DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bone Bolango kedatangan “tamu” dari masyakat Bulango Ulu dan Bulango Utara, Selasa siang (18/12/2018), mereka datang berbondong-bondong dengan aksi damai untuk menyuarakan aspirasi.
Kedatangan mereka ke kantor DPRD Bone Bolango, rupanya terkait tuntutan proyek waduk yang akan dilaksanakan pemerintah di kecamatan mereka. Meskipun “memaksa” masuk ke dalam ruangan, aliansi ini dapat menyuarakan apa yang telah menjadi tekad mereka 1 tahun terakhir ini.
Aksi damai ini dipimpin oleh Koordinator aksi Rei Damiti, dan sebagai orator, Warno Yasin, Ucen Usman, Bobi Wange, dan Hadid Duente, dari mahasiswa UNG.
Terdapat beberapa unsur tuntutan yang bukan merupakan domain dari DPRD untuk menjawab aspirasi tersebut, meski begitu, Ketua DPRD Faisal Mohi mau memberikan jawaban terkait aspirasi yang merupakan bagian tanggung jawab DPRD.
Di sisi lain, inilah tuntutan dari aksi damai aliansi masyarakat Bulango Ulu dan Bulango Utara yang kemarin di sampaikan oleh Koordinator aksi Rei Damiti yaitu: 1. Menuntut pemerintah dan instansi terkait agar dapat merelokasi masyarakat di tempat yang layak dan baik, misalnya fasilitas air, listrik, dan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan lainnya. 2. Menuntut kejelasan pembayaran lahan, tanaman, serta bangunan, dan menyampaikannya secara jujur dan transparan kepada masyarakat, dan meminta agar tanah dapat dihargai 300rb per meter. 3. Menuntut agar masyarakat diberikan pekerjaan pengganti yang layak dan manusiawi. 4. Menuntut agar tidak menghilangkan kearifan lokal masyarakat dalam hal ini adalah petani gula aren. 5. Menuntut agar pemerintah mengkaji kembali persoalan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) beserta bukti-buktinya. 6. Menuntut agar disediakan tempat pemakaman umum. 7. Menuntut agar pemerintah atau instansi terkait dapat bertindak tegas apabila ada oknum pribadi maupun kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari masyarakat Bulango Ulu dan Utara di proyek waduk ini.
Selanjutnya, koordinator aksi Rei Damiti mengatakan dengan tegas untuk memberikan waktu kepada pemerintah agar segera menjawab tuntutan tersebut dalam jangka 3×24 jam.
“Apabila tuntutan ini tidak di indahkan, maka kami berjanji akan datang dengan masa yang lebih banyak dan tentu saja tidak lagi dengan aksi damai, bahkan bisa sampai ke aksi anarkis,” tegas Rei.
Menjawab tuntutan ini, Ketua DPRD Faisal mohi langsung mengambil alih, namun sebelum itu, Faisal menegaskan kembali bahwa Panitia Khusus (Pansus) waduk bukan sebagai pengawal pembangunan waduk, melainkan mengawal kepentingan masyarakat terkait waduk.
Berikut jawaban tuntutan aksi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Faisal Mohi, yaitu: 1. Mengenai relokasi warga, sebelum adanya tuntutan ini, pihak pemerintah sudah memikirkannya terlebih dahulu, termasuk fasilitasnya, baik air, listrik ,dan fasilitas umum lainnya. 2. Mengenai tanah, selaku ketua DPRD, Faisal Mohi telah membahasnya dengan kementerian terkait. “Bahkan sebelum saya tau tuntutan rakyat, saya sudah lebih dulu meminta agar harga tanah dihargai demikian, karena menurut saya itu sangat pantas dengan harga tanah masyarakat,” ungkap Faisal. 3. Masyarakat Bulango Ulu dan Utara sudah terbiasa dengan pekerjaan sebagai petani gula aren, oleh karena itu, terkait tuntutan pekerjaan yang layak dan manusiawi, merupakan bagian dari legislatif maupun eksekutif, serta SKPD-SKPD terkait yang bisa memberikan jawaban terhadap tuntutan dan pertanyaan dari masyarakat tersebut. 5. Tuntutan mengenai SKPT bukanlah bagian dari wewenang DPRD, sehingga untuk persoalan tersebut diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda). 6. Menjawab tuntutan perihal pemakaman umum, Faisal mengatakan sudah memikirkannya jauh sebelum ada tuntutan dari masyarakat, telah dibuat Peraturan Daerah (Perda) terkait hal itu. 7. Dan perihal tuntutan yang terakhir, Faisal Mohi mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Bupati, dan juga pihak Kejati. (rdj/dmk/dm1)
Wartawan: Kisman Abubakar~Editor: Dewi Mutiara DM1.CO.ID, BOALEMO: Senin (17/12/2018), Wakil Ketua DPRD Boalemo Hardi Syam Mopangga, Dapil Tilamuta, Botumoito dan Mananggu, mengadakan reses di Dusun I Desa Lahumbo, Tilamuta. Pertemuan itu dimanfaatkan oleh warga Desa Lahumbo untuk mengeluhkan perihal Aparat Desa Lahumbo yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Anggaran Dana […]