DM1.CO.ID, JAKARTA: Tiket pesawat domestik terus mengalami kenaikan harga. Kondisi ini terjadi sejak libur Natal 2018 lalu hingga menjelang lebaran Idul Fitri 2019 ini.
Kenaikan harga tiket pesawat tersebut mencapai 100 persen, dan bahkan lebih. Akibatnya, konsumen pun banyak membatalkan mudiknya karena merasa “tercekik” dengan harga tiket pesawat yang “super” tinggi itu.
Menyikapi kenaikan harga tiket pesawat tersebut, pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub), pada awal 2019 sebetulnya telah melakukan upaya.
Upaya yang dilakukan oleh Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan adalah dengan melakukan imbauan kepada maskapai dan konsumen.
Bukan hanya imbauan, dalam pemberitaan di salah satu media, Menhub Budi Karya juga meminta masyarakat untuk ikhlas menerima kenaikan harga tiket pesawat.
“Jadi saya imbau masyarakat siapapun juga untuk memberikan toleransi. Tetapi airline juga menaikkan jangan terlalu tinggi. Jadi ada suatu harga tertentu dimana airline bisa menutup ongkos, tetapi warga tidak merasakan suatu kenaikan yang berlebih,” ujar Budi Karya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019). Dilansir kumparan.
Karena jelang lebaran 2019 harga tiket makin tak terkendali, belakangan Presiden Jokowi mencetuskan sebuah solusi agar harga tiket pesawat jadi murah.
Solusi Jokowi tersebut adalah berencana mengundang maskapai-maskapai asing masuk ke Indonesia, untuk ikut bersaing di rute penerbangan domestik.
“Mungkin kompetisinya kurang banyak,” tutur Jokowi. Dilansir Kumparan.
Kompetisi kurang banyak itulah yang menjadi dasar pemikiran Jokowi untuk mengundang maskapai-maskapai Asing.
Tujuannya, menurut Jokowi, agar konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Maskapai juga semakin efisien, sehingga berdampak terhadap harga tiket pesawat yang semakin terjangkau.
“Kita akan perbanyak kompetisi ini, sehingga mereka (maskapai) akan semakin efisien,” kata Jokowi.
Solusi yang dicetuskan oleh Jokowi inipun ditanggapi positif oleh Menhub Budi Karya.
“Ya, ide Pak Pak Presiden (Jokowi) bagus sekali. Kita akan mempelajari. InsyaAllah itu bisa dilaksanakan,” ungkap Budi Karya di Jakarta, Jumat (31/5/2019).
Meski demikian, Budi Karya menggaris-bawahi, bahwa maskapai asing yang ingin masuk nantinya selain harus punya kantor yang beroperasi di Indonesia, juga syaratnya 51 persen saham dari perusahaan yang dibangun di Indonesia harus dimiliki oleh negara.
Budi Karya pun menegaskan, bahwa tak perlu ada perubahan regulasi terkait perizinan.
Budi Karya menjelaskan, keberadaan maskapai asing ke Indonesia bisa memperkaya kompetisi pemain maskapai yang didominasi oleh dua grup, yaitu Garuda Indonesia Grup dan Lion Air Grup.
Permasalahan harga tiket mahal yang tak kunjung usai, menurut Budi Karya, akan bisa dirampungkan dengan bertambahnya jumlah pemain layanan transportasi penerbangan di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Dr. Rizal Ramli, mengemukakan pandangannya.
Menurut Rizal Ramli, rencana Jokowi untuk membuat tiket pesawat jadi murah dengan mengundang maskapai-maskapai asing masuk ke Indonesia, adalah solusi “dangkal” dan hanya merugikan kepentingan nasional.
Rizal Ramli yang juga menjadi bagian anggota panel ekonomi di badan dunia (PBB) ini menegaskan, pasar (penerbangan) domestik di negara-negara besar itu adalah khusus untuk perusahaan penerbangan (airline/maskapai) domestik.
Olehnya itu, jika solusi tersebut dipaksakan, maka menurut Rizal Ramli justru hanya akan merugikan kepentingan nasional.
Iapun menyarankan kepada Jokowi, agar menteri-menteri terkait urusan bisnis airline sebaiknya segera belajar cara mengatur dupoly maskapai yang ada di Indonesia supaya tidak merugikan konsumen.
“Maaf Pa @jokowi, kok solusinya cetek dan merugikan kepentingan nasional ? ? Pasar domestik di negara2 besar khusus untuk airline domestik. Suruh mentrinya belajar cara ngatur duopoly supaya tidak rugikan konsumen ??,” tweet Rizal Ramli dalam akun Twitternya @RamliRizal, Jumat (31/5/2019).
Sebagai mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli mengunkap pengalamannya. Yakni, pada tahun 2000, penumpang pesawat sempat drop 60 persen akibat krisis ekonomi 1998.
Ketika itu, oligopoli Garuda Airline, Merpati Airline, dan Mandala Airline tidak turun.
Lalu untuk membenahi kondisi tersebut, Rizal Ramli selaku Menko Perekonomian kala itupun mengeluarkan izin 6 maskapai baru, di antaranya Sriwijaya Airline dan Lion Airline.
Upaya Menko Rizal Ramli saat itu ternyata berhasil menurunkan cost perkilometer sebesar 60 persen. Hingga akhirnya, membuat jumlah penumpang naik sampai 7 kali lipat dan airport pun nampak jadi sesak dibanding sebelumnya.
“Thn 2000, penumpang pswt drop 60% akibat krisis 1998. Oligopoly Garuda, Merpati, Mandala tidak mau turun. Menko RR beri izin 6 airline baru : Sriwijaya, Lion dsb. Cost per km turun 60%. Saat ini, Penumpang naik 7x, airport sesak, airline RI terbesar di Asean,” tulis Rizal Ramli di akun Twitternya.
Masih terkait dengan solusi dari Jokowi yang ingin mengundang maskapai asing untuk masuk ke Indonesia, menurut Rizal Ramli hal itu sangat bisa dilakukannya saat menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Tapi di saat itu, Rizal Ramli mengaku tidak memilih cara seperti itu. Sebab, Rizal Ramli menyakini maskapai asing sangat memungkinkan menguasai pasar, sehingga harga tiket akhirnya dikendalikan oleh mereka dan akan kembali mahal lagi.
“Thn 2000, Menko RR sebetulnya bisa cari jalan gampang, tinggal buka pasar domestik & int’ll untuk asing. Harga tiket pasti turun, tapi asing kuasai, akhirnya harga akan naik lagi. RR tidak mau, justru beri izin 6 airline baru : Sriwijaya, Lion dsb. Spy airline nasional perkasa,” tweet Rizal Ramli di akun Twitternya. (ams/dm1)
Ming Jun 2 , 2019
DM1.CO.ID, GORONTALO: Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, atas nama Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri RI, Ahad (2/6/2019), melantik dan mengambil sumpah H. Marten Taha sebagai Walikota Gorontalo dan Ryan F. Kono sebagai Wakil Walikota (Wawali) Gorontalo.
