DM1.CO.ID, GORONTALO: Tak tahan melihat kondisi negeri ini yang makin hari kian sulit dan nampak mengalami kemunduran, membuat mahasiswa di banyak daerah akhirnya bangkit dan turun ke jalan berunjuk-rasa.
Akibat pemerintah saat ini dinilai tak kunjung berpihak kepada rakyat, maka gelombang unjukrasa mahasiswa pun tak dapat dibendung di banyak daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo.
Selasa (18/9/2018) sekitar pukul 10.30 Wita, Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat, juga menggelar aksi unjukrasa di depan Kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Dengan pengawalan ketat dari sejumlah personil Polda Gorontalo, para pengunjukrasa itu membakar ban bekas, juga membentangkan spanduk bertuliskan “Rakyat Tertindas, Mahasiswa Jangan Diam. Mari Bergerak!”
Menurut Nasar Pakaya selaku Koordinator Lapangan, sudah 20 tahun era Reformasi berjalan, tetapi sampai saat ini rakyat masih sangat banyak yang belum menikmati kesejahteraan yang dijanjikan oleh pemerintah.
Bahkan menurut Nasar, kondisi ekonomi, hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan, saat ini makin mengalami kemerosotan.
Secara khusus, Nasar menyebutkan, mahasiswa hari ini sangat prihatin dengan adanya impor bahan pokok yang dilakukan oleh pemerintah secara ugal-ugalan, sehingga membuat ekonomi negeri ini makin terpuruk.
Olehnya itu para orator, di antaranya Hamdi, Bambang, Bambuena, Musdar Saidi, Karnanto, Oyo, Jupri, Agung Datau, Akbar, Sorong, dan Aslan Hamzah, pun serentak meneriakkan sejumlah tuntutan.
Tuntutan mereka tersebut adalah:
- Mendesak Pemerintah agar menstabilkan perekonomian negara yang berimbas terhadap masyarakat menengah ke bawah, dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
- Mendesak presiden agar segera mencopot Menteri Keuangan, karena dinilai lebih bergairah menambah Utang Luar Negeri;
- Mendesak presiden agar segera mencopot Menteri Perdagangan, karena dinilai banyak melakukan impor secara ugal-ugalan;
- Mendesak presiden agar segera mencopot Menteri Agama, karena dinilai tidak mampu menjaga kerukunan kehidupan antar-umat beragama;
- Stop Impor hasil-hasil pertanian, karena hanya membuat petani Indonesia jadi miskin. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya dengan pangan;
- Meminta pemerintah agar tidak membatasi Hak Berdemokrasi dan konstitusional bagi setiap warga negara melalui kekuasaan yang dimilikinya.
- Usut tuntas kasus pembakaran lahan yang merugikan negara dan menggangu kehidupan flora dan fauna.
- Usut tuntas kasus-kasus korupsi yang berada di negeri ini yang merugikan negara dan rakyat, khusunya yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo;
- Meminta TNI/POLRI agar tetap menjaga Netralitas dalam menjelang Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2019;
- Meminta Gubernur/Bupati/Walikota agar tetap fokus bekerja untuk rakyat, dan jangan sibuk mengurus dan mengintervensi Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2019.
- Cabut Perpres No.20 Tahun 2018 Tentang TKA.
Semua tuntutan mahasiswa tersebut di atas, menurut Nasar, adalah juga suara dan tuntutan rakyat. Rakyat saat ini benar-benar gelisah dan resah dengan kondisi ekonomi yang tak menentu.
Olehnya itu, Nasar menegaskan, pemerintah hendaknya sigap dalam menghadapi ekonomi global yang terjadi hari ini. “Jangan hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, dan jangan hanya sibuk dengan kepentingan politik!” ujar Nasar.
Selaku Ketua Senat Mahasiswa IAIN Sultan Amai, Nasar juga secara khusus mengaku mengutuk perilaku Menteri Perdagangan yang melakukan impor beras, gula, garam dan kebutuhan pokok lainnya di saat petani sedang panen.
Aliansi Mahasiswa IAIN Sultan Amai ini juga menyuarakan hak berdaulat dan berdemokrasi sepenuhnya ada di tangan rakyat. Yakni, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2.
“Hari ini nilai-nilai kesejahteraan dan berdemokrasi dalam konteks bernegara banyak terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan elit politik, yang mengakibatkan maraknya kasus korupsi, sehingga negara hanya meletakkan kepentingan para pemangku kekuasaan, sementara nilai luhur dari hukum saat ini tidak pro terhadap rakyat lemah,” jelas Nasar.
Mengenai tenaga kerja, lanjut Nasar, seharusnya presiden fokus untuk mewujudkan visi-misi kampanyenya ketika Pilpres 2014.
“Katanya akan menciptakan 10 juta lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Tetapi nyatanya, presiden malah membuat satu kebijakan yang melukai hati warga negara Indonesia yang dituangkan dalam Perpres No. 20 tahun 2018. Di situ memberi kemudahan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia, sementara putra-putri bangsa ini susah mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri,” kesal Nasar seraya menambahkan, bahwa aksi ini adalah perjuangan murni dan semata-mata untuk kepentingan rakyat.
Unjukrasa yang mengumandangkan pekik “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat!” itu berjalan dengan aman serta damai, dan berakhir pada sekitar pukul 15.00 Wita. (ams/dm1)
