Wartawan: Kisman Abubakar~ Editor: AMS||
DM1.CO.ID, BOALEMO: Meski terhitung belum dua tahun menjabat sebagai bupati, namun Darwis Moridu sudah berkali-kali melakukan “bongkar-pasang kabinet” di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.
Sehingga pejabat-pejabat maupun para PNS lainnya di lingkungan Pemkab Boalemo, saat ini sepertinya selalu dihantui dengan mutasi yang tiba-tiba dapat terjadi bagai kilat menyambar.
Artinya, tidak sedikit pejabat yang belum sempat “menarik nafas” di kursi jabatannya, tiba-tiba kembali mendapat mutasi dan ditempatkan di posisi yang baru.
Akibatnya, menurut sejumlah kalangan, program kerja di banyak instansi, tentu sangat sulit berjalan maksimal. Sebab, pejabat-pejabat yang baru saja menyusun strateginya, tiba-tiba harus kembali dipindahkan.
Tidak sedikit pejabat merasa aneh dan bertanya-tanya, dasar apa dilakukannya mutasi di saat tugas belum ditunaikan setengah jalan?
Namun sebagian besar pihak dari berbagai kalangan menilai, bahwa mutasi yang kerap dilakukan oleh Darwis Moridu selaku bupati sepertinya bukanlah karena penilaian kinerja, melainkan diduga kuat karena motif politik.
Sejumlah pihak mengungkapkan, adalah sudah menjadi rahasia umum di Boalemo, bahwa pejabat-pejabat (dan PNS lainnya) yang “ketahuan” tidak mendukung kepentingan politik bupati pada Pemilu 2019 mendatang, maka bisa dipastikan akan terkena “sanksi” mutasi.
Dan kendati sudah berulang-ulang kali diprotes melalui aksi demo oleh banyak kalangan, karena dinilai sesuka hati melakukan mutasi PNS dengan jarak (waktu) yang cukup pendek, namun Darwis Moridu tampaknya tak peduli dengan penilaian tersebut.
Pada aksi demo September 2018, Darwis Moridu bahkan sempat diancam untuk dilengserkan, salah satunya adalah karena seringnya melakukan mutasi PNS di lingkungan Pemkab Boalemo.
(Berita terkait: Massa Aksi 149 Terobos DPRD Boalemo, Minta Lengserkan Bupati Melalui Hak Angket)