Wartawan: Alfisahri Pakaya~ Editor: AMS
DM1.CO.ID, GORONTALO: Saat ini pembentukan Tim Kerja Walikota (TKW) Gorontalo memunculkan pro dan kontra. Sejumlah pihak lainnya bahkan mempersoalkan pembentukan TKW tersebut.
Pihak yang pro menganggap, bahwa selama tim tersebut bekerja untuk kepentingan pembangunan kemajuan Kota Gorontalo, maka hal itu tidaklah jadi masalah. Bahkan sebaiknya masyarakat perlu ikut mendukung.
Sebaliknya, pihak yang kontra menilai pembentukan TKW tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Dan pihak yang paling keras menyoroti TKW ini salah satunya adalah mantan Walikota Gorontalo periode sebelumnya.
Dari pro-kontra terhadap TKW tersebut, Walikota Gorontalo Marten Taha pun angkat bicara.
Marten menjelaskan, TKW yang dibentuknya itu hanya bekerja sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, sehingga tidaklah bersifat permanen.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha angkat bicara, soal keberadaan TKW atau Tim Kerja Wali Kota yang terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan termasuk aleg DPRD Kota serta mantan wali kota.
Marten Taha menjelaskan, tim kerja wali kota ini tidak bersifat permanen dan diangkat berdasarkan kebutuhan, seperti memberikan saran dan masukan untuk mengkaji berbagai permasalahan, serta berbagi pemikiran dalam hal pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
“Tim kerja ini saya angkat berdasarkan kebutuhan, untuk memberi masukan dan mengkaji berbagai permasalahan, dan menyumbangkan pemikiran dalam hal pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah,” tutur Marten Taha, Selasa (22/8/2017).
Bahkan Marten mengatakan, jika dirinya memasuki masa cuti kampanye pada Pilwako nanti, Tim Kerja Walikota ini masih akan tetap melaksanakan tugasnya apabila dibutuhkan. “Tim Kerja Walikota ini tidak terkait dengan cuti saya pada tahapan Pilwako nanti. Tim Kerja Walikota namanya tapi bekerja untuk Pemkot, jadi sebenarnya namanya Tim Kerja Pemkot,” jelas Marten.
Mengenai wacana akan dihapuskannya anggaran untuk Tim Kerja Walikota ini, Marten mengingatkan, bahwa TKW ini memang tidak masuk pada rencana kerja dan anggaran atau RKA. Artinya, TKW ini tidak masuk pada penganggaran daerah. Dikatakannya, anggota TKW ini hanya mendapat honor yang besarannya juga tidak permanen. (k17/DM1)
