Wartawati/Editor: Dewi Mutiara
DM1.CO.ID, KABUPATEN GORONTALO: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi membahas Peraturan Daerah (Perda) tahun 2020, Selasa (8/10/2019).
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gorontalo, Hendra Abdul. Dihadapan anggota rapat, Hendra mengatakan, seluruh OPD yang menjadi mitra kerja DPRD Kabupaten Gorontalo, harus bisa memperlihatkan kinerja yang lebih baik.
“Semoga pada rapat kerja kali ini, kita bisa memaksimalkan agenda dari pembahasan Perda 2020,” ujar Hendra.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apa saja Perda tahun 2019 yang belum dijalankan.
“Kita akan melihat sejauh mana terlaksananya Perda itu, dan kita juga akan melihat program-program Bapemperda tahun 2020 sebagai langkah awal rencana Perda yang akan diusulkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD,” tutur Hendra.
Hendra juga menambahkan, perda-perda usulan pemerintah daerah maupun DPRD akan dirinci dan dievaluasi kembali untuk dimasukkan ke dalam Perda tahun 2020
“Rencana-rencana Perda yang akan dimasukan pada tahun 2020 di masing-masing SKPD akan kita evaluasi lebih dimaksimalkan terutama terhadap Perda yang sudah disahkan namun belum dijalankan,” tambahnya.
Pembahasan Perda 2019 dan 2020 ini, kata Hendra, selanjutnya dibahas pada sidang paripurna yang akan dilaksanakan sebelum rapat KUA PPAS.
“Pembahasan ini akan dilaksanakan sebelum pembahasan KUA PPAS. Sehingga konsekuensi biaya dan hal lain yang berkaitan dengan perencanaan Perda akan dimasukan dalam KUA PPAS,” pungkas Hendra.
Pantauan kru DM1, rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo ini dihadiri oleh OPD terkait diantaranya, BPBD, PDAM, Dikbud, Dikes, Diskominfo, DLH-SDA, Bagian Kesra, serta Bagian Hukum. (dmk/dm1)
Kam Okt 10 , 2019
Wartawati/Editor: Dewi Mutiara DM1.CO.ID, KABUPATEN GORONTALO: Isu mutasi pejabat saat ini tengah terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Meski mutasi adalah hak prerogatif bupati, namun hal tersebut diharapkan tidak menjadi masalah baru di kalangan pejabat pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa, saat […]
