Pemkab Gorontalo Dinilai tak Serius Tangani Persoalan Masyarakat, AMMPD Gelar Demo

Wartawan: Fityan Halid~ Editor: DM1||

DM1.CO.ID, GORONTALO: Beberapa polemik pembangunan dan pengelolaan yang ada di Kabupaten Gorontalo dipertanyakan oleh Aliansi Mahasiswa-Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) dalam aksi demo yang dilaksanakan pada Senin (14/1/2018).

Massa itu awalnya melakukan aksi di persimpangan jalan tepat di bawah Menara Pakaya, setelah itu dilanjutkan di depan Kantor Bupati Gorontalo hingga akhirnya kembali lagi di halaman DPRD Kabupaten Gorontalo dengan tuntutan yang sama.

Dalam  orasinya, massa mempertanyakan sejauh mana keseriusan legislatif dan pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan pasar tradisional Limboto, pembangunan Rumah Sakit Boliyohuto, dan tindak lanjut kontrak perusahaan sawit PT Palma.

Massa menilai bahwa pemerintah belum serius menangani persoalan tersebut, dimulai dengan pembangunan rumah sakit Boliyohuto yang ditargetkan Desember tak kunjung selesai, bahkan pekerjaan fisik baru mencapai 51%.

Kemudian pengelolaan pasar tradisional yang diduga terjadi kebijakan pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2017.

Selanjutnya tentang persoalan perusahaan sawit PT Palma yang didapati ketidaksesuaian kontrak antara pihak perusahaan dan pemilik lahan dimana masyarakat belum merasakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

“Bupati sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyat, jelas semua ini menjadi persoalan penting,” ujar Rahmat Mamonto dalam orasinya di depan Kantor Bupati.

Dalam aksinya di depan Kantor Bupati massa disambut oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Rony Saharain, dikarenakan Bupati Nelson masih dalam agenda menerima Adipura untuk Kabupaten Gorontalo.

“Ini kita sudah catat, kita sudah dengarkan, dan tentunya masyarakat sudah dengarkan juga, kita akan tindak lanjuti,” tegas Rony dalam menjawab pertanyaan masa aksi. (fit/dm1)