DM1.CO.ID, JAKARTA: Setelah Badan Musyawarah (Bamus) melakukan rapat pada Selasa malam (29/11/2016), akhirnya Rapat Paripurna dalam rangka pergantian ketua DPR digelar pada Rabu sore (30/11/2016) ini.
Ketua DPR yang kini dijabat Ade Komarudin (Akom) rencananya akan digantikan oleh Setya Novanto (Setnov) yang kini juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG).
Setnov sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPR, tapi lantaran tersandung dalam kasus “Papa Minta Saham”, dia pun mengundurkan diri ketika itu.
Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, hasil rapat Bamus, semua fraksi sepakat untuk menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda pergantian Ketua DPR-RI yang diusulkan fraksi partai Golkar. Dengan demikian, pada rapat Paripurna ini, akan meminta persetujuan dan proses penetapan.
Saat berita ini sedang ditulis, Rapat Paripurna sedang berlangsung. Namun sesuai daftar absen, hanya terdapat 276 anggota DPR yang meneken kehadiran pada rapat tersebut. Jika dibandingkan dengan 560 total anggota DPR, maka terdapat 284 yang tidak hadir, termasuk Ade Komarudin karena dikabarkan sakit.
Namun sebelumnya, mengetahui adanya rencana pergantian dirinya, Akom mengaku tidak masalah jabatannya kembali diduduki oleh Setnov. Sebab bagi Akom, jabatan merupakan amanah dari Tuhan.
Akom juga menilai jabatan hanyalah sebuah cara untuk memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara. Sehingga kapanpun Allah akan memberikan ataupun mengambil amanah ini, dia tidak mempermasalahkannya.
“Aku rapopo, sekali lagi aku rapopo. Teu Sawios, orang Sunda bilang. Terlebih demi keutuhan NKRI,” lontar Akom.
Namun di sisi lain, Politikus Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi rencana pergantian ketua DPR yang kembali akan diduduki oleh Setnov.
Ahmad Doli bahkan meminta DPP Golkar agar mempertimbangkan ulang pergantian Akom ke Setnov. Alasannya, hal ini akan memberikan citra negatif bagi Golkar di saat Golkar fokus konsolidasi dan membangun citra positif di mata publik.
“Setya Novanto sebagai Ketua Umum PG seharusnya tetap fokus melakukan konsolidasi internal dan membangun citra positif Golkar. Dengan memaksakan kembali menjadi Ketua DPR, hal itu akan memberikan citra negatif, baik buat Golkar maupun DPR RI, bahkan pribadi Setya Novanto sendiri,” tutur Ahmad, Selasa (29/11/2016).
Citra negatif yang dimaksud, adalah terkait Setnov yang telah mengundurkan diri dari Ketua DPR seiring dengan keputusan fraksi saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyebut Setnov melanggar etika berat hingga sedang.
“Jadi sangat tidak etis bila seseorang yang sudah mengundurkan diri dari jabatan tertentu, ingin kembali lagi,” ujar Ahmad.
Bukan hanya karena alasan itu, Ahmad Doli juga menyebutkan alasan lain yang dapat membangun citra negatif di mata publik kepada Partai Golkar.
Alasan tersebut adalah, bahwa dahulu jelang Munas Golkar, Setnov pernah menyatakan bahwa bila terpilih sebagai Ketua Umum PG dia (Setnov)akan mengundurkan diri dari Anggota DPR RI.
Bukan cuma itu, Setnov juga telah membuat komitmen bahwa Ade Komarudin akan tetap menjadi Ketua DPR-RI, yakni saat Ade Komarudin mundur dari pencalonan yang kemudian memberikan dukungan kepada Setnov sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas lalu.
Karena itu, menurut Ahmad Doli, ini kembali (lagi) soal etis. Di sisi lain, suasana kondusif harus terus tercipta agar institusi DPR dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tanpa “direcoki” dengan rebutan kursi secara terus-menerus.
“Belum sampai setahun, masak sudah dua kali terinterupsi dengan isu gonta-ganti pimpinan? Kewibawaan DPR juga harus dijaga sebagai lembaga tinggi negara!” tegas Ahmad Doli.
