DM1.CO.ID, JAKARTA: Kuota dua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, boleh dipastikan akan habis dan menghilang di pasaran pada September 2022 ini.
Kondisi tersebut akan diikuti naiknya harga barang, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan jumlah orang miskin baru akan meningkat.
Perkiraan dan analisis tersebut disampaikan oleh Achmad Nur Hidayat (ANH) selaku pengamat sekaligus pakar kebijakan publik, melalui rilis artikelnya yang yang dikirim ke meja redaksi DM1, pada Sabtu (13/8/2022).
ANH adalah seorang yang menyandang gelar Master Public on Economic Policies dari Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (NUS); dan dari Tsinghua University, Beijing China pada 2009.
Dalam artikelnya tersebut, ANH yang juga pernah mengenyam pendidikan eksekutif di Harvard Kennedy School of Government, Boston-Amerika pada 2012 itu menuliskan, bahwa PT Pertamina (Persero) melaporkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite per 31 Juli 2022 sudah mencapai 16,8 Juta Kilo Liter (KL) dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23,05 Juta KL.
Artinya, menurut ANH, dari angka tersebut terdapat sisa 6,25 Juta KL yang hanya mencukupi penyaluran pada Agustus dan September 2022 saja. “Bahkan bisa lebih cepat (habis) lagi bila konsumsi dalam negeri tidak dikendalikan,” tulis ANH.
Akibatnya, pada September 2022 ini, menurut ANH, tidak akan ada lagi Pertalite dan Solar di pasaran. Dan hal tersebut merupakan “kiamat kecil” bagi masyarakat di lapisan bawah. Yakni, masyarakat akan “dipaksa” membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. “Biasanya masyakarat dan mobil transportasi bahan pokok hanya membayar Rp.7.650 per liter, kini menjadi Rp.12.500 (pertamax), atau naik 64 persen saat Pertalite tidak ada di pasaran,” katanya.
Tentu saja, menurut ANH, kenaikan 64% tersebut sangat memberatkan masyarakat. Dan dampak berikutnya, harga-harga bahan pokok akan naik seiring naiknya ongkos transportasi.
ANH mengungkapkan, pada pertengahan Agustus 2022 ini, publik sudah merasakan kelangkaan Pertalite di beberapa Stasiun Pengisian Bahan-Bakar Umum (SPBU).
“Masyarakat menyerbu SPBU yang diketahui masih memiliki Pertalite, sehingga menyebabkan antrian panjang. Namun beberapa konsumen, terpaksa memilih membeli Pertamax atau BBM non subsidi karena tidak mau antri dan juga khawatir terlambat masuk kerja,” katanya.
ANH mengakui, bahwa Menteri ESDM, Arifin Tasrif, telah meminta orang kaya agar tidak menggunakan BBM subsidi. Namun imbuan tersebut tidak akan efektif selama Pertalite masih tersedia, dan pembeli Pertalite tidak diperjelas kriterianya.
Menteri BUMN Erick Thohir juga telah menegaskan, bahwa pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian pertalite. Namun ANH mengaku adanya ketidak-jelasan terkait pembatasan pembelian Pertalite yang akan dilakukan tersebut.
“Sesuatu yang pasti adalah kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari, dan hal tersebut akan berdampak pada daya beli masyarakat,” kata ANH.
Subsidi energi Indonesia saat ini sudah besar sekali. ANH mengutip pernyataan Erick Thohir yang menyebutkan, bahwa tidak ada negara di dunia saat ini yang subsidinya sebesar Indonesia.
Menurut pengamatan ANH, Indonesia pada triwulan ketiga 2022 kelihatannya tidak akan mampu memberikan subsidi energi. Pasalnya, subsidi Energi, Gas dan Listrik telah mencapai Rp.502 Triliun, seperti yang diakui Erick Thohir.
Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat, realisasi pembayaran subsidi energi hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp.116,2 Triliun. Angka ini lebih tinggi dari yang dibayarkan pemerintah pada semester kedua 2021 yang hanya Rp.9,6 Triliun.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) itupun mengaku melihat sebuah ironi. Yakni, di saat subsidi energi sudah tidak akan dilakukan lagi oleh Pemerintah, namun beberapa proyek infrastruktur yang menyedot APBN justru terus dipertahankan.
Sebut saja pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya “ditambal” dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PT Kereta Api Indonesia (Persero) diberikan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp.4,1 Triliun pada 2022 telah disetujui Komisi VI DPRI-RI.
Pemerintah, kata ANH, sepertinya kehilangan arah dalam menentukan mana prioritas belanja yang didahulukan, dan mana yang harus dibelakangkan.
Prioritas belanja APBN pada kondisi daya beli publik menurun, menurut ANH, seharusnya tidak digunakan untuk belanja infrastruktur.
“Sekarang kelihatannya pemerintah yang harus menanggung risiko dan mengalami kebingungan antara membesar subsidi energi, atau tetap mempertahankan belanja infrastruktur,” kata ANH.
“Pemerintah harus bijak dan harus meninggalkan sikap selfish dan egois mengikuti keinginannya, karena kondisi energi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” pungkas ANH. (rls-dm1)
