DM1.CO.ID, GORONTALO: Presiden RI Joko Widodo pada Kamis pagi (5/7/2018) mengumpulkan Bupati dari sejumlah daerah di Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk menghasilkan diskusi yang berkualitas dengan para kepala daerah di tingkat kabupaten.
Sebelum memulai berdiskusi, Jokowi dan para Bupati melakukan sesi foto bersama di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Ada sekitar 20 bupati yang hadir untuk memenuhi undangan dari Presiden RI Joko Widodo, di antaranya Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd.
Dalam pertemuan itu, Presiden menginginkan agar pemerintah kabupaten bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Sehingga kebijakan pemerintah pusat bisa bekerja bersama-sama.
Melalui telepon seluler, Bupati Nelson yang ikut terlibat dalam diskusi tersebut menyampaikan, dalam pertemuan tersebut Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama presiden membahas mengenai persoalan-persoalan serta berbagai progres pembangunan di daerah masing-masing.
“Yang kami laporkan itu yang pertama adalah masalah tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan tidak pilih kasih. Kemudian terkait dengan pengangkatan ASN termasuk K2, selanjutnya tentang reforma agraria, serta mengenai dana DAK agar bagaimana dapat disebarkan dengan baik kepada seluruh daerah, kemudian masalah pengembangan pertanian dan yang terkahir adalah mengenai pilpres kedepan agar bisa berjalan dengan baik. Maka kita pemerintah daerah juga akan mengamankan proses pileg ataupun pilpres agar demokrasi berjalan dengan baik,” jelas Bupati Nelson.
Dalam kesempatan itu juga, Bupati Nelson menyampaikan peningkatan investasi dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo dalam 2 tahun terkahir. “Ini sudah menjadi tugas pemerintah. Alhamndulillah, investasi di Kabupaten Gorontalo meningkat dan kemiskinan menurun,” tuturnya.
Prof. Nelson juga menyampaikan tanggapan presiden terkait permasalahan di daerah. Olehnya itu, apa yang telah disampaikan oleh para bupati telah dicatat langsung oleh presiden dan akan dibahas kemudian dengan menteri-menteri terkait.
“Karena presiden ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus,” kata Prof. Nelson. [vt/dm1]
Editor: Vita Pakai Sumber/foto: if/hms
