DM1.CO.ID, JAKARTA: Untuk tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan mengalokasikan Rp.81,78 Triliun. Anggaran sebesar itu telah ditetapkan dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SPBI).
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi X DPR-RI bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Senayan, Jakarta, Rabu (31 Mei 2023).
Anggaran Rp.81,78 Triliun itu akan dialokasikan untuk sejumlah program. Yakni:
* Rp.32,47 Triliun untuk program pendidikan tinggi;
* Rp.19,71 Triliun untuk program dukungan manajemen;
* Rp13,57 Triliun untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran;
*Rp.10,13 Triliun untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun;
* Rp.4,13 Triliun untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
* Rp1,74 Triliun program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan;
“Arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2024 memang melanjutkan dari program prioritas kita di tahun sebelumnya, karena tahun 2024 memang saatnya kita memperkuat program-program kita,” tutur Nadiem, dilansir laman Kemdikbud.
Keberlanjutan program-program yang dimaksud, menurut Nadiem, yakni di antaranya adalah melakukan optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan (APK) melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, layananan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang holistik integratif, afirmasi pendidikan seperti inklusif dan di daerah 3T, pendidikan nonformal, pendidikan tinggi vokasi, pendidikan tinggi akademik, AKM, serta pendanaan pendidikan.
Nadiem mengurai, pada pendidikan tinggi untuk tahun 2024, pihaknya akan melakukan pembesaran program-program Kampus Merdeka yang hingga saat ini telah diikuti oleh lebih dari 500.000 mahasiswa.
“Ini luar biasa, anak-anak yang mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dalam Kampus Merdeka telah mendapatkan pekerjaan jauh lebih cepat dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Jadi program ini luar biasa dampaknya bagi karir mereka,” papar Nadiem.
Tak hanya itu, Nadiem juga mengungkap beberapa program pendidikan tinggi lainnya yang akan terus dilanjutkan pada tahun 2024. Yakni antara lain, meningkatkan Praktisi Mengajar, kerja sama riset internasional, sinergi riset dunia usaha dunia industri (DUDI) dan perguruan tinggi (PT), infrastruktur riset, hilirisasi hasil penelitian, pusat keunggulan riset, Matching Fund and Competitive Fund.
Begitu pun dengan tata kelola pendidikan dan kebudayaan, menurut Nadiem, program yang akan terus dijalankan adalah sinkronisasi program pusat dan daerah, kolaborasi pendanaan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan penguatan Aparat Penagwasan Intern Pemerintah (APIP).
Selanjutnya, sejumlah program sebagai upaya peningkatan kualitas dan relevansi juga akan terus ditingkatkan. Misalnya Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, digitalisasi pendidikan, siswa berprestasi dan manajemen talenta, Asesmen Nasional (AN), Guru Penggerak, Pendidikan Profesi Guru (PPG), Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMP PK), dan penguatan mata pelajaran pada perubahan iklim, kesehatan, olahraga, dan Bahasa Inggris.
Nadiem menjelaskan, pada program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, pihaknya akan terus melakukan peningkatan, yakni partisipasi publik berbahasa Indonesia dalam Penutur Asing (BIPA), event bidang kebudayaan, pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra, revitalisasi bahasa daerah, penguatan literasi, diplomasi budaya, serta pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
Khusus Sekolah Penggerak, Nadiem berharap di tahun 2024 akan mulai bisa memberikan kontribusi bagi sekolah lainnya dalam melakukan transformasi Kurikulum Merdeka.
Nadiem pun mengaku kaget, karena hingga saat ini terdapat 80 persen sekolah di Indonesia yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran.
“Kebijakan perubahan kurikulum ini menjadi rekor sejarah pendidikan dalam kecepatan implementasinya, dan ini benar-benar luar biasa. Kami cukup kaget melihat jumlah sekolah yang secara sukarela beradaptasi serta mendorong digitalisasi pendidikan, mendorong guru-guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah,” beber Nadiem. (dbs/dm1)
