DM1.CO.ID, EDITORIAL: Ini memang bukanlah masalah seputar dapur yang berhubungan dengan masak-memasak, apalagi tentang bumbu sajian rumah makan, enak ataukah tak sedap? Sekali lagi, bukan!
Namun meski begitu, persoalan tentang “masakan” mendadak jadi ramai diperbincangkan oleh publik di Gorontalo, bak gemuruh yang mengalahkan kabar seputar erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Yakni ketika dalam sebuah upaya klarifikasi, seorang yang kelihatannya begitu “bangga”, pernah menjadi kontributor di salah satu stasiun televisi nasional, namun sayang, kini lebih memilih “banting setir” sebagai ASN di Dinas Kominfo dan Statistik (atau Diskominfotik) Provinsi Gorontalo, –tiba-tiba kembali memunculkan diri, kali ini, seolah “kepedasan” akibat Penjabat atau Pj Gubernur Gorontalo, Sang Big Boss-nya itu seakan (menurut dia) dibuat jadi “nasi goreng” melalui penulisan yang disajikan oleh Tribun Gorontalo.
Ya, seraya mengatasnamakan diri sebagai seorang fungsional Pranata Humas Ahli Muda Pemprov Gorontalo, dan tampak seolah dengan angkuhnya, sang Magister Ilmu Komunikasi itu dengan entengnya melontarkan kata sembrono kepada media sekelas Tribun Gorontalo. Bagaimana ya, jika dialami oleh media lain? Sungguh seram, sekaligus ngeri.
Deretan pertanyaan berikutnya pun bermunculan. Yakni di antaranya, begitukah kualitas dan cara Diskominfotik Provinsi Gorontalo dalam menyikapi pemberitaan yang dianggap keliru dari sebuah media, dengan seolah menempatkan media tersebut sebagai mitra tanding bahkan musuh? Mengapa tidak melakukan klarifikasi dengan cara mengundang sejumlah media sebagai mitra sanding melalui sebuah konferensi Pers?
Atau jangan-jangan Diskominfotik Provinsi Gorontalo merasa lebih hebat dari media atau Pers, lantaran selama ini merasa punya anggaran yang bisa “membiayai hidup” media-media melalui MoU? Sungguh lucu sekaligus geli!
Ingat! Sebesar apapun kekeliruan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh media dalam bentuk produk jurnalistik, siapapun itu di negara ini, tidak bisa melakukan “main hakim” sendiri apalagi secara “berbalas-pantun” hingga berpolemik dengan menggunakan website milik pemerintah.
Ada rasa aneh bin heran menggerogoti logika berpikir, bahwa mengapa Diskominfotik Provinsi Gorontalo “seangkuh” itu melakukan klarifikasi materi pemberitaan yang di dalamnya terkait pelaksanaan Pilkada serentak? Bukankah dengan cara “angkuh” seperti itu justru dapat memicu polemik yang rentan menimbulkan ketidakharmonisan satu dengan lainnya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesuksesan Pilkada itu sendiri?
Editorial ini tidak berniat sedikit pun membela apalagi menjatuhkan siapa-siapa atau pihak tertentu, melainkan hanya bermaksud pula memberi saran kepada Diskominfotik Provinsi Gorontalo, untuk mohon menempuh cara tepat yang normatif dan berwibawa (bukan dengan angkuh) ketika merasa ada kekeliruan yang dilakukan oleh media atau Pers.
Serta tentu pula meminta kepada Diskominfotik Provinsi Gorontalo, hendaknya jangan sekali-kali memandang media sebagai “kontraktor” yang seolah tak bisa mempertahankan eksistensinya jika tak dilibatkan dalam sebuah MoU. Begitu pun dengan media atau Pers, untuk jangan pernah mau “bergantung hidup” sebagai “anak binaan” Pemda yang angkuh bin arogan. Semoga!
—Editorial ini juga dapat disimak dalam versi video berikut di bawah ini:
(red-dm1)
