Wartawan: Alfisahri Pakaya- Editor: AMS
DM1.CO.ID, GORONTALO: Upaya pengentasan kemiskinan, hingga saat ini masih menjadi masalah serius yang juga terus dipecahkan secara nasional. Tidak terkecuali di Kota Gorontalo.
Walikota Gorontalo Marten Taha, usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Pra Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018, Kamis (6/4/2017) menuturkan, sangat tepat kiranya jika Musrenbang 2018 masih fokus pada penanggulangan kemiskinan.
Dalam konteks ini, menurut Walikota Gorontalo, perlu ada keterpaduan atau sinergitas data dan program baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional.
“Data sasaran program by name by address, siapa yang menjadi sasaran, di mana alamatnya, program apa yang akan disalurkan, dan bagaimana kita menyalurkannya, nah, ini yang perlu kita sinergikan, baik dari perencanaan hingga implementasinya,” ujar Marten Taha.
Dikatakannya, meskipun masalah kemiskinan menjadi masalah nasional, tetapi masing-masing daerah memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda.
Walikota Marten Taha pun memaparkan, bahwa orang miskin di kota tentu berbeda dengan orang miskin di desa. “Kalau di desa, meskipun tidak punya uang, tetapi dengan basis pertanian dan perikanan, orang miskin tetap bisa makan. Dan tentunya kondisi orang miskin di kota tidak seperti itu,” jelas Walikota.
Marten Taha menggambarkan, bahwa fakta menunjukkan selama ini masyarakat miskin di daerah perkotaan cenderung terpusat dan terkonsentrasi pada kawasan kumuh, sehingga penanganan kemiskinan di wilayah kota harus ditempuh dengan penanganan kawasan kumuh.
Pemerintah Kota Gorontalo sendiri, menurut Marten Taha, telah menetapkan 6 kawasan kumuh di Kota Gorontalo yang akan ditangani secara bertahap melalui pemberian kebijakan dan penganggaran.
“Apa yang kita intervensi? tentu menyangkut masalah lingkungan mereka, perumahannya, fasilitas penunjang kehidupannya, dan persoalan lain yang menyangkut masalah kehidupan mereka, dan kemudian kita intervensi kebutuhan mereka,” papar Marten.
Di Kota Gorontalo sendiri, ungkap Marten, program gratis dari lahir sampai mati dan program unggulan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tapi, untuk merubah tatanan dari kehidupan masyarakat di kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang lebih baik, itu tidak mudah.
Tahun ini, jelas walikota, upaya penataan kawasan kumuh di Kota Gorontalo telah dimulai dengan penataan tiga kawasan, masing masing Kelurahan Limba B, Biawu, dan Ipilo. Di kawasan itu tengah diupayakan menjadi kawasan yang memiliki penghuni yang baik, perumahan yang baik melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS).
Walikota Marten Taha pun mengurai, bahwa pada tahun 2016 Program BSPS telah berhasil merealisasikan sedikitnya 400 unit rumah. Dan pada tahun ini direncanakan akan terealisasi kurang lebih 717 unit rumah.
“InsyaAllah, dengan niat baik, kesungguhan dan kerja keras kita bersama, upaya pemenuhan kebutuhan melalui perbaikan pemukiman, lingkungan dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat bisa menekan persoalan kemiskinan di Kota Gorontalo. Di samping didukung pula dengan berbagai program yang bersifat pengamanan sosial dan pemberdayaan seperti PKH dan KUBE,” pungkas mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo tersebut.
(hms-imn/DM1)
