DM1.CO.ID, JAKARTA: Adanya ketimpangan antara bumi putra dengan kelompok bisnis yang lebih mapan, memang tidak pernah dibahas secara terbuka.
Tapi, jika ketimpangan itu terus dibiarkan, cepat atau lambat, diyakini akan terjadi kecemburuan sosial yang makin menganga serta mendalam. Dan hal itu bisa berujung menjadi konflik dan kerusuhan sosial.
Hal tersebut dikemukakan ekonom senior, Dr. Rizal Ramli pada diskusi publik Forum Tebet, Jumat (29/3/2019), di Jakarta.
Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengatakan, kecemburuan sosial di masa lalu, sering menjadi pemicu terjadinya kerusuhan sosial lebih besar, seperti di Solo tahun 1980-an, Situbondo Jawa Timur 1996, dan peristiwa Mei 1998 di Jakarta.
“Pertanyaan mendasar, apakah kita akan terus membiarkan kecemburuan sosial dan ekonomi itu terus berlangsung?” tanya Rizal Ramli.
Pada masa Presiden Habibie, ungkap Rizal Ramli, memang muncul Inpres pelarangan penggunaan istilah ”pribumi dan non pribumi”, karena sering dianggap sebagai ungkapan rasis.
Namun menurut Rizal, sudah waktunya bangsa ini membahas hal tersebut guna mengurangi perbedaan-perbedaan itu secara rasional dan bertahap.
Ia mengatakan, pembangunan jika hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, sering menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia.
“Adalah penting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equality) sehingga menciptakan harmoni yang langgeng di antara berbagai latar-belakang sosial dan kelompok etnis di Indonesia,” jelas Rizal Ramli.
Rizal pun mengaku sangat ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua Capres. Yakni, apakah mereka punya komitmen pada visi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan keadilan, sehingga bermanfaat untuk kemajuan dan kesatuan Indonesia?
“Apakah Capres 01 dan Capres 02 mau memperbaiki ketidakadilan, ketimpangan dan kecemburuan sosial yang ada dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada bumi putra (affirmative policy) yang memberikan kesempatan lebih luas, agar mobilitas vertikal bumiputra semakin meningkat?” ujar mantan menteri Keuangan ini, dilansir kedaipena.com.
Rizal Ramli me-review, bahwa dalam sejarahnya, affirmative policy dimulai dari Amerika Serikat untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan.
Ia memberi contoh, misal untuk warga kulit hitam dan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Lalu, affirmative action policy untuk mayoritas dimulai di Malaysia di bawah Tun Hussein Onn sehabis kerusuhan sosial di Malaysia tahun 1969.
Rizal Ramli menerangka, affirmative policy di Indonesia bisa dirumuskan dalam bentuk akses terhadap kredit, proyek-proyek pembangunan pemerintah, integrasi sosial dan profesional di antara kelompok di Indonesia, dan lain-lain.
“Kami bertanya dan berharap adanya jawaban tegas dari kedua capres sebelum dilaksanakannya Pilpres pada 17 April 2019 nanti,” tantang Rizal. (kdp/ams/dm1)
Ming Mar 31 , 2019
DM1.CO.ID, JAKARTA: Proyek skala besar tahap pertama One Belt One Road (OBOR) dikabarkan akan ditanda-tangani Pemerintah bersama China, pada April 2019.
