DM1.CO.ID, GORONTALO: Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-289 Kota Gorontalo yang digelar dalam acara Rapat Paripurna, pada Ahad (19/3/2017), di DPRD Kota Gorontalo, tentulah sangat tepat dimanfaatkan sebagai momentum untuk menunjukkan sederet perubahan sebagai kemajuan yang telah diukir oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
Apa saja yang telah dilakukan oleh Walikota Gorontalo Marten Taha bersama Wakil Walikota dr. Budi Doku sejak dilantik pada 2014 silam? Berikut ini adalah laporannya.
Wujudkan Birokrasi yang Mapan, dan Penguatan Akuntabilitas Keuangan
PERGANTIAN pemimpin daerah di banyak tempat lazimnya menimbulkan “keresahan” bagi pihak internal pemerintahan daerah tersebut. Artinya, dari sebagian besar kepala daerah yang terpilih setelah dilantik, dalam hitungan waktu langsung melakukan pergantian para pejabat dengan merotasi bawahannya.
Dan tidak sedikit dari mereka yang diganti adalah orang yang diindikasikan “turut serta” sebagai bagian “mesin politik” birokrasi di masa Pilkada guna memenangkan rival pasangan calon kepala daerah yang terpilih. Bahkan risiko yang paling parah ada yang harus disingkirkan (tanpa jabatan).
Fenomena semacam ini bisa saja berlaku di daerah lain, tetapi tidak di Kota Gorontalo. Hal ini terbukti ketika pasangan Marten Taha-Budi Doku (MADU) dilantik sebagai Walikota-Wakil Walikota pada 2 Juni 2014 silam, langkah awal yang dilakukan justru konsolidasi internal pemerintahan.
Kalaupun ada pergantian (pergeseran) dilakukan, itu tidak lain sesuai kebutuhan birokrasi belaka, dan tak ada pejabat eselon yang harus parkir, alias non–job.
Sebab, bagi Walikota Gorontalo Marten Taha, dalam menjalankan roda pemerintahan, sedikitnya ada dua pilihan pembenahan yang patut dilakukan, yakni pembenahan manusia (aparat) dan pula pembenahan sistem keuangan.
Walikota Gorontalo Marten Taha berpandangan, sumber daya manusia berupa aparat pemerintah baik buruknya, optimal atau tidaknya, sangatlah tergantung dari leadership kepala daerah.
Karena itulah, selain melakukan konsolidasi aparat pemerintahan, Marten Taha juga lebih memilih melakukan pembenahan sistem keuangan yang dinilainya dalam penanganan Pemerintah Kota Gorontalo pada masa lalu cenderung “amburadul”, misalnya, ada banyak asset yang tak jelas statusnya.
Model pengelolaan keuangan seperti ini tentu dapat dianggap tidak profesional dan pula mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga tidak akuntabel. Olehnya itu, Marten Taha yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo inipun tak ingin lalai mengelola dan membenahi kedua hal tersebut.
Hasilnya, pembenahan pengelolaan keuangan selama dua tahun terakhir (2014-2015) mendapat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Dan harapan berikutnya, tentu saja hasil pemeriksaan keuangan 2016 yang sementara berjalan kembali meraih WTP. Pemberian WTP merupakan penilaian resmi dari negara yang dianggap dalam penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar, meskipun Walikota Gorontalo mengakui bahwa WTP bukanlah menjadi target utama dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan, akan tetapi untuk membangun akuntabilitas (pertanggung jawaban) pemanfaatan anggaran publik.
Selain itu, pada 2015 Menteri Keuangan RI memberi penghargaan kepada Pemerintah Kota Gorontalo atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Dan untuk lebih memperkuat sistem akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Kota Gorontalo pun menjalankan sistem pembayaran secara online (kasda online), sehingga dari sini penerapan e-government bukanlah slogan semata.
Walikota Gorontalo Marten Taha menyadari betul, bahwa perbaikan sistem pengelolaan keuangan tentu juga diperlukan pengelolaan birokrasi yang baik dan mapan, karena itu ia menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan dengan menerapkan New Public Management (NPM) yang lebih berorientasi pada kinerja (outcome), serta dibarengi sistem pelayanan yang lebih efisien di internal pemerintahan.
