Soal Pelaksanaan Pilwabup Koltim: Setwan Siap, Parpol Pengusung yang Belum Jelas

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), menyatakan siap untuk memulai Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) apabila diinginkan. Namun sayangnya, pihak partai politik (parpol) pengusung, hingga saat ini justru belum tampak memperlihatkan kesiapannya, alias belum jelas.

“Kalau berbicara kesiapan, kami siap secara mekanisme. Mekanisme pemilihan wakil itu, dimulai dari pengusulan partai pengusung, selanjutnya bupati mengusul ke DPRD. Setelah itu, sekretariat dewan membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari anggota dewan. Kami dari sekretariat hanya sekadar pada proses administrasinya saja,” ujar Sekretaris Dewan (Sekwan), Abraham, Rabu (25/8/2021) kepada Kepala Biro DM1  Koltim, di kantornya.

Dia mengatakan, pihak Setwan sudah melakukan jenjang konsultasi menyangkut persiapan pelaksanaan Pilwabup. Bahkan, tahun ini anggarannya sudah dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2021.

Sehingga Abraham pun berharap, agar pada ketuk palu APBD-P 2021 nanti, pengajuan anggaran terkait pelaksanaan Pilwabup itu bisa diakomodir.

“Kami sudah melakukan konsultasi ke DPRD Kota Kendari karena sudah pernah melaksanakan pemilihan Wakil Wali Kota Kendari,” tutur Abraham.

Minggu depan, ungkap Abraham, pihaknya bahkan berencana akan melakukan konsultasi ke DPRD Kabupaten Buton, yakni sebagai pembanding baik dari sisi administrasi, teknis mekanismenya maupun pada penganggarannya.

“Dari dua daerah ini saja (Kendari dan Buton) sudah cukup sebagai referensi. Kami tidak akan melakukan konsultasi keluar Sulawesi Tenggara, apalagi di tengah pandemi covid19,” kata Abraham.

Olehnya itu, Abraham menyatakan, bahwa ketika ada permintaan untuk segera dilaksanakan Pilwabup, maka pihak Setwan tentulah sudah siap. “Sebab tahapan-tahapan awal telah kami laksanakan,” kata Abraham.

Abraham kembali menjelaskan, setelah menerima pengusulan dari bupati, maka pimpinan DPRD akan menyurat ke masing-masing fraksi untuk meminta kesediaan menjadi panitia pemilihan.

Abraham menguraikan, setelah fraksi mengusulkan nama-nama calon panitia, maka dilakukan rapat untuk menetapkan nama-nama panitia sekaligus dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris pemilihan.

“Kalau Sekwan itu perannya sebagai sekretaris, tetapi tidak merangkap sebagai anggota. Semua yang menyusun program kerja adalah panitia pemilihan setelah ditetapkan sebagai panitia pemilihan. Seperti membuka pendaftaran calon, menyeleksi berkas calon,” jelas Abraham.

Saat ditanyai terkait waktu ideal pelaksanaan Pilwabup, Abraham menyebut sudah sangat sempit apabila tidak digelar pada September 2021 ini.

Karena, menurut Abraham, proses yang akan dilaksanakan nanti tidak relevan dengan interval waktu prosedur yang ada di dalam program pemilihan.

“Memang butuh proses. Kita tidak bisa mengabaikan tahapan-tahapan yang ada dalam mekanisme pemilihan itu sendiri. Katakan kalau mau memulai tahapan itu ya di September (bulan depan) sudah bisa dimulai. Kami dari pihak sekretariat sudah siap membantu dari sisi proses administrasi,” jelas Abraham.

Sayangnya, di saat pihak Sekretariat Dewan sudah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan pelaksanaan Pilwabup Koltim, di sisi lain pihak pengusung yang terdiri dari 4 Parpol (PDI-P, Demokrat, PAN dan Gerindra) hingga saat ini justru belum memperlihatkan tanda-tanda kesiapan untuk segera melangsungkan Pilwabup.

Belum adanya rekomendasi dari pihak Parpol pengusung terhadap sosok yang akan diajukan sebagai calon yang dalam Pilwabup, maka itu menandakan bahwa keempat Parpol pengusung tersebut juga boleh dikata belum siap, alias masih menggantung tanpa kejelasan.

Padahal, publik sudah disuguhkan harapan-harapan yang menggembirakan. Misalnya, Ketua DPC PDI-P Koltim, Aris Mego, pernah mengeluarkan statemen di sebuah media online edisi Juli 2021, bahwa DPP PDI-P akan mengeluarkan rekomendasi kepada Diana Massi (DM), istri almarhum Bupati Samsul pada pertengahan Agustus ini.

Namun, hingga melewati pertengahan Agustus ini, ketua maupun anggota DPC PDI-P malah sepertinya mendadak jadi bungkam, dan bahkan tampaknya enggan untuk kembali tampil berkoar di media seperti sejak awal yang begitu sangat bergelora.

Begitupun adanya dengan PAN, pihak DPD juga belum mampu menunjukkan rekomendasi dari DPP setelah menyatakan mengusung tunggal DM. Sama halnya pula dengan Partai Demokrat beserta Gerindra, yang hingga kini juga masih belum memasukkan surat rekomendasi mengusung sosok yang diajukan dalam Pilwabup.

Belum adanya kejelasan dari empat Parpol pengusung tersebut, membuat para netizen di daerah ini pun ramai-ramai menagih janji rekomendasi yang pernah didengung-dengungkan oleh keempat Parpol itu, bahwa hanya akan mengusung nama DM sebagai sosok tunggal sebagai calon dalam Pilwabup.

Diketahui, keempat Parpol itu hingga saat ini memang belum satu pun memasukkan rekomendasi yang dimaksud ke Sekretariat Dewan agar dapat segera dilakukan pemilihan Wabup. Dan jika ketidak-jelasan ini terus berlarut-larut (menggantung), maka dipastikan publik dan para netizen di daerah ini pun akan terus menagih janji keempat Parpol tersebut secara “bergelombang”. (rul/dm1)

Bagikan dengan:

Muis Syam

1,620 views

Next Post

Soal UKW dan Verifikasi Media Versi DP Diungkap di Sidang MK

Jum Agu 27 , 2021
DM1.CO.ID, JAKARTA: Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, meminta pihak principal atau pemohon agar menguraikan persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Verifikasi Perusahaan Pers yang dianggap bermasalah serta merugikan hak konstitusional para pemohon.