DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Bupati Kolaka Timur (Koltim), Hj. Andi Merya Nur, S.IP, memperlihatkan keseriusannya dalam hal antisipasi dan penanganan bencana alam. Yakni, dengan melakukan pendekatan lobi-lobi anggaran di pusat.
Kali ini Bupati Andi Merya didampingi Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim, Ir. H.M. Anzarullah, M.Si, bertandang dan menemui salah seorang anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), M. Husni, SE, MM, pada Senin (30/8/2021).
Pada kunjungan tersebut, Bupati Andi Merya mengajukan usulan bantuan kebencanaan dalam bentuk proposal kepada M. Husni yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra.
Dalam pertemuan tersebut diungkapkan, bahwa jika melihat topografi, maka Kabupaten Kolaka Timur memang menjadi daerah yang kerap dilanda berbagai bencana alam seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dan lain sebagainya.
“Dengan dasar Kabupaten Kolaka Timur sangat rentan dengan bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran atau karhutla, apalagi dengan kondisi cuaca ekstrim di bulan Agustus sampai dengan September, memicu terjadi bencana banjir yang dapat memengaruhi roda ekonomi masyarakat,” tutur Bupati Andi Merya.
Bencana-bencana alam tersebut, menurut Bupati Andi Merya, sangat membutuhkan perhatian dalam bentuk penanganan khusus, terutama dari sisi langkah-langkah antisipatif agar mampu mencegah hal-hal yang tidak diharapkan.
Usulan dalam bentuk proposal bantuan kebencanaan yang disampaikan Bupati Andi Merya tersebut, tentu saja sangat diharapkan bisa mendapat respons positif dari pihak DPR RI.
Secara khusus, Husni melalui akun Instagramnya membeberkan, bahwa kunjungan Bupati Andi Merya itu adalah terkait pembahasan penyerapan aspirasi masalah kebencanaan di Koltim.
Husni juga membenarkan, bahwa Kabupaten Kolaka Timur adalah merupakan salah satu titik lokasi daerah rawan bencana alam, banjir dan lain-lain, yang sangat membutuhkan perhatian serta bantuan dari pemerintah pusat.
“Permasalahan kebencanaan, harus diantisipasi di setiap daerah, harus adanya kerja sama yang baik antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD),” terang Husni.
Olehnmya itu, Husni menyatakan akan mengupayakan data dan berkas Koltim tersebut secara komunikatif kepada BNPB sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
Selain mengemukakan sejumlah permasalahan kebencanaan, Husni juga mengungkapkan kebutuhan maupun hal-hal yang diperlukan oleh Kabupaten Koltim. Antara lain perahu karet, pelampung, peralatan penanggulangan bencana, logistik, dan lain-lain.
Husni mengaku perlu untuk menanggapi dan juga berupaya menindak-lanjuti usulan dari Pemerintah Kabupaten Koltim tersebut, sebab pengajuan serupa sudah pernah dilakukan pada 4 tahun lalu namun hingga kini belum mendapat realisasi sebagaimana yang diharapkan.
Atas respons yang diperlihatkan Husni, Bupati Andi Merya pun menyatakan terima kasihnya, dan tentu pula sangat berharap agar usulan-usulan yang diajukan oleh BPBD Koltim itu bisa segera mendapat restu dari BNPB melalui upaya inisiatif dari Komisi VIII DPR-RI tersebut. (rul/dm1)