Laporan kinerja pemerintahan tidak hanya disampaikan secara manual, tetapi juga telah dibangun aplikasinya yang bernama e-LAKIP, demikian halnya dalam sistem perencanaan ada SIMRENDA.
Upaya inipun membuahkan hasil, yakni dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016 mendapatkan nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB). Dan kini, Kota Gorontalo salah satu daerah yang dianggap terbaik kinerjanya di Kawasan Timur Indonesia.
Predikat B diraih bukan perkara gampang, pada tahun-tahun sebelumnya predikat seperti ini hanya mendapatkan nilai CC.
Dan untuk lebih memacu diri dalam berbagai pembenahan sistim, Pemerintah Kota Gorontalo saat ini juga telah menerapkan e-tax, arus kas (penerimaan dan pengeluaran) kuangan Pemerintah Kota Gorontalo dapat dipantau setiap saat, arus kas keuangan daerah dapat dilihat pergerakannya lewat Gorontalo Command Center (GCC).
Keberadaan GCC cukup efektif, sebab Walikota maupun Wakil Walikota dapat melakukan pemantauan secara langsung. Bukan hanya e-tax, tetapi juga ada puluhan aplikasi lainnya yang dilengkapi CCTV (kamera pengintai) yang memiliki fungsi beragam, seperti aplikasi SOROTS (Smart Online Reporting And Complain Tools Sistem).
Menariknya, semua aplikasi tersebut juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan berbagai hal secara langsung kepada kepala daerah, disertai dengan komentar, narasi, foto dan video. Dan dengan adanya laporan tersebut, kepala daerah bisa segera mendisposisi secara online ke SKPD terkait.
GCC juga bisa mengontrol aktivitas dan kinerja kelurahan dan kecamatan serta memantau kegiatan masyarakat di beberapa titik tertentu. Bahkan, GCC juga dapat merekam tindakan kriminal yang terjadi di Kota Gorontalo.
Aplikasi lain yang terhubung dalam sistem GCC adalah e-education yang mampu mengontrol aktivitas di sekolah, dan dapat dimanfaatkan oleh orang tua siswa, repositori sebagai Bank Data Pemerintah Daerah, dan sejumlah aplikasi lainnya.
Sejak setahun lalu, informasi kelulusan siswa di berbagai tingkatan sekolah bahkan tak lagi dilakukan secara manual, melainkan lewat pesan singkat yang terhubung langsung ke nomor phone orang tua siswa.
Pengumuman lewat pesan singkat ini selain lebih efisien, juga dimaksudkan meminimalisir atau mengantisipasi hal-hal negatif melalui konvoi, arak-arakan dan coret-coretan baju dari para siswa yang merayakan kelulusan.
Tak hanya kelulusan, penerimaan siswa baru pun mulai dari tingkat SD hingga SMA telah dilakukan secara online via Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB online).
Meski demikian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs. Rosman Bau mengakui, bahwa sebagian aplikasi yang dibuat sejauh ini belum berjalan normal karena diperhadapkan pada berbagai kendala, di antaranya sumber daya pengelola dan juga biaya maintenance termasuk kapasitas jaringan internet yang masih terbatas.
Beri Sentuhan Pada Infrastruktur
Saat ini, Pemerintah Kota Gorontalo juga terus melakukan penataan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan melalui beberapa program. Apalagi persoalan banjir juga masih merupakan masalah utama di Kota Gorontalo.
Untuk mengatasi persoalan banjir ini, Pemerintah Kota Gorontalo bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II melakukan Normalisasi sungai Bolango melalui pekerjaan River Imrovement Of Bolango River.
Normalisasi sungai bolango tersebut telah meminimalisir banjir di Kota Gorontalo. Dan saat ini Pemerintah Kota pun terus melanjutkan pekerjaan River Imrovement Of Bolang River bersama BWSS II. Melalui pekerjaan River Imrovement Of Bolango River, yakni dengan telah dibangunnya 3 jembatan dengan kondisi konstruksi baru menggantikan jembatan sebelumnya, yaitu jembatan yang menghubungkan Kelurahan Tenda dan siendeng, jembatan siendeng I dan Jembatan Donggala.
Selain itu, ada juga upaya penanganan genangan di sejumlah titik yang kerap memunculkan genangan ketika musim penghujan, yakni dengan membentuk Satgas Gerakan Anti Genangan Air (Gagah) yang dilakukan serentak dengan pengerukan/pemeliharaan sungai (chek daam) di Kelurahan Talumolo, Leato Selatan, Tenilo, Donggala dan saluran induk Pilolodaa.
