(DM1, Gorontalo): MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tetap ngotot menerapkan program Full Day School (FDS). Dan saat ini, pihak kementerian telah memilih sedikitnya 500 sekolah se-Indonesia sebagai percontohan FDS.
Belum diterapkannya program ini untuk seluruh sekolah, karena sampai saat ini pula FDS masih terus memunculkan pro-kontra, baik dari pihak sekolah (para pengajar) maupun orang tua siswa.
Sebagai gambaran, untuk sekolah-sekolah di wilayah perkotaan besar (metropolitan), umumnya telah setuju dengan program FDS tersebut. Salah satu alasannya adalah, bahwa sebagian orang tua siswa di perkotaan dengan kesibukannya yang sangat padat akan merasa aman terhadap anak-anaknya karena tetap terkontrol oleh pihak sekolah.
Sementara yang kontra adalah mereka yang sebagian besar berada di daerah yang wilayahnya merupakan daerah pertanian dan pesisir. Di mana sebagian di antaranya para siswa harus ikut membantu orangtuanya di luar jam sekolah, baik sebagai petani, nelayan, maupun pedagang dan lain sebagainya.
Terlepas dari soal pro-kontra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Gorontalo, Titianto Pauweni, memunculkan usulan tentang FDS tersebut.
Seperti diketahui, para orang tua siswa di Provinsi Gorontalo masih sebagian besar adalah petani, nelayan, peternak, tenaga buruh lepas, dan sejenisnya. Orang tua siswa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga swasta paling banyak hanya terdapat di Kota Gorontalo.
Itulah yang membuat cuma terdapat dua sekolah di provinsi Gorontalo yang siap menjadi pilot-project, yakni SDN 30 Kota Selatan-Kota Gorontalo, dan SMPN 1 Limboto-Kabupaten Gorontalo.
“Sarana dan prasana sekolah harus menunjang demi kelancaran keputusan(program FDS) Mendikbud ini. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan makanan dari siswa, mengingat mereka sampai sore berada di sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah harus menyediakan makanan para siswa, kalau pihak sekolah memungut biaya dari orang tua siswa, hal ini pula yang berbenturan dengan kebijakan Gubernur Gorontalo (Sekolah Gratis),” urai Titianto Pauweni kepada Kantor Berita Online DM1.
Titianto mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menghadiri undangan dari Kementerian Keuangan untuk membahas jalan keluar hal tersebut.
