DM1.CO.ID, GORONTALO: Mereformasi paradigma di jajaran birokrasi Pemerintah Kota Gorontalo adalah hal yang sangat penting. Yakni, agar kerja organisasi pemerintahan lebih adaptif, inovatif dan responsif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali) Gorontalo, Ryan Kono, saat membuka secara resmi Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo, pada Kamis (27/8/2020).
Dalam kegiatan yang diikuti seluruh OPD linkup Pemkot Gorontalo itu, Ryan Kono menegaskan, bahwa seiring kemajuan teknologi, seharusnya dapat dijadikan sarana oleh ASN untuk melahirkan berbagai inovasi guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sekarang ini kita diperhadapkan dengan era digitalisasi, lakukan lompatan dan kreativitas untuk kemajuan daerah,” ajak Ryan.
Ia menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan turunan visi nasional melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI, yang wajid dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan penilaian dalam mencapai tata kelola yang baik (good governance) dengan cara mendorong paradigma ASN.
Olehnya, Ryan Kono menegaskan, dirinya bersama Wali Kota Marten Taha wajib melakukan evaluasi guna mengetahui kendala dan hambatan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dituangkan pada RPJMD 2019-2024.
“Kita akan melakukan evaluasi secara berkala, guna mengetahui program dan kegiatan pada RPJMD, apakah telah berjalan dengan target yang ditentukan?” tutur Ryan.
Ia mengingatkan, penjabaran reformasi birokrasi juga akan mempengaruhi simplifikasi tubuh organisasi pemerintahan yang dinilai kurang efisien dan efektif. Sehingga struktur jabatan pada organisasi pemerintahan akan dilakukan perampingan serta menerapkan menurut sistem.
“Untuk itu, sudah sewajarnya kita Pemerintah Kota Gorontalo melakukan perubahan manajemen kerja, dengan memfokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan akses kebutuhan masyarakat, berpedoman pada RPJMD dan RPJMN,” terang Ryan.
Pada kesempatan itu, Ryan mengurai delapan aspek area perubahan yang harus diseriusi. Area itu di antaranya, manajemen perubahan; deregulasi kebijakan organisasi; tata laksana; sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan; dan pelayanan publik.
Ryan meminta agar segera menyusun langkah-langkah strategis sesuai bidang tugas masing-masing. “Lakukan inovasi pada setiap program dan kegiatan, jangan melakukan pekerjaan yang bersifat rutin belaka, tapi ubah cara pikir dan cara kerja yang masih bersifat manual, karena masyarakat menuntut pelayanan yang maksimal,” tandasnya.
Ia pun berharap, agar etos kerja jangan sampai lentur, meski saat ini tengah diperhadapkan pade pandemik Covid19. Yakni, dengan maksimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dituntut profesional, integritas, loyalitas dan komitmen terhadap amanah yang dipercayakan oleh pimpinan.
“Kerja sama secara terpadu, baik dari internal organisasi maupun di luar instansi perlu dilakukan. Hilangkan sikap ego program dan kegiatan yang bersifat parsial. Sebab tercapainya pemerintahan yang baik harus dilakukan secara kolaboratif dan bersinergi,” pungkas Ryan. (res/dm1)
Jum Agu 28 , 2020
DM1.CO.ID, TOKYO: Shinzo Abe mendadak menyatakan mengundurkan diri secara resmi sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang, pada Jumat (28/8/2020).
