DM1.CO.ID, GORONTALO: Bupati Boalemo non-aktif, Darwis Moridu, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo, pada Jumat (13/11/2020), dijatuhi vonis hukuman kurungan badan selama enam bulan atas perkara penganiayaan.
Penganiayaan
Oleh: Mawan Pakaya* DM1.CO.ID, OPINI: Sejak awal sudah saya katakan, perihal Pemda Boalemo selalu menarik untuk dibuli. Lebih-lebih ketika bupatinya, Darwis Moridu, ditetapkan sebagai terdakwa pada kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.
Oleh: Fian Hamzah* DM1.CO.ID, OPINI: Malam yang baru menggapai pertengahannya, di pukul 23.28 (Rabu, 11/11/2020), tiba-tiba WhatsApp group saya bersuara. Grup tersebut tak asing bagi anak pribumi di salah satu “kerajaan” yang berada di pertengahan barat, timur, utara, selatan. Sebut saja namanya “Kerajaan Damai”, atau Peace Kingdom, demikian bule menyebutnya.
DM1.CO.ID, GORONTALO: Darwis Moridu, yang pernah disebut-sebut sebagai sosok bupati yang doyan melakukan mutasi dan non-job pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo itu, akhirnya dinon-aktifkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
DM1.CO.ID, GORONTALO: Sidang perkara penganiayaan dengan terdakwa Darwis Moridu (Bupati Boalemo), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo, pada Selasa (3/11/2020).
DM1.CO.ID, GORONTALO: Sidang perkara penganiayaan dengan terdakwa Darwis Moridu (Bupati Boalemo), kembali digelar pada Selasa (27/10/2020), di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo.
DM1.CO.ID, GORONTALO: Sidang keenam kasus penganiayaan terdakwa Darwis Moridu (Bupati Boalemo), pada Selasa (20 Oktober 2020), memasuki tahapan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo.
DM1.CO.ID, GORONTALO: Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo kembali melanjutkan persidangan perkara penganiayaan, dengan terdakwa Darwis Moridu alias Ka Daru yang kini sebagai Bupati Boalemo itu, pada Selasa (6/10/2020). Persidangan kali ini menghadirkan saksi dari keluarga (kakak) korban Awis Idrus, yakni Rianto Idrus.
DM1.CO.ID, GORONTALO: Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Pemerhati Hukum (Amara-PH) Provinsi Gorontalo, menyeret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Gorontalo sebagai terlapor ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
