DM1.CO.ID, GORONTALO: Bangsa Indonesia sudah lebih dari 73 tahun merdeka, olehnya itu visi Indonesia perlu untuk diketahui dan benar-benar dipahami.
Hal tersebut disampaikan Menkopolhukam, Wiranto, dalam sambutannya pada acara Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu, pada Rabu pagi (27/3/2019), di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat.
Selain Menkopolhukam, kegiatan yang mengusung tema: “Pilihan Boleh Beda, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kita Jaga”, itu juga menghadirkan Mendagri, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Dirjen Polpum, Kasum TNI AD, Waka Baintekam Polri, Ketua KPU Republik Indonesia, Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia Tengah, dan Forkopimda se-Indonesia.
Release dari Badan Kesbang-Pol Provinsi Gorontalo menyebutkan, pada kesempatan itu Menkopolhukam Wiranto menegaskan, bahwa kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.
Wiranto mengungkapkan, untuk kesiapan Pemilu, Polri yang di-backup oleh TNI sudah siap mengamankan Pemilu, serta deteksi dini juga sudah jalan oleh BIN, dan Hoax oleh Badan Sandi Negara.
“Mari kita lihat Indonesia sekarang ini sudah maju dan berkembang. Saya tidak perlu ceritakan presiden-presiden sebelumnya, tapi zaman Jokowi inginkan negeri ini lebih maju lagi,” ujar Wiranto.
Wiranto menerangkan, Presiden Jokowi ingin menyatukan Indonesia ini seperti melakukan pembangunan jalan bandara agar indonesia lebih bersatu lagi. Terhubunganya pos lintas batas negara terpadu, seperti Wini NTT (Indonesia Timor Leste) Motamasin, Skouw Papua.
Wiranto menyebutkan, banyak yang mengatakan presiden tidak kerja. “Mana buktinya? Mari kita lawan Hoax,” tegas Wiranto.
Sosok yang pernah menjabat Panglima Angkatan Bersenjatan (Pangab) pada 1998 ini mengungkapkan hasil survei dunia. “Bahwa Indonesia merupakan negara ke sembilan teraman di dunia, Indonesia negara nomor satu dipercaya publik, negara kedua tujuan investasi, menjadi negara terbesar nomor empat,” ungkap Mantan Ketum Partai Hanura itu.
Wiranto juga mengajak Bangsa Indonesia harus bangga dengan capaian di bidang ekonomi sekarang ini. “Jangan sampai kita mundur lagi, karena ini merupakan warisan ke anak cucu kita,” katanya.
Iapun menyinggung, bahwa sekarang ini juga masih ada yang menyebarkan berita Hoax. “Seperti penyebaran tentang presiden anggota PKI, kan waktu itu Jokowi masih berusia 4 tahun,” lontar Wiranto.
Mantan Ajudan Presiden Soeharto (1989-1993) inipun mengingatkan, bahwa Pemilu bukan arena memecah belah Rakyat. “Pemilu bukan jadi ajang saling menghujat antar pendukung. Pemilu bukan mengadu pasangan, Pemilu bukan tempat perseturuan,” tutur Wiranto.
Iapun mengajak agar masyarakat dapat memilih pemimpin dengan cerdas, yakni memiliki kompotensi, memiliki kualitas dan track-record yang jelas,” ujar Wiranto.
Dalam Rakornas tersebut juga diimbau agar Pemerintah termasuk Pemda wajib memberikan bantuan fasilitasi untuk kesuksesan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
Kepala Badan Kesbang-Pol Provinsi Gorontalo, Ali Imran, dalam kegiatan Rakornas tersebut diwakili oleh Guntur Kaluku selaku Kasubid Kerjasama Inteljen, dan Indra Putra Pradipta selaku Kasubid Wasbang. (ori/dm1)
DM1.CO.ID, GORONTALO: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), Kementerian Dalam Negeri RI, menggelar Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang.
