Oleh: Abdul Muis Syam (AMS)
TIDAK sedikit kalangan yang memahami wajah ekonomi Indonesia sejak satu dekade belakangan hingga saat ini, tiba-tiba berkedut alis. Mereka heran dengan sejumlah statement yang dilontarkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam pidatonya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Sri mengatakan, “semakin republik ini diurus main-main, yang untung pasti segelintir orang. Yang rugi hampir seluruh masyarakat.”
Selain itu Sri juga melontarkan kalimat bahwa, kalau negara diurus sekadarnya, ya jangan protes kalau republik ini jadi republik sekadarnya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga berceloteh bahwa, ekonomi Indonesia yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, tidak membuat dirinya kaget. Termasuk ketika ada sebuah kajian yang menyebutkan harta empat orang terkaya setara dengan 100 orang miskin di Indonesia.
“(Kajian) itu result yang sebetulnya kita semua tidak kaget. karena data ini menggambarkan, republik ini memang belum diurus secara benar,” tegasnya.
Poin-poin pidato Sri Mulyani itulah yang membuat tak sedikit kalangan menjadi berkedut alis.
Mereka menilai, statemen Sri Mulyani tersebut adalah sebuah celoteh yang menggambarkan bahwa kualitas diri Sri Mulyani hanyalah seorang ekonom amatiran yang tidak paham dan tak sadar dengan tugas-tugasnya. Sebab bukankah yang dikatakannya itu adalah hal-hal yang justru harus ia pertanggungjawabkan dalam tugasnya sebagai Menteri Keuangan?
Sehingganya, semua yang dikatakan oleh Sri Mulyani itu, selain hanya terkesan bagai melempar batu sembunyi tangan, juga tanpa ia sadari telah menampar wajah Presiden Jokowi. Jika tidak demikian, lalu statement Sri Mulyani tersebut diarahkan untuk dan kepada siapa?
Harusnya Sri Mulyani malu dengan ungkapan-ungkapannya tersebut. Sebab, statement yang dilontarkannya itu semuanya adalah melukiskan situasi ekonomi sulit yang tak mampu ia tangani. Di mana hal tersebut otomatis bisa menjadi bukti bahwa sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani ternyata hanya bisa mengeluh tanpa ada gebrakan yang bisa ia dobrak dalam mengatasi situasi ekonomi sulit seperti saat ini.
Disebut menampar wajah Presiden Jokowi, sebab Sri Mulyani mengungkapkannya seolah-olah memberikan “kesaksian” dari sebuah kebenaran bahwa memang republik ini kian hari juga makin diurus main-main, sehingga yang untung masih segelintir orang saja.
Dan disebut melempar batu sembunyi tangan, sebab Sri Mulyani dalam pidatonya yang bergelora itu seolah menempatkan dirinya sebagai pihak atau individu yang jauh dari rasa dosa dan bersalah. Atau mungkin ia dalam keadaan “mabuk berat”?
Entahlah. Yang jelas, tidak sedikit kalangan yang tahu dan paham bahwa akar masalah sebenarnya adalah terletak pada pondasi ekonomi bangsa ini yang sangat rapuh, salah satunya adalah juga akibat dari “ulah” Sri Mulyani beserta geng-gengnya sendiri dalam mengurus republik ini di masa lalu, dan bahkan boleh jadi hingga kini.
Juga disebut melempar batu sembunyi tangan, karena Sri Mulyani seolah-olah menunjukkan posisi sebagai orang hebat dan orang yang benar-benar bersih. Padahal, tidak sedikit kalangan yang mengetahui bagaimana sesungguhnya rekam jejak (masa lalu) Sri Mulyani di pemerintahan yang dinilai begitu amat suram.
Sri Mulyani mungkin pura-pura lupa, bahwa ketimpangan dan “kesakitan” ekonomi yang makin menjadi-jadi di republik ini tidak terlepas dari hasil kebijakan dan “gambar tangan” Sri Mulyani beserta geng-gengnya selama ini.
