DM1.CO.ID, JAKARTA: Jawaban-jawaban Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku “suruhan” sekaligus “utusan” pengganti Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR-RI, dianggap sangat tidak memuaskan.
Akibatnya, masalah-masalah yang dibahas dalam setiap raker berkaitan dengan BUMN dipastikan menjadi sangat lambat untuk diatasi, bahkan bisa mengalami kebuntuan.
Itu pula selama ini yang membuat DPR benar-benar merasa sangat kesulitan mencari solusi terhadap urusan-urusan yang sedianya dapat dipertanggung-jawab oleh Menteri BUMN dalam raker, nyatanya hanya diserahkan kepada orang lain (kepada Menteri Keuangan).
Darmadi Durianto selaku salah satu Anggota Komisi VI DPR-RI mengakui, bahwa Sri Mulyani memang cukup paham masalah keuangan. Tetapi menurutnya, Sri tidak mampu menjawab masalah teknis di Kementerian BUMN.
“Bu Sri Mulyani tidak bisa menjawab teknis. Makanya, dia minta deputi yang menjawab. Dia (Sri) hanya mengerti persoalan hukum, undang-undang, teknis keuangani,” ungkap Darmadi kepada RMOL, Jumat (24/3/2017).
Darmadi yang merupakan salah satu anggota Komisi VI DPR-RI dari PDI-Perjuangan itu pun mengaku meragukan efektivitas raker.
Memang, Rini tak pernah lagi menghadiri raker lantaran dilarang DPR. Larangan itu mulai berlaku setelah Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II merekomendasi pemberhentian Rini Soemarno dari jabatannya terkait dengan kasus korupsi di tubuh Pelindo II. Namun Presiden Jokowi tak menggubris rekomendasi tersebut, tetapi malahan mengutus Menteri Keuangan untuk menggantikan Rini pada setiap raker.
Seolah-olah, di negeri yang besar ini tak ada satupun yang bisa menggantikan Rini Soemarno selaku menteri BUMN, sampai-sampai harus dipertahankan dengan cara-cara seperti itu. “Ke mana curhatan kami disampaikan?” ujar Darmadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/32017).
Larangan untuk tidak menginjakkan kaki di Gedung DPR-RI, menurut banyak pihak, boleh dikata itu memang karena akibat dari “ulah” Rini sendiri.
Di sisi lain, jika Rini tak bisa lagi hadir dalam setiap raker dan hanya digantikan kehadirannya oleh Sri Mulyani, maka itu bisa dipastikan sangat sulit dicarikan jalan penyelesaian masalahnya karena dinilai tidak titik temu.
“Kalau sekarang (rapat) lewat Menteri Keuangan terus, ya seperti ini, tidak nyambung,” ujar Darmadi.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada tiga jalan terbaik yang dapat ditempuh.
Pertama, Presiden Jokowi sebaiknya memecat Rini Soemarno dengan mencari sosok pengganti yang tepat, dan yang benar-benar cakap dalam memperkuat dan memajukan BUMN.
Kedua, Presiden Jokowi bisa mengangkat wakil menteri BUMN agar dapat kapan saja ditunjuk untuk menghadiri rapat kerja di DPR.
Atau yang ketiga, mencabut larangan Rini ke DPR melalui paripurna.
“Tiga opsi itu tidak masalah. Kalau mau ke paripurna tidak masalah. Kalau mau diganti, mau reshuffle tidak masalah, kalau wamen (wakil menteri) oke juga,” usul Darmadi.
Sementara itu, Inas Nasrullah selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI juga berharap Jokowi sebagai Presiden bisa sesegera mungkin memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini, sebab rapat kerja dengan Sri Mulyani (sebagai pengganti Rini) kerap menghasilkan jalan buntu.
(dbs-tmp-rml/DM1)
