Editor : Vita Pakai~
DM1.CO.ID, GORONTALO: Pemerintah Kota Gorontalo meraih penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016. Kota Gorontalo merupakan data yang tertinggi kategori Kotamadya dan menduduki urutan ke lima (5) di skala nasional dengan skor 3,4 (bintang tiga).
Hasil penilaian LPPD ini tentunya tak lepas dari peranan Walikota sebelumnya yakni Marten Taha yang terhitung sejak Kamis (18/2/2018) lalu, melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara untuk sementara waktu sebagai calon incumbent yang akan bertarung di Pemilihan Walikota (Pilwako) Gorontalo 2018.
Penghargaan itu pun diterima langsung oleh Plt. Walikota Gorontalo, Budi Doku, di Sultan Hotel Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Rabu (25/4/2018) malam.
Dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXII tersebut, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional, dimana evaluasi dan penilaian dilakukan terhadap 523 daerah otonom, yakni 33 provinsi, 397 kabupaten dan 93 kota se-Indonesia.
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.
Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Mendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.
Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.
LPPD Disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun data yang dilaporkan mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah didesentralisasi ke daerah, pelaksanaan urusan yang didanai melalui tugas pembantuan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan. [vit-dm1]
