Hanya Menggerus Usaha Rakyat, RR Sarankan PKE Sebaiknya Dibatalkan

DM1.CO.ID, JAKARTA: Presiden Jokowi melalui Kemenko Perekonomian meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI, Jumat (16/11/2018).

PKE tersebut terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax-holiday), relaksasi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHESDA).

Khusus relaksasi aturan DNI, terdapat 54 bidang yang dikeluarkan. Artinya, investasi di 54 bidang itu bisa dikuasai pihak asing 100 persen.

Hal itupun mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Sehingga baru berjalan seminggu, Jokowi pun langsung merevisi kebijakan tersebut. Jumlah bidang yang dikeluarkan dari DNI hanya 25 bidang, dan ditunda pelaksanannya untuk dapat dikaji lebih lanjut.

Menyikapi PKE XVI tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr. Rizal Ramli pun angkat bicara.

Ia menyarankan, PKE XVI itu sebaiknya dibatalkan. Sebab, menurut Rizal Ramli, paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu mencerminkan ideologi liberal.

Cerminan ideologi liberal, kata Rizal Ramli, karena jajaran menteri bidang perekonomian di belakang Jokowi menganut paham ekonomi liberal.

“Sementara Pak Jokowi, dilihat dari pidato-pidatonya dulu, sih, kan soal Nawacita, Trisakti. Itu kan tidak liberal,” ujar Rizal Ramli, di Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Olehnya itu, Rizal Ramli menyarankan agar paket kebijakan ekonomi tersebut sebaiknya segera dibatalkan.

Ekonom senior yang selalu konsisten memperjuangkan ekonomi kerakyatam ini, menyoroti kebijakan yang memperbolehkan perusahaan asing menguasai 100 persen investasi di 54 bidang. Salah satunya bidang usaha warung internet (warnet) yang akan dibebaskan untuk asing.

Kebijakan tersebut, menurut Rizal Ramli, hanya bakal menggerus pelaku-pelaku usaha kecil yang dijalankan oleh rakyat dengan modal pas-pasan.

Warnet, kata Rizal, adalah usaha rakyat. Dengan modal lima komputer dan ruangan kecil di rumah, rakyat sudah bisa buka usaha.

Namun dengan paket kebijakan ekonomi XVI tersebut, rakyat yang menjalankan usaha warnet tentunya hanya akan tergerus dengan pengusaha bermodal tebal dari Eropa, Amerika, dan China.

“Ini enggak beres, ini terlalu jauh. Bagaimana enggak benar, merebut usaha kecil untuk rakyat,” tandas Rizal Ramli geleng-geleng kepala.

Olehnya itu, Rizal Ramli mengaku tetap bersikukuh meminta agar kebijakan itu dapat segera dihapus untuk kepentingan rakyat.

Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan itu mengingatkan Jokowi, bahwa relaksasi investasi tersebut bakal membuat kebocoran pendapatan negara.

Jangan lupa, kata Rizal Ramli, semakin banyak perusahaan asing di Indonesia, maka dividennya banyak keluar. “Selain defisit di ekspor dan impor, juga primary income. Apa itu yang diinginkan?” lontar Rizal Ramli.
(dbs-ams/dm1)