Sejak 1967, senior-senior Sri Mulyani melalui jejak Widjojo Nitisastro cs bahkan sudah memulai mendesain kesenjangan ekonomi melalui paham neoliberalnya yang berbentuk undang-undang penanaman modal asing.
Di republik ini juga masih banyak yang tahu, bahwa Sri Mulyani adalah sosok yang sangat berperan dalam menjerumuskan bangsa ini ke dalam jurang Utang Luar Negeri, dan ini tak bisa dipungkiri karena sangat nyata adanya. Salah satunya adalah melalui lembaga-lembaga Internasional, seperti Bank Dunia (World Bank).
Mereka melakukan mobilisasi utang dengan dalih perencanaan pembangunan dan rekonstruksi perekonomian. Padahal, kenyataannya mereka justru menjerumuskan negara dalam kondisi krisis, ketimpangan ekonomi, pengangguran dan harga-harga yang tak terkendali, dan membiarkan rakyat menjerit-jerit bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Dan sungguh, pondasi ekonomi Indonesia makin carut marut di bawah kendali ekonomi Sri Mulyani bersama para gengnya.
Dari data dan informasi yang ada, pada era Presiden SBY ketika pula Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan, indeks gini ratio telah mencapai 0,41. Sebuah angka yang mengindikasikan pemerintah sudah mulai harus hati-hati dalam mengelola ketimpangan ekonomi.
Dalam kondisi seperti itu, bukannya segera memperbaiki pondasi ekonomi, Sri Mul waktu itu justru bergegas memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Kala itu, ia justru terseret dalam Mega skandal kasus Century.
Pada kasus ini, selain sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga sekaligus adalah Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Artinya, Sri Mulyani ketika itu adalah orang kedua yang paling bertanggung-jawab setelah Wapres Budiono dalam kasus Century tersebut. Tapi lihatlah, di mana pertanggungjawabannya ketika kasus tersebut memanas ia malah dengan enjoy “kabur” ke luar negeri dengan alasan karena “dipinang” sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Selain kasus Bank Century, Sri Mulyani juga diduga kuat terindikasi terlibat dalam kasus korupsi penjualan kondesat dari BP Migas ke PT. TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama). Juga indikasi keterlibatannya dalam kasus penggelapan pajak sebesar Rp.400 Miliar oleh Grup Ramayana, milik Paulus Tumewu.
Bukan cuma, ada dosa yang juga dinilai telah dicatat dalam sejarah oleh Sri Mulyani. Yakni, berupa penambahan utang negara dengan beban bunga yang sangat besar melalui penjualan obligasi negara atau Surat Utang Negara.
Yaitu, pada 2010 ketika mengundurkan dari jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mewariskan utang amat besar yang harus dibayar oleh rakyat, yakni bertambah Rp.275 Triliun menjadi Rp.1.588 Triliun.
Dari situ, sejumlah pihak pun menilai, bahwa Sri Mulyani barangkali lupa, tidak paham atau justru sengaja menjadi “calo” (agen) Utang Luar Negeri yang bukan hanya merusak ekonomi negeri ini tetapi juga membuat negara ini jatuh ke tangan para penjajah. Bukankah memang Utang Luar Negeri adalah pintu masuk Neokolonialisme?
Tak hanya itu, ulah lain yang dinilai sebagai dosa atas kebijakan Sri Mulyani karena sangat merugikan bangsa sendiri adalah dengan meluncurkan yield obligasi (bunga) yang sangat tinggi. Yaitu, pada 2008 Indonesia menerbitkan global bond dengan yield yang diberikan sebesar 6,95%. Dan ini lebih tinggi dari Malaysia 3,86%, Thailand 4,8% dan bahkan dari Filipina sebesar 6,5%.
