Wartawan: Moh. Ayatullah Sahidi, Kisman Abubakar Editor: AMS|
DM1.CO.ID, BOALEMO: Karena tak punya rumah untuk melindungi diri dan anak-anaknya dari terik matahari maupun hujan, Rika Nahir (32), akhirnya memilih tinggal di sebuah bangunan fasitas umum MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di Desa Bajo.
Rika adalah salah seorang warga Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Ia mengaku sudah 8 tahun menempati MCK tersebut sebagai “kediamannya” bersama suami dan 5 orang anaknya yang masih kecil-kecil.
Namun tak lama kemudian, suaminya malah meninggalkan Rika bersama anak-anaknya. Rika menduga mungkin suaminya malu tinggal di MCK umum itu, hingga akhirnya ia pergi dan tak pernah datang-datang lagi menengok Rika dengan anak-anaknya.
Dikabarkan, suami Rika saat ini sedang berada di Kota Gorontalo, dan diduga kuat ia telah menikah lagi dengan wanita lain.
Sejak kepergian suaminya, Rika akhirnya harus bertahan hidup bersama anak-anaknya di MCK umum tersebut. Tak ada sanak keluarga yang ingin bertamu apalagi datang menemaninya di sana.
Sehingga, Rika mengaku tak bisa berbuat banyak,apalagi untuk mencari pekerjaan dengan kondisi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, tak ada yang menjaganya.
Untuk menghidupi diri dan anak-anaknya, Rika mendapat Rp.400 ribu per-tiga bulan (atau sekitar Rp.134 ribu/bulan) dari Dasawisma.
Nilai itu tentu saja sangat tidak mencukupi untuk hidup sebulan dengan 5 orang anak. Dan untuk menutupi kekurangannya, selama ini Rika hanya berharap dan menerima uluran tangan dari beberapa warga yang peduli terhadapnya.
Suatu ketika, suaminya Rika datang. Tetapi kedatangan sang suami bukan untuk kembali mendampingi dan menemani Rika dalam mengarungi gelombang hidup ini. Ia datang justru untuk “merebut” anak-anaknya.
Saat itu, Rika sempat berdebat dengan sang suami. Tapi apalah daya, Rika akhirnya harus kembali mengalah dan merelakan dua anaknya dibawa pergi oleh sang suami.
Kesedihan serta kepiluan pun makin dirasakan Rika secara bertubi-tubi. Jeritan dan suara kepedihannya, hanya bisa ia lantungkan di dalam hati yang telah terkoyak dan tersayat-sayat oleh tajam dan kerasnya kehidupan.
Meski begitu, Rika mengaku harus menjalani hidup ini dengan tetap tegar, dan dengan senantiasa berusaha bermunajat kepada Tuhan.
Saat awak DM1 bertandang ke kediamannya (di MCK tersebut), Rika mengaku telah berkali-kali bermohon kepada pihak pemerintah, namun hingga kini tak ada tanda-tanda untuk mendapat uluran tangan dari pemerintah.
“Saya berharap pemerintah daerah bisa memahami kondisi saya dan anak-anak saya, saya sudah memohon kepada pemerintah desa, dan (bahkan) juga sudah mengirim surat kepada gubernur dua minggu lalu, tapi sampai dengan saat ini belum ada tanggapan (realisasi),” ujar Rika sambil menggendong dan menyusui salah seorang anaknya yang masih berumur Balita.
Selama beberapa bulan terakhir ini, ungkap Rika, dirinya tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. “Bahkan Kepala Desa Bajo sekalipun tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisi kehidupan saya dan anak-anak saya,” tutur Rika mengakhiri ceritanya.
Sementara itu Kepala Desa Bajo, Suldi Budi, kepada awak DM1 membantah jika dirinya dinilai tak punya kepedulian atau disebut tak pernah mengunjungi Rika di MCK itu.
“Bukannya saya tidak pernah melirik ataupun berkunjung. Saya sudah berusaha agar masyarakat Desa Bajo ini terbantu, bahkan saya pernah membuat pengajuan terhadap orang susah di sini untuk dibangunkan rumah layak huni, tapi tidak ada tindakan oleh pemerintah,” terang Suldi, di rumahnya, pada Selasa (12/6/2018).
Mengetahui kondisi seperti itu, sejumlah pihak pun memandang, bahwa pemerintah saat ini sepertinya sangat lambat dan tidak peka dalam menangani masalah warga.
Menurut mereka, seharusnya pemerintah yang benar-benar amanah, pasti bisa bergerak cepat dengan memberikan solusi dan jalan keluar terhadap warganya yang dalam kondisi “emergency” seperti yang dialami oleh Rika ini.
Namun, semoga saja pemerintah (kepala daerah: bupati maupun gubernur) bisa bergerak “lincah”, selincah di saat “membujuk” rakyat agar dapat dipilih untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. (kab-mas/dm1)