Pemadaman Listrik Untuk Apa?

DM1.CO.ID, JAKARTA: Hari-hari belakangan ini, warga di sejumlah daerah di tanah air sedang mengeluhkan pemadaman listrik yang mendadak dilakukan oleh PLN.

Di Gorontalo, misalnya, pada Ahad (11/6/2017) sekitar pukul 23.30 WITA tiba-tiba mengalami pemadaman listrik “satu provinsi”, sehingga tidak sedikit warga terpaksa melaksanakan sahur dalam kondisi gelap-gelapan.

Listrik kembali menyala pada Senin dini-hari (12/6/2017) sekitar pukul  04.10 WITA. Namun beberapa jam kemudian pada hari yang sama (pagi) listrik lagi-lagi padam, dan kembali menyala jelang berbuka puasa.

Padahal, kapasitas listrik di Area Gorontalo terdapat 410 megawatt sebagai daya mampu pembangkit. Saat ini yang sedang terpakai sekitar 330 Megawatt, artinya ada sekitar 80 Megawatt yang masih tersedia sebagai surplus.

Mati lampu (pemadaman listrik) juga dialami oleh sejumlah daerah tetangga di Sulawesi Utara, seperti Kabupaten Bolaang-Mongondow Selatan (Bolsel), Kabupaten Bolaang-Mongondow Utara (Bolmut), dan lainnya.

Pada saat pemadaman, warga di daerah inipun spontan ramai-ramai “berteriak” melalui media  sosial. Tak hanya mengeluh, warga juga banyak menuliskan ungkapan kemarahan di status Facebook masing-masing yang ditujukan kepada pihak PLN wilayah setempat. Menyikapi kondisi tersebut, PLN pun memberitahu penyebab pemadaman via Facebook, yakni karena adanya gangguan.

Tetapi tak hanya di Gorontalo, atau di Pulau Sulawesi saja. Pemadaman juga terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Di Depok, misalnya, listrik padam beberapa kali sehari, pada Senin (12/6/2017) listrik kembali padam. Menurut kabar, pemadaman listrik di Depok mulai jam 10 hingga sore sekitar jam 15.00.

Di saat bersamaan, Salamuddin Daeng selaku Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno juga ikut bersuara tentang pemadaman listrik yang terjadi di beberapa daerah tersebut.

Menurut Salamuddin, di Bulan Puasa ini Pemerintahan Jokowi mulai rajin melakukan pemadaman listrik. “Rajin benar pemerintahan ini (mematikan listrik), rajin benar PLN ini. Rajinnya semakin terlihat di bulan puasa. Ada apa?” tulis Salamuddin Daeng seraya menambahkan, padahal listrik di Jawa kelebihan pasokan dalam jumlah besar.

Dijelaskannya, pada saat tidak dikonsumsi, listrik itu tetap harus dibayar oleh PLN kepada swasta, yang ujungnya dibayar oleh rakyat. Artinya, menurut Salamuddin, tarif mahal yang sekarang dibayar oleh rakyat adalah termasuk untuk membayar listrik yang tidak dikonsumsinya. “Wah, ini jelas bisnis listrik ini melakukan  penjarahan, penipuan dan riba,” tegasnya.

Disebut begitu, sebab menurut Salamuddin, pemerintahan ini telah membuat aturannya demikian. Yakni, dalam skema kerjasama pemerintah swasta di bidang ketenagalistrikan telah ditetapkan, bahwa PLN wajib membayar listrik yang dihasilkan swasta termasuk kelebihan produksinya.

Jadi sekarang, kata Salamuddin, bukan lagi pemerintah yang menyubsidi rakyatl, tetapi rakyatlah sesungguhnya yang memberi subsidi listrik kepada negara, yakni subsidi kepada perusahaan swasta melalui tangan PLN. “Dengan skema ini maka otomatis swasta yang investasi di sektor listrik hanya mengenal satu kata, yakni untung,” ujar Salamuddin.

Itulah, menurut Salamuddin, yang menjadi alasan atau sebab mengapa mereka begitu sangat berminat investasi listrik terutama di Jawa-Bali, karena konsumennya jelas, bayarannya jelas dan untungnya gede.

Dan untuk mendapatkan legitimasi publik, maka harus ada kesan kuat bahwa listrik langka (atau dibuat  “pancingan” melalui pemadaman listrik seolah-olah listrik memang masih sangat susah), sehingga harus ada investor baru yang mau menananamkan modalnya, dan itu nampaknya adalah setting-an untuk atur siasat dengan memperdaya publik. “Tampaknya itu yang menjadi sebab mengapa listrik harus rajin dimatikan,” ujar Salamuddin.

Salamuddin juga mengungkapkan, bahwa pemerintahan ini rajin mematikan listrik juga sekaligus agar ada alasan kuat lagi untuk menaikkan tarif listrik. Sebab, tarif yang ada sekarang belum sesuai dengan harga pasar dan kurang menarik minat investor. “Para bandar listrik di sekitar pemerintah Jokowi tampaknya ingin untung yang lebih besar lagi,” kata Salamuddin.

Selain itu, jelas Salamuddin, mematikan listik juga menjadi dasar bagi menaikkan harga listrik. Sebab, dengan harga sekarang untung PLN amat kecil, hanya 2,5 persen dari utang PLN. “Lah, kapan lunasnya utang PLN yang menggunung itu? Aneh, ya utang PLN tambah besar, kok pembangkit milik PLN makin sekarat ya,” ujar Salamuddin.

Salamuddin yang juga salah satu presidium MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia) pusat ini menyebutkan, ilmu dan kehebatan pemerintahan sekarang dan para ekonomnya adalah kemampuannya mengakali rakyat, mencekik rakyat dengan tarif listrik selangit, sekaligus memenjarah keuangan negara dan keuangan PLN untuk memperkaya oligarkhi dan taipan.

(dbs/DM1)

Komentar anda :

Muis Syam

2.349 views

Next Post

Diteken, Biaya Pilwako Gorontalo 2018 Rp. 23 Miliar

Rab Jun 14 , 2017
Wartawan: Alfisahri Pakaya- Editor: AMS DM1.CO.ID, GORONTALO: Pemerintah Kota Gorontalo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo telah melakukan penanda-tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD), yang ditujukan untuk membiayai tahapan Pilkada (Pilwako) 2018, sebesar Rp.23 Miliar. Komentar anda :