DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Kejaksaan Negeri Kolaka (Kejari) terus berupaya memecahkan “teka-teki” penggunaan dana Covid19 di wilayah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) tahun 2020.
Secara maraton penyidik kejaksaan terus mengumpulkan bahan berupa keterangan dan data melalui saksi-saksi. Dan sampai Selasa (16/2/2021), jumlah saksi yang dipanggil penyidik sudah sekitar 10 orang.
“Sudah 10 lebih saksi yang sudah kami mintai keteranganya terkait masalah ini. Intinya kami masih mengumpulkan baket (bahan keterangan) dan pengumpulan data-data,” kata Kasie Intel Kejari Kolaka, Andi Malo Manurung, kepada Kepala Biro DM1 Koltim, Selasa malam melalui sambungan telepon.
Meski intens “bergerak”, namun Andi Malo mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara detail atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak Kejari Kolaka selama ini.
Sebagaimana diketahui, alokasi dana Covid19 di Koltim cukup fantastis, yakni mencapai Rp.15 Miliar.
Dana itu dikelola oleh dua orang Sekretaris Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid19, yakni Ansarulah (Kepala BPBD) dan Lasky Paemba (Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan).
Ansarulah memegang jabatan sekretaris gugus tugas tak begitu lama. Hanya beberapa bulan saja, ia langsung diganti oleh Lasky. Dan tidak diketahui secara pasti alasan mengapa begitu singkat terjadi pergantian antara keduanya.
“Teka-teki” dua instansi (Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan) Koltim yang menolak bertanggung-jawab terhadap penggunaan dana Covid19 tersebut, telah memicu munculnya kecurigaan atau hal-hal yang mengarah kepada dugaan: “Bahwa ada yang tak beres” dalam penanganannya?
Dan “teka-teki” itulah yang kini sedang fokus digali oleh pihak Kejari Kolaka, yakni dengan melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. (rul/dm1)
Rab Feb 17 , 2021
Oleh: Heintje Grontson Mandagie* DM1.CO.ID, OPINI: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara mengejutkan meminta pemerintahannya dikritik. Permintaan itu pun menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan.
