Wagub Idris Ajak Sukseskan Pemilu 2019, Ini Saran Sejumlah Peserta Diskusi Politik

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, GORONTALO: Sebagai salah satu upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo, Rabu (6/3/2019), menggelar Diskusi Politik, di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Diskusi yang mengusung tema “Bersatu dan Bersama Sukseskan Pemilu Serentak 2019” itu, menghadirkan sejumlah narasumber.

Di antaranya Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idris Rahim; Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sofyan Rahmola; dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin.

Selain itu, diskusi politik ini juga dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan. Yakni, para penggiat demokrasi, paguyuban dan penyelenggara Pemilu, serta sebagian besar mahasiswa.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Idris Rahim mengajak semua pihak agar dapat menyatukan tekad demi terselenggaranya Pemilu serentak secara aman, damai, jujur, adil, serta berintegritas dan bermartabat.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedy Palyama, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan bagian dari sosialisasi Pemilu Serentak tahun 2019.

Dedy Palyama berharap, melalui diskusi ini kiranya dapat menghimpun masukan dari paguyuban masyarakat dan mahasiswa, serta pegiat demokrasi serta unsur media-massa, untuk secara bersama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019.

Sejumlah pertanyaan dan masukan pun bermunculan dalam diskusi tersebut.

Salah satunya adalah dari seorang peserta, Subhan Ibrahim, yang menyarankan agar kunci kotak suara sebaiknya dipegang oleh Panwas.

Selain itu, Subhan yang pernah menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Gorontalo itu juga mengajak Bawaslu, agar bisa benar-benar mengantisipasi munculnya  kecurangan, misalnya di saat pungut hitung suara nanti.

Subhan bahkan menantang agar Bawaslu hendaknya dapat membentuk Satgas khusus, yang bertugas sebagai investigator seputar dugaan praktek money-politic atau bentuk pelanggaran lainnya, hingga kemudian dapat dibuktikan.

Ia mengungkapkan, selama ini Bawaslu belum pernah berhasil membuktikan praktek money- politic hingga ke pengadilan.

Peserta diskusi politik lainnya, Sukrin, juga menyodorkan saran agar KPU Provinsi Gorontalo bisa menyediakan genset di setiap TPS.

Sukrin yang juga mantan Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo itu menyarankan hal tersebut, tidak lain adalah untuk mengantisipasi terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah, terutama di wilayah pelosok.

Menurut Sukrin, pemadaman listrik sangat memungkinkan terjadi pada hari pemungutan suara, dan bahkan di saat berlangsung penghitungan suara.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sofyan Rahmola, mengungkapkan bahwa penyediaan genset di tiap-tiap TPS sangat mustahil untuk dilakukan.

“Ini sangat tidak mungkin jika KPU harus menganggarkan pengadaan genset, mengingat keterbatasan anggaran di KPU,” ujar Sofyan seraya menyebutkan, bahwa sewa genset bisa menelan Rp.3 juta per unit.

Namun Sofyan membeberkan, bahwa pihaknya sejauh ini telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama PLN, agar pada hari pencoblosan 17 April 2019 semaksimal mungkin dapat dijamin ketersediaan listrik. (adv-*/dm1)

Komentar anda :
Bagikan dengan: