DM1.CO.ID, GORONTALO: Adhan Dambea (AD) kembali bersuara lantang menyoroti secara tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, yang dinilai tidak peka terhadap kondisi kesulitan masyarakat Kota Gorontalo saat ini.
AD mengaku memperoleh “bocoran” berupa surat telaan staf dari Plt Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo tertanggal Senin 15 Maret 2021, yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Sekda Kota Gorontalo.
Dalam surat telaan yang telah mendapat disposisi persetujuan untuk diproses lebih lanjut tersebut, memuat rencana Pemkot Gorontalo yang akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sosialisasi dan diskusi bernuansa Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut akan dilangsungkan di Hotel Grandika Iskandasyah, Jakarta Selatan, selama 3 hari (Kamis-Sabtu, 1-3 April 2021).
Tak tanggung-tanggung, kegiatan sosialisasi di luar daerah itu memboyong rombongan peserta yang terdiri dari pejabat eksekutif dan legislatif se-Kota Gorontalo, yakni wali kota dan wakil wali kota, pimpinan beserta para anggota DPRD Kota Gorontalo, Sekretaris Daerah (Sekda), para staf ahli kantor wali kota, para asisten kantor wali kota, para kepala beserta sekretaris dinas/badan, para camat, serta para kepala bagian Setda Kota Gorontalo.
Mengetahui hal itu, AD pun lalu mengaku kaget dan geleng-geleng kepala terhadap Pemkot Gorontalo yang seolah tidak punya empati terhadap rakyat Kota Gorontalo yang masih banyak diliputi kesulitan.
“Sebagai warga Kota Gorontalo yang kebetulan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Kota Gorontalo, saya sangat menyayangkan kebijakan Wali Kota yang lebih banyak Bimteknya di luar daerah,” keluh AD kepada Wartawan DM1, pada Ahad petang (28/3/2021).
Pada bulan lalu saja, ungkap AD, terdapat kurang lebih 400-an termasuk LPM dan karang taruna yang diboyong oleh Pemkot Gorontalo ke Manado.
“Ini lagi akan melakukan sosialisasi dan diskusi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 April 2021 di Jakarta. Artinya, saya melihat bahwa ini APBD Pemkot ini hanya lebih banyak digunakan perjalanan ke luar daerah, sementara rakyat masih sangat susah,” tandas AD.
Kesusahan rakyat Kota Gorontalo yang dimaksud AD, salah satunya adalah masih seringnya terjadi banjir dan genangan air ketika hujan tiba. ”Baru hujan kecil, banjir di mana-mana, genangan air di mana-mana, karena saluran air tidak dibenahi. Dan ini tidak ada kemauan Pemkot di dalam membenahi saluran air. Sementara pada saat bersamaan, anggaran malah hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar daerah,” tegas AD.
Sehingga itu, AD pun menuding bahwa kegiatan di luar daerah yang giat dilakukan oleh Pemkot Gorontalo itu, adalah hanya lebih mengarah pada pemborosan dan penghambur-hamburan anggaran.
Hal yang membuat AD merasa aneh dan tak habis pikir terhadap kegiatan sosialisasi di Jakarta itu, yakni semua panitia dan pesertanya adalah berasal dari Pemkot Gorontalo.
Dan hal yang paling aneh dan sangat ironis serta amat disayangkan AD, adalah para anggota DPRD Kota Gorontalo yang terkesan “mandul” dan bungkam terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu.
“Saya juga kesal kepada anggota DPRD Kota Gorontalo, yang justru juga ikut dalam kegiatan itu. Harusnya anggota DPRD itu ngotot untuk menolak kegiatan seperti itu,” ketus mantan Wali Kota periode 2008-2013 itu.
Mengonfirmasi hal itu, Marten Taha selaku Wali Kota Gorontalo saat dihubungi via telepon seluler oleh Wartawan DM1, pada Senin siang (29/3/2021), menyatakan sangat menghormati keluhan yang berbau kritikan dari AD.
“Keluhan dan kritikan yang dilontarkan Pak AD itu adalah hal yang wajar dan menjadi hak setiap orang, terlebih Pak AD sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Kota Gorontalo. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kritikan dan masukannya, insyaAllah itu menjadi bahan kami agar dapat berbenah dengan lebih baik lagi,” jelas Marten Taha seraya mengarahkan Wartawan DM1 agar menghubungi juru bicaranya (Jubir) untuk mendapatkan tambahan penjelasan seputar sorotan AD tersebut.
Sebab, Wali Kota Marten Taha saat ini baru saja tiba di Jakarta dan langsung memimpin rapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga ia memberi kepercayaan kepada Jubirnya untuk memberi keterangan langsung terkait kritikan AD selaku Anggota Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, Yudin Laliyo selaku Jubir Wali Kota Gorontalo saat ditemui pada Senin sore (29/3/2021) mengatakan, sejauh ini pada 2021 Pemkot Gorontalo terhitung baru 3 kali mengadakan kegiatan di luar daerah. “Dua kali di lakukan di Manado, dan sekali yang baru akan dilakukan di Jakarta pada kegiatan sosialisasi Permendagri itu,” ungkap Yudin.
Mengenai mengapa harus dilakukan di Jakarta, menurut Yudin, karena kegiatan sosialisasi itu adalah Bimtek yang dilaksanakan oleh Kemendagri kerja sama dengan Pemkot Gorontalo.
“Selain itu, kegiatan tersebut memang sudah dijadwalkan dari awal, yakni sejak pembahasan APBD lalu. Dan para narasumber dalam sosialisasi itu juga menyatakan diri tidak boleh ke Gorontalo, sehingga harus dilakukan di Jakarta,” beber Yudin.
Lagi pula, ungkap Yudin, dari dulu sejak wali kota-wali kota sebelumnya jika acara-acara dari kementerian seperti itu memang selalu dilakukan di Jakarta, atau di luar daerah.
“Dan sering kali ada kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi dari kementerian terutama soal peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah dan lain sebagainya, pak Wali harus bikin begitu, wajib. Karena selain sebagai penyemangat, juga yang paling utama adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung dari narasumber tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah, sehingga ganjarannya adalah selalu WTP,” terang Yudin.
Jadi menurut Yudin, asas manfaatnya sangat besar dibanding dengan tudingan adanya pemborosan atau penghambur-hamburan anggaran dalam kegiatan itu. “Jadi tidak ada pemborosan, bahkan manfaatnya lebih besar untuk kepentingan pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilaksanakan secara sehat dan terarah,” ujar Yudin.
Jubir yang pernah menggeluti dunia jurnalistik ini juga menepis jika Pemkot Gorontalo disebut tidak punya kemauan dan keseriusan mengatasi banjir. “Ketika Pak AD menyinggung soal seharusnya anggaran kegiatan di luar daerah itu dibikinkan saja saluran atau perbaikan jalan, yaa.. itu setiap tahun ada. Kecuali pada tahun kemarin memang kegiatan infrastruktur itu direfokusing semua, tapi tahun ini ada,” jelas Yudin.
“Pak AD kan mantan wali kota. Seharusnya beliau tidak bisa melihat pengalokasian anggaran itu seperti orang yang tidak mengerti. Lagian, tidak semua kegiatan Bimtek dilakukan di luar daerah, ada juga sebagian besar kegiatan Bimtek dilakukan di dalam Kota Gorontalo,” pungkas Yudin. (dms/dm1)
Sel Mar 30 , 2021
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Setelah melaksanakan nalisis Situasi, Rencana Kegiatan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Pemkab Koltim) melaksanakan rembuk stunting untuk tindakan penurunan di tahun 2022 mendatang.
