Skip to content
DM1.CO.ID, GORONTALO: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Provinsi Gorontalo, Selasa (03/12/2019), menggelar rapat bersama seluruh jajarannya, di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo.
Sejumlah agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut, di antaranya adalah terkait penguatan upaya promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)’ Peraturan BPJS Kesehatan nomor 7 Tahun 2019; masalah akreditasi, stunting; kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan desk Dana Alokasi Khusus (DAK).
Misranda E.U. Nalole, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Gorontalo pada kesempatan tersebut menekankan 2 hal penting yang menjadi fokus ke depan. Yakni, masalah klaim BPJS Kesehatan yang belum terbayar dan penurunan Stunting.
Hal itu, menurut Misranda, sesuai dengan arahan Presiden yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI saat memimpin Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kesehatan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Disebutkannya, masalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu yang menjadi perhatian, karena tingginya pembiayaan pada penyakit katastropik, di antaranya penyakit jantung dan klaim ibu melahirkan.
Hal lain yang juga dijelaskan Misranda, yakni tentang survei akreditasi Puskesmas yang akan dilaksanakan oleh pihak provinsi dengan memberdayakan surveior yang ada, sehingga transisi dalam pelaksanaan kebijakan terkait akreditasi Puskesmas dapat berjalan dengan baik, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Misranda di akhir sambutannya berharap pengurus Adinkes Provinsi Gorontalo segera dilantik, agar dapat segera melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. (res/dm1)
