Diduga Minta Fee DAK Rp.32 M, Kadis Dikpora Boalemo Diperiksa Unit Tipidkor

DM1.CO.ID, BOALEMO: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Boalemo, saat ini sedang dililit sejumlah masalah. Salah satunya adalah kasus dugaan Pungutan liar (Pungli).

Modus operandi pungli tersebut terindikasi dilakukan oleh pihak Dinas Dikpora Boalemo, yakni dalam bentuk permintaan fee dari DAK (Dana Alokasi Khusus) SD/SMP tahun 2020 sebesar Rp.32 Miliar.

Informasi yang diperoleh Redaksi DM1 menyebutkan, pihak Dinas Dikpora Boalemo diduga kuat telah meminta fee sebesar 5 persen kepada para kepala Sekolah Dasar (SD) di tiga kecamatan sebagai penerima DAK tersebut.

Hal ini kemudian tercium oleh para aktivis “Sniper-GP21”, lalu melaporkannya ke Polres dan ke Kejaksaan Negeri Boalemo, pada Selasa (9/2/2021).

Di mata aktivis “Sniper-GP21”, dugaan pungli yang dilakukan oleh pihak Dinas Dikpora itu sama halnya dengan permintaan gratifikasi secara paksa.

Menindak-lanjuti laporan dari aktivis “Sniper-GP21”, pihak kepolisian unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Boalemo pun telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala SD, pada Selasa (16/2/2021).

Dan upaya membongkar kasus dugaan pungli atau permintaan fee itu tampaknya akan ditangani secara serius. Buktinya, pihak Tipidkor telah memanggil oknum Kadis Dikpora Boalemo berinisial HM untuk dimintai keterangannya.

Dan HM selaku Kadis Dikpora Boalemo pun telah memenuhi panggilan tersebut, pada Jumat (19/2/2021). Sayangnya, HM belum bisa memberikan keterangan secara mendetail di hadapan penyidik Tipidkor Polres Boalemo, sebab HM berdalih belum membawa dokumen atau data-data terkait pengelolaan DAK Rp.32 Miliar tersebut.

Penyidik Tipidkor Polres Boalemo lalu mengagendakan pemeriksaan lanjutan pada pekan depan, dengan menegaskan kepada HM agar tidak lupa membawa dokumen dan data-data pendukung yang dibutuhkan dalam penyidikan. (kab/dm1)