Wartawan: Kisman Abubakar Editor: AMS
DM1.CO.ID, BOALEMO: Barisan Masyarakat Penegak Demokrasi menggelar aksi demo di Kantor Bupati Boalemo, Senin (25/9/2017). Mereka menuntut dan menggugat 14 Program yang sudah dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Boalemo terpilih pada masa kampanye.
Aksi demo yang diwarnai dengan adegan teatrikal itu meneriakkan tuntutan dan desakan, di antaranya terkait rencana dinaikkannya Tunjangan Kinerja Operasional Daerah (TKOD) bagi pegawai sebesar 50% dan SIM Gratis hendaknya segera ditinjau ulang.
Massa aksi yang diketuai Nurmawan Pakaya saat diwawancarai mengatakan, kenaikan TKOD 50% dinilai memberatkan APBD Boalemo karena sangat terkesan dipaksakan, sehingga nantinya ini bisa dipastikan justru hanya menimbulkan banyak efek yang tidak sehat buat APBD Boalemo.
Para pendemo memandang, program tersebut membebani pemerintah daerah Boalemo dalam APBD. Kalaupun bisa dimasukan dalam APBD, maka pendemo mendesak Pemda Boalemo untuk melakukan kajian secara detail di hadapan publik.
Artinya, pendemo meminta agar hal tersebut sebisa mungkin didiskusikan secara terbuka di hadapan publik dengan menghadirkan seluruh elemen, sekaligus mengkaji dan mengupas ke-14 program atau janji pasangan Bupati Boalemo terpilih pada masa kampanye silam.
Selain itu, para pendemo juga menggugat dan mempertanyakan seputar tidak dimasukkannya pembahasan pendidikan ke dalam 14 Program tersebut. “Kami berharap pihak DPRD Boalemo bisa jeli dalam menilai dan mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” lontar pendemo.
Plt. Sekda Boalemo, Husain Etango yang menerima massa aksi di depan Kantor Bupati Boalemo mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati baru saja terpilih, dan tugas-tugasnya baru saja ditunaikan sekitar 3 bulan.
Dengan kondisi seperti itu, kata Sekda, anggaran APBD belum bisa dikelolah sepenuhnya oleh bupati. Husain Etango pun mengingatkan, bahwa nanti di tahun 2018, ke 14 program tersebut akan dijalankan sesuai janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Boalemo terpilih pada kampanye tersebut.
Merasa tak puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Sekda, para pendemo melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Boalemo.
Di sana mereka diterima oleh Ketua DPRD, Oktohari Dalanggo, di salah satu ruang komisi. Oktohari mengaku pihaknya belum melihat secara detail apa bunyi dari 14 program tersebut. Namun politikus pohon Beringin ini berjanji akan mempelajari serta mengevaluasi secara saksama di tingkat pembahasan. (kab/dm1)
