DM1.CO.ID, GORONTALO: DPRD Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Panitia khusus (Pansus)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Boalemo 2018, dimulai sejak Rabu (24/4/2019) hingga beberapa hari ke depan.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Muslimin Haruna (Ketua Pansus), didampingi Hardi Syam Mopangga (koordinator Pansus) dan Karyawan Eka Putra Noho, serta anggota Pansus lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Muslimin Haruna menegaskan, hendaknya rapat Pansus pembahasan LKPJ Bupati ini segera dapat dipercepat, namun tetap perlu kesepakatan dari SOPD tanpa mengurangi norma-norma hukum yang ada.
Turut hadir dalam rapat Pansus LKPJ tersebut antara lain Sekda Husain Etango, Asisten III, Bappeda, Dinas Pangan, Dinas PUPR, Disperindag, Kakan Kesbang, Kadis Satpol, BKD-Diklat, Kabag Hukum, Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Boalemo Didin Lamusu mengatakan, yang menjadi titik pembahasan oleh anggota Pansus LKPJ ini adalah seputar capaian pelaksaan program kegiatan, dan permasalahan, tentang bagaimana upaya penyelesaianya di masing-masing SOPD.
Selain itu, kata Didin, juga dibahas mengenai kebijakan strategis yang ditetapkan, dan sudah sejauh mana pelaksanaanya.
Tak kalah pentingnya, kata Didin, adalah tindak lanjut rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ tahun sebelumnya.
Didin mengungkapkan, semua SOPD non keuangan diundang untuk mempertanggung-jawabkan beberapa poin tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi kepada seluruh pimpinan SOPD, karena telah menghadiri undangan kami selaku pihak pengawasan DPRD Boalemo. Dan saya pun berharap kepada anggota DPRD pada pembahasan LKPJ ini menjadi sebuah kewajiban yang harus diprioritaskan sebelum masa 30 hari kerja berakhir untuk masukan, manfaat, dan dampak sejak disampaikan penyerahkan LKPJ tanggal 5 April,“ pungkas Didin Lamusu. (kab/dm1)
Komentar anda :