Beberapa perhatian terhadap infrastruktur lainnya ikut dilakukan, antara lain rehab saluran dan duicker, rehabilitasi/pemeliharaan berkala 39 ruas jalan, Peningkatan jaringan irigasi Ilomaya-Alale, irigasi di Kelurahan Wongkaditi, Heledulaa Utara, Bulotadaa Timur, dan kelurahan Moodu.
Pembenahan Infrastruktur di Kota Gorontalo juga mencakup peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
Khusus pemenuhan capaian target SDG’s yang merupakan kelanjutan MDG’s, sejak tahun 2014, Pemerintah Kota Gorontalo melalui unit kerja terkait memfokuskan pada peningkatan cakupan layanan air bersih, penataan kawasan permukiman, dan penyediaan sanitasi sebagai respon terhadap gerakan 100-0-100 yang ditetapkan pemerintah pusat.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sejak tahun 2014, PDAM Kota Gorontalo telah memasang 4.341 sambungan baru, sehingga total sambungan saat ini mencapai 25.141 sambungan yang melayani 193.889 jiwa penduduk Kota Gorontalo.
Untuk menambah kapasitas produksi, pada tahun 2016, PDAM Kota Gorontalo membangun 2 (dua) Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Bulotadaa dengan kapasitas 70 liter per-detik. Juga IPA yang ada di Kelurahan Huangobotu dengan kapasitas 20 liter per-detik.
Pemerintah Kota Gorontalo juga melakukan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Kecamatan Kota Timur, Kota Tengah, Kota Barat, Sipatana, Kota Selatan, Hulonthalangi, Kota Utara, Dumbo Raya.
Selain itu, karya nyata lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo adalah membangun Rumah Layak Huni (Mahyani) bagi keluarga ekonomi lemah. Hingga 2016 ini sebanyak 624 unit Mahyani telah tertangani di Kota Gorontalo.
Bukan cuma itu, Pemerintah Kota Gorontalo juga telah melaksanakan pembangunan Prasarana Sarana utilitas (PSU) kawasan Perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di dua kawasan.
Dan beberapa program terkait lainnya seperti pemasangan listrik gratis, pembuatan jalan setapak di Kelurahan Pilolodaa, Molosipat W, Ipilo, Bugis, Biawu, Heledulaa Utara, Buliide, Buladu, Libuo, Wongkaditi Timur, Limba B, Huangobotu, Lekobalo, Dembe Jaya, Leato Selatan, Tenilo, Dembe II, Tuladenggi, dan Moodu.
Sedangkan Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang hingga tahun 2016 adalah sebanyak 2.316 mata lampu atau 92 persen. Dengan panjang jaringan PJU yang memadai 57 kilometer atau 73 persen dari target 78 kilometer panjang jaringan.
Tak hanya itu, sanitasi juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Gorontalo dengan membuat septictank komunal di Kecamatan Kota Selatan dan Dungingi. Pembuatan MCK di Kecamatan Kota Timur dan Hulonthalangi, Dungingi, Sipatana, dan Kota Barat. Pembuatan MCK 4 (empat) pintu di kompleks pasar Pilolodaa. Pembuatan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah) di Kelurahan Bulotadaa Timur, Wongkaditi, Tamalate dan Heledulaa. Dan tidak ketinggalan penataan infrastruktur pariwisata Benteng Otanaha.
Dari KEK Hingga Peran Program Keagamaan
Untuk memperkuat kegiatan usaha perdagangan di Kota Gorontalo, sejauh ini Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan rehabilitasi pasar di pusat-pusat kegiatan ekonomi, terutama pasar tradisional. Hal ini juga sekaligus dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung kawasan ekonomi kecamatan.
Dan sejak kebijakan ini digulirkan, Pemerintah Kota Gorontalo telah merevitalisasi pasar tradisional. Yakni, Pasar Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Pasar Moodu Kecamatan Kota Timur, Pasar Biawu Kecamatan Kota Selatan, dan Pasar Dungingi Kecamatan Dungingi.
Program revitalisasi tersebut ikut ditunjang dengan peningkatan jalan akses menuju pusat ekonomi kecamatan, seperti peningkatan jalan perlimaan hingga ke Pasar Dungingi. Demikian pula halnya jalan Madura diperlebar.
