Seluruh Fraksi di DPRD Bonebol Setuju APBD-Perubahan 2019 Diperdakan

Bagikan dengan:

Wartawati: Resti Djalil Cono | Editor: AMS

DM1. CO.ID, BONEBOLANGO: Jajaran DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Sabtu malam (11/8/2019), menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2019.

Seluruh fraksi dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bonebol (Faisal Mohi) dan dihadiri Wakil Ketua (Sofyan Wahidji) beserta Bupati Hamim Pou itupun, akhirnya sepakat menyetujui Ranperda APBD-Perubahan tersebut menjadi Perda.

Dalam pembicaraan tersebut ditegaskan, bahwa setelah diparipurnakannya Ranperda APBD-P 2019, maka diharapkan bisa segera diajukan ke provinsi untuk dievaluasi serta mendapatkan nomor registrasi.

“Setelah ini akan diajukan pemerintah selambat-lambatnya tiga hari. Setelah itu, pemerintah wajib ajukan ke provinsi untuk dievaluasi dan untuk mendapatkan registrasi,” ujar Faisal.

Ranperda APBD-P 2019 Bone Bolango ini, lanjut Faisal, tentunya adalah merupakan salah satu upaya penyesuaian perkembangan dinamika dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Di dalam postur APBD-Perubahan, menurut Faisal Mohie, sisi pendapatannya menjadi Rp.1,16 Triliun.

Diuraikannya, bahwa Pagu APBD-Perubahan Pemkab Bonebol bersumber dari beberapa pendapatan. Di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.87-an Miliar, Dana Perimbangan Pusat Rp.696-an Miliar, serta pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp.233,9-an Miliar.

Faisal Mohie menjelaskan, dari sisi Belanja terdiri Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.591-an Miliar, dan Belanja Langsung sebesar Rp.541-an Miliar.

Dari sisi Pembiayaan penerimaan, kata Faisal, adalah pembiayaan daerah sebesar Rp.39-an Miliar. Dan pengeluaran biaya daerah sebesar Rp.11-an Miliar. Serta Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp.39,8-an Miliar.

Faisal menegaskan, guna memperkuat kinerja pembangunan pemerintah hingga akhir tahun nanti, maka Dekab Bonebol tetap mendukung Pemkab untuk konsisten pada lima pembangunan.

Yakni, prioritas penunjang pengurangan rakyat miskin dan pembangunan desa tertinggal; pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan; percepatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah; peningkatan akses dan mutu pendidikan; dan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta peningkatan kinerja tata kelola pemerintah dan penataan aparatur sipil negara. (res/dm1)

Komentar anda :
Bagikan dengan:
Scroll Up