Selanjutnya, pada 2009 ulah ini kembali ia ulang. Sri Mulyani lagi-lagi menerbitkan global bond dengan yield 11,75%, jauh di atas Filipina 8,75% dan hanya sedikit kalah dari negara yang kesehariannya diguncang teror bom seperti Pakistan sebesar 12,5%.
“Ulah” Sri Mulyani tak hanya sampai di situ. Data 5 tahun terakhir menunjukkan, bahwa utang pemerintah mengalami lonjakan cukup signifikan, dari tahun ke tahun terus mendaki, ibarat lagu: naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali.
Pada 2011 total utang pemerintah sebesar Rp.1.808 Triliun. Ini kemudian meningkat pada 2012 menjadi Rp.1.977. Lalu pada 2013 membengkak menjadi Rp.2.375 Triliun. Kemudian makin membengkak pada 2014 menjadi Rp.2.608 Triliun, lalu kian membesar pada 2015 menjadi Rp.3.362 Triliun.
Kini, Sri Mulyani kembali bercokol di dalam pemerintahan sebagai pula Menteri Keuangan, yakni di dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Di mata banyak kalangan, kehadiran Sri Mulyani di Kabinet Kerja nampaknya bukanlah untuk Kerja, melainkan untuk “membius” pemerintah agar kembali menambah utang. Cara membiusnya juga terkesan aneh, yakni dengan memunculkan keluhan-keluhan melalui statemen atau pernyataan-pernyataan seperti yang dilontarkannya tersebut.
Di mata publik, hanya ada dua gambaran kemungkinan tentang diri Sri Mulyani. Pertama, Sri Mulyani sepertinya sengaja ingin memperlambat laju pertumbuhan ekonomi agar pikiran Jokowi sebagai presiden menjadi kacau, sehingga jalan satu-satunya adalah kembali menambah utang luar negeri.
Kedua, kualitas sosok Sri Mulyani sebagai ekonom boleh jadi memang hanya di bawah standar, yang ia tahu (kuasai) sebagai keterampilan atau keahliannya adalah hanya sebagai “calo” penambah utang luar negeri.
Tengok saja, kondisi pertumbuhan ekonomi 2016 di bawah penanganan Sri Mulyani selaku tim ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,02%. Sri Mulyani hanya mampu mengelola ekonomi dengan prinsip kuno (tradisi lama), yakni “Business as Usual”, sehingga perekonomian pun hanya bisa tumbuh di kisaran yang biasa-biasa saja, yaitu 5,0-5,3%.
Padahal jika di tangan seorang ekonom yang senior dan kreatif dan banyak terobosan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu menembus 6,5% hingga 6,7%, bahkan lebih.
Sayangnya, Sri Mulyani selama ini tidaklah termasuk sebagai ekonom kreatif, karena tidak punya banyak terobosan. Dan bahkan Sri Mulyani bukanlah ekonom yang pro-rakyat serta tidak menjiwai Tri Sakti.
Selain doyan menambah utang luar negeri, Sri Mulyani juga sedang mempraktikkan kebijakan baru. Yakni dengan memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp.133,8 Triliun, mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp.65 Triliun dan transfer ke daerah Rp.68,8 Triliun.
Namun hal itu justru disinyalir hanya untuk menyenangkan kartel internasional (para kapitalis) dengan retorika murahan dengan harapan untuk meraih kepercayaan publik dan membuat dunia usaha menjadi lebih yakin dalam melakukan aktivitas ekonomi, padahal ujung-ujungnya ada sebesar Rp.221 Triliun dari APBN 2017 hanya untuk membayar utang. Jelas saja hanya si Asing yang gembira (untung) riang!!
Menurut sebagian besar pengamat, kebijakan pengetatan anggaran (Austerity) adalah resep yang tidak pernah berhasil dari mazhab ekonomi neoliberal.
Di negeri-negeri Eropa yang sedang terlanda krisis, Austerity yang dipaksakan oleh Troika (Bank Dunia, IMF, dan Uni Eropa) malah bisa dipastikan bisa semakin memperburuk perekonomian dalam negeri.
