DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Rabu (14/4/2021) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh Indonesia hasil Pilkada 2020.
Tak ketinggalan, Plt Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur juga tampil sebagai peserta dalam Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut.
Pada kesempatan itu, dari Command Center Kantor Bupati Koltim, Andi Merya bersama Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir; Kapolres Kolaka, AKBP Saiful Mustofa; serta Dandim 1412 Kolaka, mendengarkan dengan saksama arahan langsung dari Presiden Jokowi.
Sementara dalam memberikan arahannya dari Istana Negara di Jakarta, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat negara lainnya. Di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md; Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Kepala BNPD, Doni Monardo.
Ada tiga perkara penting yang disampaikan Presiden Jokowi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, terutama dalam mengemban suatu amanah jabatan sebagai kehormatan sekaligus tanggung jawab.
“Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung-jawab yang besar, tanggung jawab yang berat,” ujar Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak hanya mengikuti prosedur yang ada. “Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas,” jelas Presiden Jokowi dari Istana Negara, Jakarta.
Betapa pentingnya amanah itu, maka Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada para kepala daerah agar jangan hanya berpuas diri dengan membaca laporan kerja dari bawahan semata, melainkan harus langsung turun melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan.
Ia menyebutkan, inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini. Olehnya itu, para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas yang jelas, sehingga alokasi anggaran nantinya juga bisa lebih terfokus dan terkonsentrasi.
“Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya, dan hasilnya akan kelihatan,” ujarnya.
Dalam penegasannya mengenai substansi anggaran, Presiden Jokowi pun menitip pesan kepada para kepala daerah, hendaknya cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, dibandingkan jika anggarannya harus dibagi ke banyak kegiatan kecil.
“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp.2 Triliun, misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati!” tegas Presiden Jokowi.
Terkhusus mengenai penanganan pandemi Cpvid19, Presiden Jokowi berpesan agar pencegahan penyebaran virus Corona ini tetap harus dapat menjadi prioritas.
Presiden Jokowi menyebutkan, pemerintah saat ini masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya.
“Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat, karena yang namanya Covid19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi, (tapi) kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Presiden Jokowi lagi, pencegahan penyebaran Covid19 ini harus menjadi prioritas. Sementara penanganan pasien yang terpapar Covid19 juga harus dilakukan secara konsisten.
Kepala Negara ini juga mengingatkan, agar pemerintah daerah tidak tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap, dan sangat berhati-hati, agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.
“Bulan Januari yang lalu, misalnya. Saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebaran). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret, (jumlah kasus Covid19) lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu! Jangan sampai karena kasusnya sudah turun, kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada,” terang Presiden Jokowi.
Di Indonesia sendiri, ungkap Presiden Jokowi, pada Januari lalu, kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.
Olenya itu, Presiden Jokowi juga meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona meluas di wilayah masing-masing.
“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi, sehingga tidak menyebar lebih luas,” imbaunya.
Seiring dengan itu, Presiden Jokowi juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.
Sebab, menurut Presiden Jokowi, dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik, maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.
Memperbanyak Program Padat Karya
Masih seputar virus Corona, Presiden Joko Widodo juga mengajak para kepala daerah agar dapat memanfaatkan APBD masing-masing guna membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi Covid19. Salah satu caranya, yakni dengan memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.
“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah, dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan, sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” jelas Presiden Jokowi.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta pihak pemerintah daerah untuk bersegera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya.
Pemerintah pusat sendiri, lanjut Presiden Jokowi, telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.
“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah, baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya. Karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” tandasnya.
Presiden Jokowi juga memaparkan pentingnya investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Terlebih saat ini, menurutnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
Satu hal yang ditegaskan Presiden Jokowi terkait investasi daerah, yakni pemberian kemudahan izin dalam berinvestasi. “Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, jangan memperlambat yang namanya izin investasi, karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Presiden Jokowi.
Dikatakannya, investasi yang masuk ke suatu daerah, pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Sebab, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itulah, lanjut Presiden Jokowi, negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.
Olehnya itu, menurut Presiden Jokowi, ketidak-sigapan untuk melayani perizinan investasi, itu tak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri, artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” papar Presiden Jokowi.
Karena itulah, Presiden Jokowi mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk dapat betul-betul memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. “Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan,” kuncinya. (rls-rul/dm1)
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Sebuah rumah ibadah umat Hindu yang terletak di Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) diresmikan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Koltim, Andi Merya Nur, pada Rabu (14/4/2021).
