DM1.CO.ID, GORONTALO: Para insan Pers yang mengatasnamakan diri Aliansi Wartawan Gorontalo, Kamis (15 Oktober 2020), menggelar aksi damai di depan Polda Gorontalo.
Kedatangan para pekerja Pers melalui aksi tersebut, adalah untuk bertemu langsung dengan Kapolda Gorontalo, guna menyampaikan rasa solidaritas sekaligus tuntutan terhadap sejumlah wartawan yang mengalami intimidasi oleh beberapa oknum kepolisian, dan bahkan penangkapan saat sedang melakukan tugas peliputan demonstrasi mahasiswa dalam menolak Undang-Undang Ciptakerja, pada Senin (12 Oktober 2020).
Sikap yang dinilai sewenang-wenang dari sejumlah oknum kepolisian terhadap beberapa wartawan tersebut, tentu saja dinilai sangat jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang menjamin perlindungan seluruh insan Pers dalam menjalankan tugasnya.
Sayangnya, lembaga penegak hukum yang mengaku sebagai mitra wartawan itu, tak jarang justru cenderung melakukan upaya penghalang-halangan terhadap tugas wartawan. Salah satunya dengan memaksa sejumlah wartawan agar menghapus foto-foto maupun video hasil liputan, pada demo mahasiswa yang menolak Omnibus Law, beberapa waktu lalu.
Hal inilah yang membuat para wartawan di daerah ini, akhirnya juga harus turun ke jalan melakukan protes terhadap beberapa oknum Polda Gorontalo yang “memamerkan” sikap represif ataupun intimidasi kepada sejumlah wartawan saat bertugas.
Namun para jurnalis yang sedang melakukan aksi damai itu, akhirnya harus menelan kekecewaan, sekaligus mengaku prihatin kepada Kapolda Gorontalo yang seolah memperlihatkan sikap “pengecut” untuk menghadapi dan bertemu langsung dengan para jurnalis yang sedang membawa tuntutan, pada aksi damai tersebut.
Langkah dan pergerakan para insan Pers untuk bertemu dengan Kapolda melalui aksi damai itu, hanya terhenti sampai di depan pintu halaman Polda Gorontalo, karena sengaja dihalangi dengan pagar betis dari sejumlah Polwan yang berdiri di lapisan paling depan.
Sikap Kapolda Gorontalo yang enggan hingga harus ngumpet (sembunyi) di dalam ruangannya itu, diduga karena “kecut dan alergi” menemui wartawan melalui aksi damai tersebut.
Sikap “kecut dan alergi” yang diduga dilakukan Kapolda Gorontalo itu, tentu saja sangat bertentangan dengan janji Komjen Idham Azis saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Kapolri, di Gedung DPR-RI, setahun silam.
Ketika itu, Kapolri Komjen Idham Azis menyatakan ingin membuat seluruh aparat kepolisian untuk senantiasa berprilaku positif agar media massa dapat memunculkan pemberitaan positif pula.
Bahkan secara tegas, Kapolri kala itu berjanji dan bertekad menjadikan media-media arus utama (mainstream) sebagai mitra strategis Polri dalam menyajikan dan menyampaikan pemberitaan terkait prilaku dan keberhasilan kinerja aparat kepolisian.
Namun meski kecewa, para jurnalis yang menggelar aksi damai itu tetap memperlihatkan sikap perdamaian dengan menabur bunga dan kartu identitas Pers masing-masing di depan Polda Gorontalo, sekaligus berharap ke depan agar Kapolda bisa benar-benar mendukung terwujudnya janji dan tekad Kapolri untuk menjadikan media-media sebagai mitra strategis Polri, dan bukan sebagai “pengecut”! (kab-dmk/dm1)
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Di tengah mengalirnya bantuan kepada masyarakat terdampak Covid19, tidak menutup kemungkinan bisa saja menjadi “jualan” politik bagi Paslon (Pasangan Calon) tertentu, dengan harapan agar dapat mendulang suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.
