DM1.CO.ID, GORONTALO: Kendati di ruang kerjanya secara kebetulan dipadati sekitar 20 orang warga dari lapisan bawah yang merupakan konstituen politik, namun Hardi Sidiki selaku Ketua DPRD Kota Gorontalo, menyambut dengan sejuk kunjungan Pemimpin Redaksi DM1 di siang hari yang cukup menyengat, Senin (30/1/2023).
Memang terdengar sedikit kebisingan percakapan-percakapan dari para konstituen, bercampur lirih dengan suara-suara siaran televisi yang menempel di dinding ruang kerja sang ketua DPRD tersebut.
Namun meski begitu, lontaran-lontaran penegasan yang disampaikan oleh politisi Golkar berbaju koko putih lengan panjang dipadu kopiah hitam itu, masih dapat terdengar dengan jelas.
Pembicaraan yang awalnya ringan, beranjak pelan-pelan menjurus ke hal-hal yang lebih spesifik dan serius, namun tetap dalam suasana santai nan sejuk. Salah satunya, Hardi Sidiki mengungkapkan keluhannya terkait postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo pada 2022 yang tidak mencapai target.
Hardi Sidiki menyebutkan, bukan hanya tak mencapai target, PAD Kota Gorontalo tahun 2022 juga mengalami penurunan capaian dibanding tahun 2021.
Dan hal ini, menurut Hardi Sidiki, disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, yakni masih kurangnya kesadaran dan upaya dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dalam menjaga dan memberdayakan perputaran ekonomi secara lokal di Kota Gorontalo.
Hardi Sidiki pun menunjuk salah satu contoh riil, yaitu masih adanya sejumlah kegiatan yang dilakukan di luar daerah oleh hampir semua instansi Perangkat Daerah (PD) Pemkot Gorontalo sepanjang tahun 2022. Misalnya, melaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) ke Jakarta, Bali, Bandung, dan di daerah-daerah luar lainnya.
Menurut Hardi Sidiki, Bimtek yang dilakukan di luar daerah tentu mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, apalagi jika dilakukan secara berjamaah (beramai-ramai). Sehingga otomatis uang daerah diboyong dan dibelanjakan di luar daerah. Misalnya biaya transportasi, akomodasi atau penginapan di hotel, makan dan minum di restoran, dan lain sebagainya, yang kesemuanya mengalir keluar ke daerah tujuan.
Padahal, kata Hardi Sidiki, jika Bimtek itu dapat dilakukan di dalam daerah sendiri (Kota Gorontalo), maka ekonomi dipastikan akan berputar di dalam daerah sendiri pula. Yakni, biaya-biaya untuk transportasi, akomodasi, makan dan minum, terserap ke sejumlah pelaku-pelaku ekonomi lokal seperti ke hotel-hotel, restoran atau rumah makan serta katering, yang ujung-ujungnya mereka tidak kesulitan membayar pajak untuk daerah.
Hardi Sidiki membeberkan, rata-rata anggaran yang dihabiskan dalam perjalanan dinas untuk kegiatan Bimtek di luar daerah itu sekitar antara Rp.400 Juta hingga Rp.500 Juta per instansi Perangkat Daerah (dulu dikenal dengan sebutan OPD). Sehingga jika terdapat 10 OPD saja yang melakukan sekali atau dua kali Bimtek keluar daerah per tahun, maka anggaran yang dibawa keluar untuk dihabiskan bisa mencapai sekitar Rp.5 Miliar sampai Rp.10 Miliar dalam setahun.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, banyaknya pegawai dari instansi Perangkat Daerah masing-masing di lingkup Pemkot Gorontalo yang melakukan Bimtek keluar daerah ini, disebabkan kurang tegasnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo dalam menekan jajarannya untuk tidak membiarkan melakukan Bimtek atau kegiatan lainnya di luar daerah.
“Kelemahan pak Sekda juga, dia lepaskan (membiarkan) begitu ini OPD-OPD banyak yang melakukan perjalanan dinas, atau bikin-bikin Bimtek di luar daerah,” ungkap Hardi Sidiki.
Padahal, Hardi Sidiki mengaku jauh-jauh hari telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh OPD melalui Sekda untuk sebaiknya menyetop kegiatan Bimtek di luar daerah, dan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Bimtek-Bimtek secara lokal di dalam daerah sendiri agar pelaku-pelaku ekonomi dapat “dihidupkan” di daerah sendiri pula, yang pada gilirannya mereka mampu membayar pajak untuk PAD.
