DM1.CO.ID, DOHA: The Guardian, Ahad (2/7/2017) melaporkan, stasiun televisi Aljazirah (Al Jazeera) terancam ditutup. Hal itu berkaitan dengan blokade negara-negara Arab terhadap Qatar yang dituduh mendukung terorisme.
Pada Jumat (23 Juni 2017), Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Bahrain menundukkan Qatar untuk mendapatkan sanksi diplomatik dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Blokade agresif itu diikuti dengan ancaman akan ada tindakan lebih lanjut jika Qatar gagal memenuhi 13 tuntutan yang diajukan negara Teluk tetangganya. Dan salah satu tuntutan mereka adalah jaringan media Aljazirah harus ditutup.
Aljazirah dikenal sebagai media politik Timur Tengah yang berani dan kontroversial. Media tersebut pernah digembar-gemborkan sebagai suar media Arab yang bebas yang menghancurkan hegemoni jaringan Barat, dan membalikkan arus informasi dari Timur ke Barat untuk pertama kalinya sejak abad pertengahan.
Setelah 21 tahun diluncurkan, Aljazirah masih sangat mengganggu dan menantang penguasa. Hanya sedikit media lain yang bisa mengklaim memiliki pengaruh yang begitu besar. Tapi Aljazirah tidak seperti lembaga penyiaran lainnnya, ini adalah fenomena yang unik, sejak mulai disiarkannya pada tahun 1996, mereka telah merevolusi media Arab.
Dan pada 2010 Aljazirah telah memainkan peran penting dalam mewujudkan revolusi politik yang nyata di sebagian besar dunia Arab. Sebelum Aljazirah mulai mengudara, berita televisi Arab dianggap sebagai omong kosong totaliter.
Berita-berita yang dimuat hanya seputar apa yang dilakukan syekh, emir atau presiden mereka ketika itu, beberapa berita tentang ahli warisnya, dan artikel-artikel heroik yang menggambarkan betapa beruntungnya negara tersebut memiliki sosok ‘ayah’ seperti pemimpin mereka.
Namun Aljazirah tidak melakukan itu, mereka dengan berani memunculkan suara yang sebelumnya dilarang untuk didengar. Mulai dari Israel, Muammar Gaddafi hingga pemberontak Kenya, Taliban dan Osama bin Laden. Media tersebut juga mempelopori jurnalisme investigatif yang tepat.
TV Aljazirah juga berani menampilkan talk-show dengan topik-topik kontroversial, seperti bom bunuh diri dan tentang sebuah keyakinan keberadaan Tuhan, yang sebelumnya sangat dibatasi. Ikonoklasme semacam itu menghancurkan tabu sosial, politik, dan agama dan menetapkan standar berita baru di wilayah tersebut. Ini mengenalkan konsep seperti demokrasi serta hak asasi manusia dan secara drastis mendorong kembali kebebasan berbicara.
Keberadaan Aljazirah juga sangat mengganggu pemerintah lain di kawasan ini. Kecuali Tunisia pasca-revolusi yang memiliki mandat demokrasi populer. Negara-negara di Arab umumnya takut akan hal yang memungkinkan melemahkan kekuasaan mereka.
Aliran krisis diplomatik yang tidak pernah berakhir ini dimulai antara Qatar dan negara-negara lain di wilayah ini kecuali Oman, dan juga banyak negara-negara non-Arab. Segudang cara dari musuh terhadap jaringan berita tersebut pernah dilakukan, dari menangkap wartawannya, menutup biro untuk mendeportasi keluarga karyawannya, melecehkan potensi pengiklan, hingga meluncurkan tuntutan hukum yang dibuat-buat, seperti dalam kasus AS, dilakukan pengeboman kantornya dua kali dan membunuh anggota stafnya.
Jika Doha menyerah, dan tidak ada tanda-tanda untuk itu, maka secara efektif Qatar akan kehilangan kedaulatannya dan menjadi negara bawahan Arab Saudi dan UEA. Namun mengabaikan tenggat waktu yang diberikan bisa menyebabkan perubahan rezim di Qatar, atau bahkan perang.
Arab Saudi dan Qatar mungkin hanya merupakan dua negara Wahhabi di dunia, namun juga memiliki banyak perbedaan historis dan ideologis, sebagaimana dibuktikan dalam 13 tuntutan yang mereka ajukan untuk Qatar. Aljazirah masuk dalam daftar tuntutan karena ini adalah simbol kuat Qatar dan manifestasi yang paling nyata dari pembuatan kebijakan Qatar.
Tapi ada alasan yang lebih dalam, yang sangat berarti bagi orang Barat yang ingin memahami wajah Arab. Karena Aljazirah memiliki dua wajah, yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
(dbs-rpk/DM1)
