DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Herman Amin, membantah jika dirinya telah melecehkan Lembaga Adat Tolaki (LAT).
Kepada wartawan, Herman menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak ada niat untuk melecehkan Lembaga Adat Tolaki dengan ungkapan “Lembaga Adat Tertentu”.
Saat bertandang ke kediaman Drs. H. Bioha, M.Pd (pembina kepengurusan LAT), pada Sabtu (12/11/2022), Herman pun mencoba meluruskan atau memberi klarifikasi serta penjelasan terkait munculnya ungkapan “Lembaga Adat Tertentu” tersebut, yang ia yakini merupakan kesalahpahaman atau mis-komunikasi.
Begini ceritanya. Sekitar awal bulan lalu, kata Herman, dirinya yang sedang melaksanakan rapat bersama guru-guru, didatangi oleh Abdul Kadir selaku Wakil Ketua I Lembaga Adat Tolaki.
Karena kedatangan Abdul Kadir sebagai tamu yang dianggap sebagai orang tua sekaligus tokoh masyarakat, maka Herman pun izin dan pamit meninggalkan rapat itu untuk menemui pengurus LAT tersebut.
“Jadi saya pamit keluar dulu. Begitu keluar, saya langsung bilang, om apa mi ini, kayaknya penting. Saya minta maaf om saya tidak bisa terima kita di ruanganku karena saya punya ruangan ini setiap datang terkunci. Sehingga kita ngobrol di ruangan Kabid PAL. Dia (Abdul Kadir) bilang buatkan mi saya itu rincian permintaan bantuan LAT 100 juta nanti saya tanda-tangan, nanti saya terima. Saya bilang kayaknya tidak seperti itu, setahu saya bantuan hibah itu ditanda-tangani oleh ketua. Dia bilang, kalau ketuanya ini tidak ada, ada di Jakarta. Ma kita tunggu mi om, kita buatkan dulu anunya baru tanda-tangan,” ujar Herman menirukan percakapannya dengan Abdul Kadir.
“Dan setahu saya ini om, bantuan hibah begini tidak bisa diterima perseorangan, tapi masuk di rekening organisasi. Begini om, saya punya saran, kalau bisa bantuan LAT ini jangan diambil semua oleh saudara-saudara kita di LAT. Kan di Kolaka Timur ini om kita multi etnis, ada juga saudara-saudara kita dari lembaga adat tertentu. Ada saudara kita dari lembaga adat suku Bugis, Bali dan Jawa. Jadi kita bagi empat ini om sehingga ada rasa kebersamaan dan keadilan,” lanjut Herman menirukan alur pembicaraannya dengan Abdul Kadir.
Herman pun menduga, bahwa ungkapan “lembaga adat tertentu” yang merupakan saran dalam pembicaraannya dengan Abdul Kadir itulah yang menjadi mis-komunikasi atau salah dicerna. “Ini mi yang diplesetkan saya punya kata-kata,” tutur Herman.
Herman bersikeras, bahwa dirinya tidak pernah menyamakan Lembaga Adat Tolaki sebagai Lembaga Adat Tertentu. “Di mana saya bilang begitu? Nah, saya ini masih jalan, saya punya pemikiran (waras). Saya ini juga Tolaki asli. Orang tua saya Tolaki asli. Istri saya juga Tolaki asli,” tandas Herman.
Herman juga membantah jika dirinya disebut mengucapkan kata-kata “Lembaga Adat Tertentu” itu secara berulang-ulang. “Di mana saya mau katakan berulang-ulang? Kalau saya mengatakan berulang-ulang, berarti saya pergi menyampaikan sana-sini. Nah, ini kan hanya saya dan om Kadir yang selalu datang meminta supaya 100 juta itu untuk LAT. Kan di RAB perubahan tidak ada dikatakan di situ bantuan khusus LAT, tapi bunyinya adalah bantuan non- profit,” jelas Herman.
Tak hanya dengan Abdul Kadir, Herman juga mengungkapkan pertemuannya dengan bendahara LAT, Bobby Egi di Kantor Bupati.
Pada pertemuan dan pembicaraannya dengan Bobby Egi ketika itu, Herman mengaku tidak menyebut satu kali pun kalimat LAT dengan sebutan “Lembaga Adat Tertentu”.
Kala itu, kata Herman, Bobby Egi hanya meminta penjelasan terkait dana LAT yang harus dibagi empat peruntukkannya. “Saya jelaskan seperti yang saya jelaskan kepada om Kadir,” ucap Herman.
“(Jadi) tidak ada perkataan bahwa LAT itu adalah Lembaga Adat Tertentu,” tegas Herman seraya menambahkan bahwa dirinya bersedia kapan saja dipertemukan dengan tokoh-tokoh ataupun pengurus LAT untuk meluruskan permasalahan kesalah-pahaman tersebut.
Menanggapi mengenai dirinya yang diminta agar dicopot dari jabatan selaku Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Koltim, Herman menyatakan bahwa jabatan itu adalah amanah. Sehingga itu, terkait desakan pencopotan yang disuarakan dalam aksi unjuk-rasa beberapa waktu lalu, Herman menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan, yakni kepala daerah.
“Saya ini pelaksanaan tugas (Plt), sewaktu-waktu bisa diganti kalau penilaiannya bapak Bupati tidak sesuai dengan tupoksi yang saya lakukan di Dinas Pendidikan. Tapi semua kita kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Digaris tangan kita sudah awal dan akhir. Saya tidak pernah ambisi dengan jabatan,” ujar Herman.
Sementara itu, Pembina Kepengurusan LAT Koltim, Drs. H. Bioha, M.Pd mengatakan, permasalahan ini bisa diselesaikan secara adat dan juga kekeluargaan.
Apalagi, kata Bioha, antara Abdul Kadir dan Herman sama-sama berasal dari satu suku (Tolaki). Kedua belah pihak mesti dipertemukan dan didamaikan secara adat.
“Kalau saya dengar cerita dari pak Herman sepertinya telah terjadi mis-komunikasi. Mari kita sama-sama perbaiki dan selesaikan secara adat atau kekeluargaan.Ini kan hanya salah pengertian dari kedua belah pihak saja,” pinta Bioha. (rul/dm1)
