DM1.CO.ID, JAKARTA: Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 hingga saat ini masih sedang berjalan, dan sekitar 85% suara tingkat nasional dari 38 provinsi di Indonesia telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) dalam rapat pleno yang digelar secara maraton.
Dan dari rapat pleno hingga Ahad (17 Maret 2024), untuk sementara pasangan nomor urut 02 dinyatakan menang di 31 provinsi, nomor urut 01 menang di 2 provinsi, dan nomor urut 03 tidak mendapat kemenangan di satu provinsi pun.
Di mata sejumlah pihak, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran tersebut dinilai dan diduga kuat merupakan hasil kecurangan yang dilakukan secara brutal dan ugal-ugalan oleh Jokowi, yakni dengan menggunakan kekuasaannya.
Atas dugaan kuat tersebut, sejumlah tokoh pun menyatakan akan turun menggelar aksi demo untuk menggugat atau menolak hasil Pemilu atau Pilres 2024, dan mendesak agar Jokowi segera turun dari jabatannya selaku Presiden RI.
Di antara tokoh tersebut yakni Didin S. Damanhuri, guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB); Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus); serta Din Syamsuddin, eks Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
Di berbagai media, Didin Damanhuri menyampaikan 3 tuntutan demonstran yang akan digelar pada Selasa (19 Maret 2024). Yaitu pertama, menolak Pemilu curang; kedua, mendesak DPR menyelenggarakan hak angket; dan ketiga, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya.
Menurut Didin, aksi demo ini akan digelar oleh masyarakat sipil dalam koordinasi GPKR (Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat), dan akan ikut dilakukan di daerah-daerah lainnya secara serempak. Di antaranya di Makassar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Banten, Medan, dan sebagainya.
Saat dikonfirmasi terkait rencana aksi tersebut, Mayjen TNI (Purn) Soenarko membenarkan bahwa demo tersebut akan digelar di sejumlah titik, termasuk pada Senin (18 Maret 2024) di Kantor KPU-RI, dan dilanjutkan di depan Gedung DPR-RI pada Selasa (19 Maret 2024) pukul 14.00 WIB sampai selesai.
“Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam Pemilu ini,” tandas Soenarko melalui sambungan telepon, pada Ahad (17 Maret 2024, dilansir Tempo.
Soenarko merasa yakin, KPU dikendalikan penuh oleh Jokowi. “KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator,” lontar Soenarko seraya menambahkan bahwa terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara dalam Sirekap.
Di tempat terpisah, Din Syamsuddin secara tegas menyatakan bahwa penggerak demo akbar yang akan dilakukan tersebut adalah dirinya. “Ya, itu saya penggeraknya,” beber Din Syamsuddin via aplikasi percakapan kepada Tempo, Ahad 17 Maret 2024.
Din Syamsuddin sebelumnya bahkan sudah menyebar poster ajakan atas nama Presidium GPKR (Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat), yang berbunyi: “Pemilu/Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi, hukum/perundang-undangan yang berlaku, dan etika politik dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil.”
“Mari bergabung bersama kami Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat/GPKR pada Aksi Rakyat Berdaulat Gugat Pemilu/Pilpres Cacat, dan Desak Mundur Rejim Jahat,” ajak pria bernama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin itu.
Undangan aksi demo di bawah panji GPKR yang juga telah tersebar menyampaikan beberapa pemberitahuan, di antaranya menyebutkankan bahwa demo ini dilakukan tanpa pembagian nasi bungkus. Sehingga disarankan agar massa aksi sebaiknya menyiapkan bekal makan dan minuman untuk buka puasa masing-masing, juga membawa perlengkapan salat jika ingin salat di pelataran DPR-RI.
GPKR juga mengimbau kepada seluruh massa aksi untuk tetap menjaga keamanan diri, dan jangan terprovokasi untuk berbuat anarkis.
Pihak kepolisian melalui Ipda Ruslan Basuki selaku Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, membenarkan adanya rencana aksi demo pada Selasa 19 Maret 2024 di depan DPR. “Hari Selasa ada demo di DPR,” beber Ipda Ruslan di sejumlah media, Ahad (17 Maret 2024). (dms-dm1)