Selain itu, pemberdayaan sektor primer lainnya seperti pertanian, perikanan dan kelautan juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Gorontalo.
Untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kelautan, Pemerintah Kota Gorontalo telah memberdayakan lebih dari seratus Kelompok Tani (Poktan), 17 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), penyebaran bibit ternak dan perikanan budidaya serta menyalurkan lebih dari 500 unit sarana dan prasarana perikanan.
Selain dari kegiatan tersebut, untuk menambah daya tarik kota dan sebagai ruang publik untuk edukasi, rekreasi serta untuk memperkuat solidaritas antar-warga masyarakat, Pemerintah Kota Gorontalo hingga tahun 2016 telah membangun 30 Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar di sejumlah titik di Kota Gorontalo.
Tak cuma itu, untuk lebih menggairahkan dan meningkatkan aktivitas keagamaan dan adat budaya Kota Gorontalo yang berjuluk Kota Serambi Madinah ini, Pemerintah Kota Gorontalo menempuh kebijakan pemberian insentif kepada 346 Guru TPA/TPQ, juga 189 Pegawai Syara’ dan 63 perangkat adat.
Dan dari segi pembangunan moril dan spritual, Pemerintah Kota Gorontalo bahkan juga sedang mengupayakan peningkatan pemahaman nilai nilai keagamaan dan adat budaya dengan melibatkan generasi muda melalui sejumlah kegiatan, seperti Gerakan Subuh Berjamaah dan kegiatan lainnya yang bernuanasa adat budaya daerah.
PAD Meningkat Tajam
Pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh pemerintah daerah, DPRD dan seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan yang signifikan.
Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Pada 2014 di awal kepemimpinan Walikota Marten Taha, PAD Kota Gorontalo sebesar Rp.124,7 Miliar. Dan angka PAD itu meningkat tajam pada 2016 dengan capaian sebesar Rp.172 Miliar lebih.
Sebagaimana diketahui, bahwa kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan, sekaligus itu menunjukkan secara perlahan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat makin menurun.
Upaya lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Gorontalo secara serius adalah dengan melakukan perubahan struktur anggaran, di mana sebelumnya struktur anggaran proporsinya lebih besar untuk belanja tidak langsung (rutin) dibandingkan dengan belanja langsung (pembangunan) seperti terlihat pada grafik di bawah ini.
Pada 2014, proporsi belanja tidak langsung mencapai 57,54 persen, sedangkan belanja langsung sebesar 42,46 persen.
Selanjutnya pada 2015, belanja tidak langsung mengalami penurunan menjadi 56,19 persen, sementara belanja langsung sebesar 43,81 persen.
Kemudian pada 2016, nampak proporsi belanja langsung yang sudah lebih besar, yakni 51,83 persen, dan belanja tak langsung 48,17 persen. Perubahan struktur belanja ini memberikan indikasi kuat, bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya membangun komitmen menyusun anggaran yang pro terhadap kepentingan publik.
Keberhasilan Program Raih Pengakuan Pusat
Dari rangkaian program kerja yang telah ditunaikan oleh Marten Taha sebagai Walikota Gorontalo sejak 2014 hingga kini tentulah tak dapat dipungkiri, bahwa hal tersebut adalah karya nyata yang benar-benar dipersembahkan untuk kemajuan Kota Gorontalo yang kini telah berusia 289 tahun.
Dan salah satu keberhasilan Pemerintah Kota Gorontalo yang patut dicatat sebagai prestasi tersendiri adalah mengenai peningkatkan mutu dan kualitas di bidang pendidikan, yang ditandai dengan penghargaan Anugerah Ki Hajar Dewantara 2015 yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Gorontalo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Selain itu, ada pula keberhasilan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dengan mendapatkan anugerah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Award 2015 dari Kementerian Kesehatan-RI.
Dan pada sektor ekonomi, Pemerintah Kota Gorontalo mendapat Penghargaan Adipura Kirana 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui trade, tourism, and investment berbasis pengelolaan lingkungan hidup (Attractive City). Dan baru-baru ini, Pemerintah Kota Gorontalo juga memperoleh SaMA Award dan LPPD tertinggi tahun 2016.
(hpk-Alfi/DM1)
