahan 2021 harus sesuai dengan kebutuhan yang dianggap mendesak berdasarkan situasi kedaruratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasar dari PP itulah salah satunya yang membuat Fraksi Nasdem-Amanat lebih memilih untuk mendesak agar anggaran pengadaan tanah dan 4 mobil tersebut, sebaiknya diarahkan untuk “menyelamatkan” 29 ribu UMKM di Provinsi Gorontalo yang saat ini terpuruk akibat Covid19.
Sayangnya, sikap walk-out yang diperlihatkan oleh Fraksi Nasdem-Amanat itu tak hanya dinilai cari panggung, tetapi juga dituding sebagai upaya menolak rencana pembangunan Islamic-Center (proyek yang menjadi janji kampanye Rusli Habibie saat maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Gorontalo periode kedua).
“Serangan” dan tudingan tersebut secara terang-terangan dilakukan melalui sebuah pemberitaan dari media online yang dinilai “abal-abal” (karena tak mencantumkan identitas redaksi), yang diduga kuat merupakan buzzer Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Tudingan serupa juga muncul dalam bentuk sajian konten video yang diproduksi oleh Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, yang intinya patut diduga terselubung upaya “mengadu domba” masyarakat dengan Fraksi Nasdem-Amanat, atau paling tidak adalah bermaksud “memancing” publik agar membenci sekaligus menghakimi Fraksi Nasdem-Amanat karena telah menolak pembangunan Islamic-Center melalui walk-out.
Merasa tak nyaman dan juga difitnah dengan semua tudingan tersebut, Fraksi Nasdem-Amanat pun menggelar konferensi Pers, pada Ahad petang (29/8/2021), di Rumah Perjuangan Rachmat Gobel, Jalan Pangeran Hidayat (JDS= Jalan Dua Susun), Kota Gorontalo.
Hadir dalam konferensi Pers tersebut, Yuriko Kamaru (Ketua Fraksi Nasdem-Amanat); Adhan Dambea (Anggota DPRD Provinsi Gorontalo asal PAN yang bernaung dalam Fraksi Nasdem-Amanat); Ridwan Monoarfa (Sekretaris DPW Nasdem); Mikson Yapanto (Wakil Ketua Bidang Legislatif DPW Nasdem Gorontalo); Budi Doku (Wakil Ketua Bidang OKK DPW Nasdem Gorontalo).
Pada kesempatan tersebut, Yuriko Kamaru dengan tegas menyatakan, bahwa tidak benar sama sekali apabila Fraksi Nasdem-Amanat disebut sebagai pihak yang menolak pembangunan Islamic-center. Justru, Fraksi Nasdem-Amanat, ungkap Yuriko, pernah menyatakan dukungan pada pembahasan APBD Induk 2019 dengan mempertanyakan, bahwa mengapa Islamic-center tidak dianggarkan pada 2019 tersebut.
Sehingga menurut Yuriko, menolak pembiayaan pengadaan tanah Islamic-center pada APBD-Perubahan 2021, itu bukan berarti sekaligus menolak proyek pembangunan Islamic-center.
Terlebih memang, kata Yuriko, sejauh ini Fraksi Nasdem-Amanat tidaklah pernah memberikan statement ataupun menyuarakan pernyataan bahwa Fraksi Nasdem menolak proyek pembangunan Islamic-center, tidak sama sekali!
Sehingganya, Yuriko menegaskan, apabila ada pihak yang menuding bahwa Fraksi Nasdem-Amanat menolak pembangunan Islami-center, maka itu bisa dipastikan pihak tersebut telah menyebar berita hoax, dan patut diduga merupakan provokator yang berharap terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat.
“Kami disebut-sebut (diberitakan di media tersebut) kok Fraksi Nasdem-Amanat menolak Islamic-center, sementara kami tidak pernah menyatakan. Ataukah ‘kelompok’ media ini ingin memancing situasi SARA yang ada di Provinsi Gorontalo?” ujar Yuriko seraya meminta pihak aparat hukum hendaknya tanggap mencermati ulah para provokator terkait polemik pengadaan tanah Islamic-center tersebut.