Sayangnya, Menurut Hardi Sidiki, meski kerap diingatkan, namun nyatanya setiap tahun Bimtek dan kegiatan sejenisnya tetap saja dilaksanakan di luar daerah. Lalu apakah ini yang disebut “kepala batu”? Entahlah!
Yang jelas, kata Hardi Sidiki, pihaknya pada tahun 2023 ini kembali menegaskan agar perjalanan dinas untuk kegiatan Bimtek dan sejenisnya di luar daerah, dihentikan. “Tahun ini kita (DPRD) memberi penekanan lagi. Terlebih di tahun 2023 ini kita sudah mulai membayar pinjaman PEN,” ujar Hardi Sidiki.
Khusus di lingkup DPRD Kota Gorontalo sendiri, lanjut Hardi Sidiki, untuk 2023 ini Bimtek di luar daerah hanya akan dilakukan satu kali, dari tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan lebih satu kali. “Itupun paling jauh di Manado,” ungkap Hardi.
Penekanan terkait Bimtek keluar daerah seperti ini, menurut Hardi Sidiki, perlu untuk kembali diingatkan secara tegas pada tahun 2023 ini, dengan harapan bisa menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD di Pemkot Gorontalo agar tidak lagi melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan Bimtek di luar daerah.
Sementara itu, Nuryanto, Ak, M.Ec.Dev, CA, selaku Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, membenarkan terkait PAD Kota Gorontalo pada tahun 2022 tidak mencapai target. Bahkan tahun 2021, PAD Kota Gorontalo juga sebetulnya tidak mencapai target jika tidak ditunjang oleh dana insentif Covid19 yang masuk hitungan sebagai PAD ke Rumah Sakit Aloei Saboe dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Untuk tahun 2022, dana insentif Covid19 itu tidak ada lagi,” ujar Nuryanto di ruang kerjanya, Selasa sore (31/1/2023).
Nuryanto mengungkapkan, PAD Kota Gorontalo tahun 2021 melampaui target, yakni sebesar Rp.297 Miliar dari target yang dipatok sebesar Rp.260 Miliar. “Yang membuat terlampaui target PAD tahun 2021 itu adalah adanya dana insentif Covid19 dari Kemenkes ke Rumah Sakit Aloei Saboe,” ujar Nuryanto lagi.
Sedangkan realisasi PAD Kota Gorontalo tahun 2022 hanya mencapai 82 persen lebih. “Dari rumah sakit juga tidak tercapai, hanya 90 persen. Karena tagihan ke BPJS belum terbayarkan di akhir tahun,” jelas Nuryanto.
Terkait Bimtek yang diminta agar tidak dilaksanakan lagi di luar daerah, Nuryanto mengaku sangat sepakat dan sependapat dengan masukan dari Hardi Sidiki selaku Ketua DPRD Kota Gorontalo.
Nuryanto menjelaskan, jika di tahun-tahun kemarin Bimtek dapat dilakukan di luar daerah, itu karena dengan beberapa pertimbangan. Yakni di antaranya adalah merupakan apresiasi dari Wali Kota sebagai reward bagi OPD.
Pertimbangan lainnya, kata Nuryanto, adalah terkait konfirmasi narasumber Bimtek yang kebanyakan enggan datang ke Kota Gorontalo. Memakai aplikasi zoom-meeting juga tidak begitu efektif, sehingga terpaksa OPD-OPD itu yang harus menyesuaikan kesediaan para narasumber.
Namun untuk tahun 2023 ini, menurut Nuryanto, Wali Kota Gorontalo melalui Badan Keuangan telah “memerintahkan” agar meniadakan kegiatan Bimtek di luar daerah. “Untuk tahun 2023 ini, Alhamdulillah memang kita sudah tiadakan Bimtek di luar daerah,” ungkap Nuryanto.
Termasuk, Nuryanto juga balik menyarankan kepada pihak DPRD Kota Gorontalo agar satu kali pun sebaiknya tidak lagi melaksanakan Bimtek di luar daerah meski hanya di Manado. “Saya juga sudah pernah menyampaikan saran kepada pak Ketua Dewan, agar DPRD sebaiknya juga tidak lagi melaksanakan Bimtek di luar daerah,” tutur Nuryanto tersenyum. (ams-dm1)
