DM1.CO.ID, MEDAN: Menurut Ekonom Senior, Dr. Rizal Ramli, Ada yang salah dari sistem di Indonesia, “banyak pejabat publik yang terciduk dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkap Rizal berbicara di acara Nongkrong Politik bertema “Menuju Indonesia Emas” yang digelar di Kafe Jumpa Kawan, Medan, Sabtu (31/3/2018).
Dirinya mengatakan, bukan lagi mengenai kasus orang per orang melainkan sistemnya yang harus diperbaiki, “Hari ini ada 300 dari 350 bupati masuk penjara, setengah dari gubernur yang ada di Indonesia masuk penjara, ratusan anggota DPR, DPRD masuk juga. Itu artinya bukan lagi kasus orang per orang tetapi sudah sistemnya. Sistemnya harus dibenerin,” tutur Rizal.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, kemudian memberikan sebuah ilustrasi tentang pandangannya itu. Dalam ilustrasi itu, dia mengibarat seorang anak Medan yang pergi ke Singapura. Selama hidup di Singapura, si anak Medan ini bisa taat aturan yang ada di Negeri Singa itu. Ini lantaran Singapura menegakkan aturan di tengah masyarakat.
“Sebaliknya, anak Singapura datang ke Bintan dan mengikuti cara hidup orang Indonesia. Dia jadi ikut aturan begajulan. Jadi ada sistem yang harus diperbaiki, ada perilaku yang harus diubah,” tegasnya.
Rizal mengatakan, “Tahun 2019 ini adalah momentum yang tepat bagi bangsa ini untuk keluar dari sistem demokrasi kriminal. Pilpres 2019 harus membuka kesempatan untuk menjadi demokrasi yang amanah,”.
Menurutnya, pada 2019 nanti, demokrasi kriminal harus diubah menjadi demokrasi yang amanah. “Karena demokrasi amanah itu, akan meninggalkan model penjajahan partai politik ala negara kapitalis, Amerika Serikat. Sehingga parpol tidak lagi dipaksa mencari uang dengan cara-cara tidak benar, seperti mengkorupsi dana dari anggaran belanja negara dan daerah,” cetus Rizal.
Rizal mengungkapkan total colongan beramai-ramai tersebut sebesar Rp 75 triliun, namun hanya 10 persen yang disumbangkan ke partai politik dan 90 persennya dibagi-bagi. Itu sebabnya anggota DPR-DPRD memiliki kemakmuran yang jauh lebih tinggi dari rakyat jelata.
(rmol/vt/dm1)
