DM1.CO.ID, GORONTALO: Saat ini di depan kantor KPU Provinsi Gorontalo nampak terpasang barikade kawat duri, yang seolah mengindikasi bahwa akan terjadi gejolak atau konflik seperti yang terjadi di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Dr.Drs. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I, M.Si mengatakan, hal itu adalah merupakan bentuk kewaspadaan sekaligus antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diharapkan.
“Saya kira itu wajar-wajar saja dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan situasi apabila terjadi gejolak. Dalam filosofi kan lebih baik mencegah daripada mengobati,” ujar Paris Jusuf kepada DM1 di ruang kerjanya, Jumat sore (24/5/2019)
Menurut Paris Jusuf, meski Provinsi Gorontalo tidak termasuk dalam data Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (IKP), namun kewaspadaan hendaknya harus terus dilakukan, terutama pasca Pemilu Serentak 2019 ini.
Paris Jusuf mengaku bersyukur, karena sejauh ini Gorontalo memang terbukti tidak terjadi gejolak sebagaimana yang dikhawatirkan.
Namun bila seandainya terjadi gejolak di Provinsi Gorontalo terkait hasil Pemilu 2019, menurut Paris Jusuf, itu tentunya tidak sampai menimbulkan konflik.
“Kalaupun toh ada gejolak di Gorontalo, saya kira itu bisa berlangsung dengan batas-batas kewajaran,” ujar Paris Jusuf.
Terkait dengan rasa kekhawatiran, Paris Jusuf menilai, hal itu tak bisa dipungkiri, bahwa sejumlah pihak tentu merasa khawatir dengan terjadinya gejolak.
“Saya kira kita bisa-bisa saja khawatir tentang hal ini (gejolak). Tapi dengan melihat kondisi Gorontalo, saya yakin itu (gejolak) tidak akan terjadi,” kata Paris Jusuf.
Besar keyakinan tidak akan terjadi gejolak di Provinsi Gorontalo, sebab menurut Paris Jusuf, upaya antisipasi juga sudah dilakukan dengan maksimal oleh Gubernur Gorontalo bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
“Saya berdoa mudah-mudahan tidak akan terjadi gejolak (di Provinsi Gorontalo). Dan saya yakin dengan hal itu, sebab pak Gubernur Rusli Habibie dengan Forkopimda di mana-mana bersama tokoh-tokoh agama, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa telah melakukan pendekatan kebersamaan dan pembinaan,” jelas Paris Jusuf.
Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2019, Paris Jusuf atas nama lembaga (DPRD Provinsi Gorontalo) mengapresiasi kinerja TNI/Polri dan KPU serta Bawaslu, karena telah melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing, hingga Pemilu 2019 ini bisa berlangsung sukses, lancar dan aman khususnya di Provinsi Gorontalo.
Meski begitu, Paris Jusuf yang kembali terpilih sebagai anggota legislatif pada Pileg 2019 ini, juga mengaku prihatin dengan adanya gejolak dan konflik yang terjadi di Ibukota Jakarta.
“Tentunya saya berharap atas nama lembaga, semua hal-hal yang terkait dengan konflik tersebut, itu bisa diselesaikan dengan cara-cara damai dalam rangka keutuhan negara,” jelas Paris Jusuf.
Paris Jusuf pun berpesan kepada seluruh masyarakat agar memaknai demokrasi dengan kedewasaan. “Apapun yang dilakukan sah-sah saja, tetapi jangan merusak rambu-rambu regulasi yang telah disepakati berdasarkan konstitusi,” tutur Paris Jusuf.
Paris Jusuf juga mengingatkan, bahwa gejolak dan konflik yang terjadi di ibukota saat ini adalah ujian di bulan Ramadan.
“Kita bertepatan dengan bulan Ramadan, ini ujian bagi kita, kita hendaknya bisa menahan nafsu amarah dan sebagainya,” pungkasnya. (msy/dm1)
Rab Mei 29 , 2019
DM1.CO.ID, BONE-BOLANGO: Rapat pergeseran APBD 2019 yang digelar oleh DPRD Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Selasa (28/5/2019), telah dibahas secara tuntas dan rampung, dipimpin Ketua DPRD Bonebol Faisal Mohi didampingi Wakil Ketua I, Sofyan Wahidji.