Namun meski sudah diketahui dampaknya seburuk itu, resep pemotongan anggaran ini malah kembali diterapkan Sri Mulyani di era pemerintahan Jokowi ini. Bukan hanya aneh, tetapi ini bisa membuat pemerintahan Jokowi bunuh diri!
Catatan lain juga menunjukkan, bahwa Sri Mulyani selaku tim ekonomi di era Jokowi ini terbukti jeblok. Selain karena “malas” dan tidak adanya terobosan yang out of the box, juga adalah karena memang tidak adanya prestasi yang bisa dibanggakan dari seorang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan selama ini kecuali hanya mementingkan pihak Kapitalisme Barat.
Bukankah memang sudah jadi rahasia umum, bahwa kemunculan Sri Mulyani kembali masuk ke dalam kabinet tak lebih dari sekadar politik transaksional pemerintahan Jokowi demi mempertahankan dominasi kapitalisme Barat?
Program pengampunan pajak (Tax Amnesty) juga terbukti gagal dengan hanya mencapai Rp.114 Triliun dari target Rp.165 Triliun.
Belum lagi contoh dalam catatan laporan Indeks Daya Saing Global periode 2016-2017. World Economic Forum merilis dan menunjukkan daya saing Indonesia saat ini merosot, dari peringkat 37 tahun lalu menjadi peringkat ke 41 tahun ini dari 138 negara di dunia.
Menyikapi hal tersebut, lagi-lagi Sri Mulyani menyikapi hal tersebut dengan hanya beretorika amatiran. Ia memandang, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat, upah pekerja kemahalan, produktivitas SDM rendah, serta banyak lagi retorika serta alasan serupa.
Dan sesungguhnya, retorika dan alasan-alasan tersebut sangat boleh ditebak adalah sebagai bukti “kemalasan” dan tidak adanya terobosan signifikan yang bisa ditempuh oleh seorang Sri Mulyani selain hanya menyalahkan pihak lain, dan bahkan tak hanya menguliti diri sendiri tetapi juga ikut menampar wibawa Jokowi selaku presiden.
Dari semua yang menjadi retorika maupun alasan yang dilontarkan oleh Sri Mulyani tersebutpun menimbulkan sejuta pertanyaan. Ulah siapa sebenarnya yang membuat negara ini menjadi Republik Sekadarnya? Atau siapa sesungguhnya yang membuat negara ini salah urus? Anda (Sri Mulyani) yang Ratu Utang, mengapa pihak lain yang ingin disalahkan dengan memunculkan diri seolah-olah malaikat melalui kebijakan pemangkasan anggaran dengan dalih karena salah urus? Ke kantong-kantong mana saja mengalir utang-utang luar negeri yang menggunung itu sampai-sampai harus membebani dan memeras lagi rakyat dengan menaikkan TDL, BBM, pengurusan administrasi STNK/BPKB, dan lain sebagainya?
Tapi sudahlah, semua pertanyaan tersebut sesungguhnya telah lama terjawab lewat tetesan dan tumpahan air mata rakyat (terutama rakyat miskin) yang hingga kini juga masih terus membasahi penderitaan mereka.
Jadi buat Sri Mulyani, sudahlah. Hentikan saja retorika “cermin retak” seperti itu. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti hanyalah sebuah celoteh yang bisa membuat orang-orang miskin “tertawa pedih”, bukan karena menonton drama Srimulat, tetapi sedang melihat Sri Mulyani di atas panggung ibarat sedang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Mengapa?
Cobalah tanyakan kepada orang-orang miskin, pasti mereka menjawab dan balik bertanya: “Sebab kami tahu pemerintah sangat-sangat banyak uang karena terus menambah utang luar negeri hingga triliunan rupiah. Tetapi mengapa negara mengaku lebih melarat daripada kami? Ke manakah uang-uang dan utang-utang triliunan itu?”
(dbs-ams/DM1)