Meski demikian, Fraksi Nasdem-Amanat meminta publik agar tidak gampang terpancing dengan isu-isu yang sengaja dibelokkan (dipelintir) oleh oknum-oknum tertentu, khususnya seputar sikap walk-out Fraksi Nasdem-Amanat tersebut.
Yuriko menyebutkan, Fraksi Nasdem-Amanat tidak asal sembarangan mengambil sikap walk-out, tetapi sudah melalui berbagai pemikiran dan pertimbangan.
Yakni, selain karena pengadaan tanah itu bukanlah hal yang mendesak untuk segera dilakukan ketika disadari rakyat masih sangat susah akibat Covid19, juga karena memang dikhawatirkan bisa berpotensi “serupa” dengan masalah-masalah tanah yang hingga saat ini belum jua tuntas.
Yaitu mulai dari kasus GORR (Gorontalo Outer Ring Road); pembebasan tanah pemakaman umum yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo saat ini bermasalah dan mengalami kekalahan di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.
Belum lagi dengan pengadaan tanah PPLP Provinsi Gorontalo dan Poligon yang saat ini masih meninggalkan setumpuk masalah, juga persoalan hibah tanah untuk pembangunan BLK yang tiba-tiba berubah lokasi, serta masalah tanah Rumah Sakit Toto Kabila yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Pemkab Bone Bolango yang juga digugat oleh warga setempat.
Terkait adanya anggaran pengadaan tanah Islamic-center yang tiba-tiba muncul dalam APBD-Perubahan 2021, Adhan Dambea pada konferensi Pers itu menyebut bahwa Gubernur Gorontalo “tiba saat tiba akal”, apa yang terlintas di pikirannya, maka itulah yang jadi meski tanpa perencanaan yang matang sekalipun.
Adhan menunjuk contoh pengadaan tanah Islamic-center ini cenderung memiliki pola yang sama dengan GORR, yakni sama-sama dianggarkan di saat belum belum jelas Penloknya (penetapan lokasinya). “Sudah ada anggaran, belum ada Penloknya segala macam, (sehingga) main-main tunjuk, biar tanah negara diambil,” lontar Adhan.
Dalam konferensi Pers itu juga diungkap, bahwa rencana pembangunan Islamic-center ini sebetulnya sudah “berjalan”, dalam artian telah menyedot dana dari “donatur” yang boleh dikata dilakukan secara “diam-diam”. Para donasi itu sebagian besar berasal dari kalangan PNS, selebihnya dari dermawan, yakni terkumpul hingga Rp.4 Miliar lebih.
Menurut Adhan Dambea, dana Rp.4 Miliar lebih itu seharusnya dipertanyakan dan dikejar oleh wartawan. “Saya pertanyakan terus, itu dana Rp.4 Miliar itu disimpan di mana? Apakah dititip di kas daerah atau di bank, ataukah di mana?” ujar Adhan Dambea seraya dibenarkan secara bergantian oleh Budi Doku dan Mikson Yamanto agar hal ini bisa diungkap ke publik.
Ada sejumlah kesimpulan dalam konferensi Pers yang juga sekaligus sebagai momen somasi terhadap oknum-oknum tertentu yang dinilai secara jelas menebar hoax, fitnah dan provokatif terhadap isu SARA, dengan melakukan tudingan kepada Fraksi Nasdem-Amanat sebagai pihak yang menolak Islamic-center.
Fraksi Nasdem-Amanat secara resmi memberikan waktu selama seminggu (terhitung Ahad, 29 Agustus 2021) kepada media yang dimaksud agar segera meminta maaf kepada publik secara terbuka. Dan jika itu tidak dilakukan, maka atas nama Fraksi Nasdem-Amanat akan mengambil langkah hukum.
Tak hanya media yang dimaksud, Fraksi Nasdem-Amanat juga akan melaporkan Kadis Kominfo ke pihak berwajib karena dianggap juga ikut menyebar video yang berisi konten hoax (terkait tudingan penolakan Islamic-center), yang patut diduga tak hanya bertujuan mengadu-domba Partai Nasdem-PAN dengan masyarakat, tetapi juga dinilai berpotensi bisa memicu konflik SARA. (dms/dm1)
