DM1.CO.ID, JAKARTA: Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Tetapi selama itu pula, kondisi negara ini malah nampak dan kelihatannya makin brutal.
Misalnya, pejabat yang melakukan korupsi kian bertambah dan menjadi-jadi, penikmat narkoba dan miras yang juga makin merajalela, rampas merampas hak milik, serta penegakan hukum yang kerap tebang pilih, dan lain sebagainya. Sehingga rasa aman dan keadilan pun makin sulit ditemui di negara ini.
Hal itu sangat boleh jadi menjadi dasar munculnya pemikiran yang menghendaki untuk mengubah tatanan negara bersistem demokrasi Pancasila menjadi negara berlandaskan Islam. Dan ternyata, pemikiran serta keinginan seperti itu tidak hanya datang dari umat Islam, melainkan juga dari kaum non-Muslim.
Dari hasil temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan adanya umat Kristen (Nasrani) yang juga serius menginginkan Indonesia untuk sebaiknya menjadi negara Islam. Angkanya 2,9 persen dari total responden survei yang beragama Kristen.
Sisanya, mayoritas umat Kristen tetap menghendaki demokrasi Pancasila. “Meskipun kecil, tetap saja temuan ini menarik. Ada non-Muslim yang ingin negara Islam,” ungkap peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis survei bertema Menegaskan dan Memperbaharui Demokrasi Pancasila, di Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Karena penelitian ini berbasis kuantitatif, pihaknya LSI tidak ingin menggali lebih dalam mengenai alasan apa di balik pilihan tersebut. “Kalau kualitatif, kita bisa bertanya alasannya. Ini tidak bisa,” katanya.
Namun, pihak LSI menduga hal itu lebih disebabkan munculnya ketidakpuasan dengan kondisi sekarang. Akibatnya, muncul pemikiran untuk mencoba sistem lain sebagai alternatif. Yakni, sistem negara yang berlandaskan Islam.
Selain itu, menurutnya, mungkin juga hal tersebut didasari atas pengetahuan sejarah Islam. “Saat era Nabi Muhammad, meski berbentuk negara Islam, tapi umat non-Muslim tetap dihargai,” ungkapnya.
Survei LSI digelar pada 5-10 Mei. Dengan jumlah responden 1.200 orang, margin of error survei iti dipatok pada angka lebih kurang 2,9 persen.
(dbs/DM1)
